DEPOK — Situasi lalu lintas di Kota Depok setelah penetapan status Zona Kuning pandemi Covid-19 mulai berangsur normal dan kemacetan mulai tampak di beberapa titik jalan utama. Kemacetan parah terlihat di Jalan Kartini, Jalan Komjen Pol M Yasin, Jalan Sawangan dan Jalan Margonda saat akhir pekan kemarin, Sabtu (18/9) dan Ahad (19/9).

Untuk mengatasi kemacetan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, pihak Satlantas Polrestro Depok berencana akan menerapkan ganjil genap bagi kendaraan bermotor di titik-titik jalan yang selama ini kerap menimbulkan kemacetan di Kota Depok.

"Pemberlakuan ganjil genap tak lain untuk membatasi mobilitas jumlah kendaraan. Untuk merealisasikannya, diperlukan sejumlah persiapan yang matang. Ya, Insya Allah pada Oktober 2021 akan coba dilaksanakan," ujar Kepala Satlantas Polrestro Depok, AKBP Andi M Indra di Mapolrestro Depok, Senin (20/9).

Menurut Andi, sebelum diterapkan, pihaknya perlu melakukan beberapa tahap seperti koordinasi, survei, sampai sosialisasi. "Tentunya, kami juga akan bersinergi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok dan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk akhirnya dibuat keputusan," jelasnya.

Ia menambahkan, pihkanya bersama Dishub Kota Depok sudah meninjau sejumlah titik jalan yang akan diterapkan ganjil genap. "Kami sudah lakukan survei titik-titik jalan yang akan digelar uji coba ganjil genap yakni dari Jalan Raya Kartini hingga Jalan Komjen Pol M Jasin," terang Andi.

Lanjut Andi, pihaknya juga membahas beberapa poin, seperti jumlah personel yang bersiaga, rambu-rambu lalu lintas, titik putar arah bagi kendaraan tak bisa melintas, dan lain-lain. 

"Semua stakeholder harus paham mana titik-titik yang akan dilakukan ganjil genap. Jumlah personel berapa, rambu apa yang dipasang, jalan alternatif putar balik kendaraan, serta apa-apa saja yang harus dilakukan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat melalui RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan," tuturnya.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Depok, Marbudi mengatakan, pihaknya siap membantu pemberlakuan ganjil genap dengan memberi tambahan personel. "Kami dukung, untuk penempatan personel akan disesuaikan atas permintaan dari rekan-rekan Satlantas Polrestro Depok," terangnya.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mempersilakan kepada Polrestro jajaran di daerah penyangga Jakarta untuk menerapkan sistem ganjil genap dan Car Free Night (CFN).

"Pada operasi patuh yang sudah dijalankan pada Senin 20 September, untuk masing-masing Polrestro saya persilakan mengatur dan melaksanakan di mana diperlukan adanya ganjil genap dan CFN," kata Fadil di Mapolrestro Depok, Senin (20/9).

Untuk penerapan ganjil genap, pihak Polrestro harus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat. "Misal kalau di Kota Depok mau bikin ganjil genap ya silahkan, berkoordinasi dengan Dishub Kota Depok dan instansi terkait di Kota Depok," tutur Fadil.

Tuntaskan kemacetan

Meski mendukung rencana pemerintah pusat terkait ganjil-genap, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin memiliki satu solusi untuk menuntaskan kemacetan di jalur Puncak. Yakni, dengan membangun jalur Puncak II.

Dikatakan Ade Yasin, meski ganjil-genap sudah diterapkan, tapi kemacetan panjang masih kerap terjadi di jalur Puncak eksisting. Mulai dari Kecamatan Ciawi hingga Cisarua. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggaungkan solusi dengan membangun Jalur Puncak II, yang juga didukung oleh Pemkab Cianjur.

“Pak Bupati Cianjur bahkan sangat ingin mendorong, bahwa solusi untuk kemacetan Puncak adalah Jalur Puncak II. Walaupun ganjil-genap diberlakukan, tetapi harus dipikirkan solusi lain,” ujar Ade Yasin ketika ditemui Republika di Melrimba Garden, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/9).

Ade Yasin mengatakan, jika kemacetan di jalur Puncak eksisting tetap dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan ada potensi yang hilang. Apalagi, potensi ekonomi di kawasan wisata Puncak dinilainya sangat bagus. Ditambah lagi, dengan tersebarnya area wisata mulai dari kawasan Gadog, Kabupaten Bogor hingga ke kawasan Cianjur sendiri.

“Butuh perhatian khusus, apalagi dua daerah ini. Cianjur lokasinya kejepit antara kemacetan lalu lintas dan dari arah Bandung. Sehingga yang paling terkena dampaknya adalah Cianjur,” ucapnya.

Di samping itu, dengan dibangunnya jalur Puncak II, tidak hanya Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur yang merasakan manfaatnya. Namun, juga Kota Bogor yang kerap ‘ketumpahan’ kendaraan yang diputarbalik dari Puncak, dan wilayah lain di tiga provinsi. Mulai dari Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Ade Yasin menyebutkan, anggaran dari pembangunan jalur Puncak II diperkirakan akan memakan anggaran sebesar Rp 5 triliun. Menurutnya, infrastruktur di jalur yang sudah dibuka oleh TNI Polri pada 2020 ini, harus dibangun segera. Pemkab Bogor pun akan segera membereskan urusan lahan yang akan digunakan nantinya.

“Jadi saya kira, nunggu apalagi ya. Kebutuhannya yang penting ini. Kalau secara nasional angka segitu, saya kira perkiraan Rp 5 triliun itu, termasuk jembatan yang melewati berberapa sungai. Jadi, perkiraanya itu tuntas seluruhnya dari Bogor ke Cianjur,” ujarnya.

Dari panjang 33 kilometer Jalur Puncak II, 7 kilometer di antaranya akan masuk ke wilayah Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, Bupati Cianjur, Herman Suherman juga mendukung pembangunan Jalur Puncak II.

Herman menilai, banyak potensi wisata di kecamatan Cipanas, Sukaresmi, dan Pacet, Kabupaten Cianjur tidak maksimal. Lantaran wisatawan mengarah ke Cianjur terjebak kemacetan di wilayah Puncak Bogor.

“Dari Jakarta mau ke Cianjur macet, dari Bandung  macet juga. Jadi kawasan Pacet, Cipanas, Sukaresmi sepi, orang mau wisata macet di jalan,” kata Herman.

Senada dengan Ade Yasin, Herman pun berharap, agar pembangunan Jalur Puncak II bisa terealisasi. Sehingga. bisa memaksimalkan potensi wisata di Cianjur. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat