Sejumlah wisatawan beraktivitas di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo, Borobudur, Kabupagten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (13/10). PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mensponsori pembangunan Desa Karangrejo sebagai salah satu sasaran program Balkondes d | ANTARA FOTO
17 Sep 2021, 11:03 WIB

Pemkab Bogor dan IPB Buka Sekolah Pemerintahan Desa

Sekolah pemerintahan desa mencakup materi kepemimpinan dan perangkat desa.

BOGOR – Demi meningkatkan keterampilan aparatur desa tentang tata kelola pemerintahan desa di era digital, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membimbing aparatur desa lewat program Sekolah Pemerintahan Desa. Program ini merupakan program kolaborasi dengan IPB University yang diluncurkan pada Senin (13/9) lalu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Renaldy Yushab Fiansyah mengatakan, dari 410 desa dan 16 kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor, tahap pertama program Sekolah Pemerintahan Desa ini diikuti 40 desa. Setiap desa wajib mengirimkan tiga peserta, mulai dari kepala desa, perangkat desa, dan operator desa.

“Karena ini perdana, sementara baru 40 desa yang kami wajibkan untuk ikut program Sekolah Pemerintahan Desa,” kata Renaldy melalui telepon selulernya, Kamis (16/9).

Renaldy menjelaskan, program ini dijalankan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor. Dengan besaran anggaran Rp 5 juta untuk masing-masing 120 peserta dari 40 desa.

Terkait

Jika dana dari APBD Kabupaten Bogor mencukupi, kata dia, Sekolah Pemerintahan Desa akan kembali diadakan tahun depan. Agar seluruh aparatur wilayah desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor bisa merasakan manfaat dari program ini.

Program Sekolah Pemerintahan Desa, kata dia, nantinya bakal berisikan sejumlah materi khusus yang terbagi dalam tiga klasifikasi. Baik materi khusus untuk kepala desa, materi khusus perangkat desa, hingga materi untuk operator desa.

Renaldy menuturkan, materi yang akan diberikan pada peserta berbeda-beda. Untuk kepala desa, materi yang diberikan akan ditekankan pada edukasi kepekaan permasalahan dan potensi yang ada di desa. Sementara materi untuk operator dan perangkat desa, yaitu mengenai peningkatan kemampuan dalam mengoperasikan alat dan teknologi.

“Materi sekolah pemerintahan desa ini lebih kepada praktik langsung yang bersinggungan dengan kegiatan di pemerintahan desa. Karena untuk mencapai program desa digital, pemerintah desa harus melek teknologi, makannya kami berikan mereka pelatihan ini,” ujarnya.

Pada pelaksanaan tahap pertama, rencananya Sekolah Pemerintahan Desa akan berlangsung pada Desember mendatang. Setelah mengikuti Sekolah Pemerintahan Desa, DPMD Kabupaten Bogor akan mengadakan ujian dan evaluasi, untuk menguji efektivitas program ini.

“Jadi, nanti pada saat menyusun perencanaan mereka sudah punya dasar dan tidak sembarang dalam melakukan pembangunan dan pengembangan desa,” ucap Renaldy.

Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin mengatakan, permasalahan pembangunan di desa selama ini terbatas pada informasi, pengetahuan, teknologi, dan kapasitas SDM aparatur dalam tata kelola pemerintahan desa.

Pengolahan data desa dilakukan secara manual dan perencanaan masih disusun atas dasar ‘kira-kira’. Bukan berdasar data yang akurat dan presisi sehingga banyak program pembangunan desa menjadi tidak tepat sasaran.

“Semoga dengan adanya program Sekolah Pemerintahan Desa, program desa membangun di Kabupaten Bogor semakin tepat sasaran dan efektif, demi tercapainya masyarakat desa yang maju, mandiri, dan sejahtera serta terwujudnya visi Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban,” kata Ade Yasin.


×