Guru SD Warga Solo menerangkan materi pembelajaran kepada siswanya dengan sistem kombinasi antara tatap muka terbatas dengan pembelajaran secara daring di Solo, Jawa Tengah, Kamis (2/9/2021). Sekolah wajib memberikan opsi tatap muka jika semua guru sudah | ANTARA FOTO/Maulana Surya

Nasional

10 Sep 2021, 03:45 WIB

Presiden Harap Pembelajaran Tatap Muka Segera Dimulai

Sekolah wajib memberikan opsi tatap muka jika semua guru sudah divaksin lengkap.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta vaksinasi Covid-19 untuk para pelajar dilakukan secara masif dan cepat. Semakin banyak pelajar yang divaksinasi, maka pembelajaran tatap muka (PTM) diharapkan semakin cepat bisa dimulai dengan lebih aman dan nyaman.

Pada Kamis (9/9), Presiden Jokowi meninjau kegiatan vaksinasi bagi pelajar yang digelar di SMA Negeri 3 Wajo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sebanyak 220 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapatkan suntikan dosis pertama vaksin Sinovac dalam kegiatan tersebut.

“Saya tadi melihat semuanya berjalan lancar dan kita harapkan semakin banyak siswa, murid, santri, yang divaksinasi, akan mempercepat proses belajar tetap muka yang kita harapkan secepatnya dimulai,” ujar Jokowi dalam sambutannya yang diunggah dalam video di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (9/9).

Dia mengapresiasi tim vaksinator dari UPTD Puskesmas Belawa yang melakukan kegiatan vaksinasi dari pintu ke pintu dengan menggunakan perahu karena wilayahnya terdampak banjir. Menurut Jokowi, sistem jemput bola pada kegiatan vaksinasi penting dilakukan agar pelayanan yang diberikan semakin lebih baik.

Presiden berharap, percepatan vaksinasi yang dilakukan di sekolah dapat menekan laju penyebaran Covid-19 sehingga proses PTM juga bisa segera dilaksanakan. “Kita harapkan makin banyak siswa, murid, santri yang divaksinasi akan mempercepat proses belajar tatap muka yang kita harapkan secepatnya dimulai, karena kita ingin anak-anak segera memperoleh ilmu kembali di sekolah,” kata dia.

Meski telah mendapatkan suntikan vaksin, Jokowi mengingatkan para pelajar agar tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat sehingga dapat terhindar dari penyebaran Covid-19. Prokes menjadi pelindung pertama untuk memperkecil kemungkinan terpapar Covid-19.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong pemerintah daerah yang wilayahnya berada di level PPKM 1-3 untuk mengizinkan pembukaan PTM terbatas di sekolah-sekolah yang telah memenuhi persyaratan. Wapres menyebut masih ada pemda yang belum berani mengizinkan pembukaan PTM terbatas meski wilayahnya sudah kategori aman.

“Memang ada pemerintah daerah yang keliatannya masih belum berani. Tapi akan terus didorong. Saya kira Mendikbud akan terus mendorong supaya semua daerah yang memang sudah memenuhi levelnya itu membuka supaya tidak tertinggal,” ujar Wapres.

Wapres mengatakan, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilaksanakan selama pandemi Covid-19 tidak maksimal bagi peningkatan pengetahuan siswa. Karena itu, ia menganggap PTM terbatas sebagai upaya mengejar ketertinggalan siswa. Untuk itu, ia berharap PTM terbatas bisa secara bertahap dilaksanakan di sekolah-sekolah.

Namun, Wapres menegaskan, pembukaan PTM terbatas juga diizinkan hanya untuk sekolah yang memenuhi persyaratan, mulai dari status daerah berada di level 1-3, siswa dan guru maupun tenaga pendidik sudah divaksin, dan mempunyai infrastruktur memadai untuk pelaksanaan prokes.

Pengawasan PTM di tingkat sekolah dasar (SD) harus dilakukan lebih ketat. Sebab, anak SD lebih rentan terpapar Covid-19 karena mereka yang berusia di bawah 12 tahun belum bisa mendapatkan vaksin. Meskipun imunitas anak lebih kebal dibandingkan usia dewasa, kata Wapres, tetapi pengawasan dan pelaksanaan PTM terbatas di tingkat SD tidak boleh lebih longgar.

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, ketentuan pembukaan sekolah mengacu pada SKB empat menteri. Salah satunya, secara garis besar semua area yang sudah PPKM Level 1-3 itu diperbolehkan tatap muka dari PAUD sampai perguruan tinggi.

Namun, kata Nadiem, ada sekolah yang diwajibkan memberikan opsi tatap muka, jika semua guru dan tenaga pendidik sudah divaksin lengkap. “Mereka wajib memberikan opsi kepada murid tapi keputusan terakhir itu ada ditangan orang tua dan murid,” ujar Nadiem.

Vaksinasi Guru Penting Sebelum PTM

Hasil survei yang dilakukan Median menunjukkan lebih dari setengah orang tua menyatakan waktu yang tepat untuk pembelajaran tatap muka (PTM) digelar adalah ketika semua guru sudah divaksinasi. Selain itu, mereka juga merasa PTM dapat dilakukan apabila semua siswa sudah tervaksin.

photo
Seorang guru melakukan pengecekan suhu tubuh siswa sebelum masuk ke dalam kelas di SD Negeri 10 Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (8/9/2021). Pemerintah setempat telah memberlakukan proses belajar secara tatap muka di seluruh sekolah dengan penerapan protokol kesehatan ketat sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. - (ANTARA FOTO/Jojon/aww.)

Suevei dilakukan pada 19-26 Agustus 2021 dan sampel dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender. Sebanyak 1.000 responden yang dipilih berusia 17 tahun ke atas. Margin of error survei ini kurang lebih tiga persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

“Di sini bisa kita temukan bahwa memang logika vaksinasi ini sepertinya menjadi pikiran di kepala orang tua. Dari tiga besar, 54 persen menyatakan sebaiknya (PTM) dimulai kalau semua guru sudah divaksinasi,” kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, pada konferensi pers daring, Kamis (9/9).

Di posisi kedua, atau 53,3 persen orang tua merasa waktu yang tepat untuk PTM dilaksanakan adalah ketika anak-anak sudah divaksinasi. Namun, menurut Rico, hal ini menjadi persoalan karena anak-anak yang dapat divaksin baru yang berusia 12 tahun ke atas. Lalu, sebanyak 52 persen orang tua menilai PTM paling tepat dilakukan apabila kasus Covid-19 sudah rendah.

Rico juga menerangkan, para orang tua yang menjadi respondennya itu mayoritas merasa khawatir dengan potensi penularan virus Covid-19 di sekolah apabila PTM diberlakukan. Menurut dia, ada 60 persen responden yang menyatakan hal tersebut dalam surveinya.

Namun ada 24,3 persen responden yang menyatakan sebaliknya, yakni mereka tak khawatir akan penularan virus Covid-19 di sekolah. Alasan teratas dari mereka yang tak khawatir tersebut ada tiga, yakni karena merasa sudah divaksin sebesar 20 persen, karena adanya prokes 17,5 persen, dan karena merasa anak-anak mereka sudah bosan menjalani PJJ. 


×