OLEH ANDRIAN SAPUTRA

Menurunnya lonjakan kasus Covid-19 dan meningkatnya tingkat vaksinasi membuat pembelajaran tatap muka dimulai bertahap, khususnya di daerah zona hijau. Madrasah pun sudah memasuki fase uji coba. Targetnya, awal tahun depan sudah semua bisa bersekolah. Meski PTM ini disambut gempita, vaksinasi dan pengetatan protokol kesehatan masih harus diperhatikan mengingat Covid-19 masih bisa meledak setiap saat.

Tetap Aman Lewat Tatap Muka

Suasana belajar tatap muka tengah berjalan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 10 Kuningan, Jawa Barat. Ketika Republika mengunjungi sekolah itu pada Selasa (31/8) pagi, para siswa  terlihat begitu bersemangat.

Meski demikian, mereka mengikuti pembelajaran di kelas dengan menerapkan protokol kesehatan. Kursi duduk para siswa di tiap kelas diatur berjarak. Setiap siswa, guru hingga petugas kantin terlihat disiplin mengenakan masker. 

Kalista (15 tahun) adalah salah satu siswi yang begitu senang bisa kembali belajar di kelas secara langsung. Bukan saja karena bisa berinteraksi langsung dengan guru dan teman-temannya, PTM bagi Kalista sangat memudahkan dalam memahami materi belajar dibandingkan pembelajaran dengan sistem daring.

"Kalau belajar daring di rumah, aku nggak fokus, karena jadinya main HP terus dan tidak paham, sulit untuk mengikuti materinya. Enak belajar langsung di kelas, mendengarkan, melihat, jadi paham,” ujar Kalista.

MTs Negeri 10 Kuningan telah memulai PTM sejak 23 Maret setelah memperoleh izin Gugus Tugas Covid-19 serta menyusul Surat Edaran Bupati Kuningan tentang diperbolehkannya pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kepala MTs N 10 Kuningan, Amaludin mengatakan pada awalnya siswa hanya mengikuti PTM di sekolah tiga hari saja dengan sistem gelombang berdasarkan absen. Selebihnya, kegiatan balajar mengajar dilakukan secara daring. 

Namun demikian, aturan tersebut diubah mengingat seluruh siswa mengikuti PTM selama enam hari dengan pembatasan jumlah siswa di kelas. Sekolah menerapkan dua gelombang kegiatan belajar mengajar (KBM) yakni gelombang I pada pukul 07.00-10.00 WIB dan gelombang II pukul 10.00-13.00 WIB.

Amaludin menambahkan, pada masa pandemi Covid-19 waktu belajar pun lebih dipersingkat dari 45 menit menjadi 30 menit untuk satu materi belajar.  “Kegiatan KBM daring itu jujur saja belum maksimal. Karena juga keterbatasan waktu yang diberikan guru dalam kegiatan daring, kadang anak juga diberikan tugas malah main gim dan sebagainya," kata dia.

Siswi kelas satu Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kediri mengikuti masa pengenalan sekolah secara daring di rumahnya di Kediri, Jawa Timur, Senin (12/7/2021). Hari pertama sekolah tahun ajaran baru di sekolah tersebut dilakukan secara daring seiring penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat guna menghindari penyebaran Covid-19. - (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)

SHARE    

Amaludin memastikan, madrasah menerapkan prokes pencegahan Covid-19 dengan ketat. Setiap sivitas madrasah harus menggunakan masker, rutin mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun, serta memastikan kesehatan tubuh ketika akan berangkat ke sekolah.

Pihak madrasah pun menyediakan masker gratis bagi siswa yang tidak mampu. Amaludin juga mengatakan seluruh guru telah memperoleh dua kali dosis vaksin Covid-19.

Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama, M Ishom Yusqi mengatakan, penerapan PTM baru diberlakukan pada sebagian madrasah di sejumlah daerah. Menurut dia, madrasah  yang berkeinginan memulai lagi PTM harus mengikuti ketentuan yang berlaku. "Belum semua baru sebagian.  Bagi yang baru mau PTM ikutin SE Dirjen yg merujuk ke SKB 4 Menteri dan aturan-aturan terkait lainnya," kata dia.

Penyelenggaraan PTM di madrasah telah diuji coba sejak 10 Agustus. Sebanyak 18 persen madrasah yang tersebar di 34 provinsi telah melakukan uji coba PTM. Ini didasarkan pada Surat Edaran (SE) Dirjen Pendidikan Islam Kemenag pada 10 Agustus yang dikeluarkan untuk menindaklanjuti kajian Satgas Covid-19 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet Terbatas.

Ishom mengatakan terhitung sejak Senin (30/8) akan semakin banyak madrasah yang merealisasikan PTM terbatas. Ia menegaskan yang boleh menentukan madrasah melakukan PTM terbatas adalah kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Epidemiologi Universitas Gajah Mada (UGM) Bayu Satria menilai mulainya PTM sudah lebih aman mengingat kasus Covid-19 mengalami tren menurun. Para siswa pun telah mulai memperoleh vaksin.

Menurut Bayu, skema PTM di tengah pandemi bisa dilaksanakan dengan mengurangi jumlah siswa di kelas untuk memastikan jarak mencukupi. Apabila kelas tidak mencukupi maka bisa dengan membuat bergantian antar kelas. “Tetap yang perlu diperhatikan adalah kesiapan sekolah terkait protokol Covid-19 di sekolah terutama dari sisi kesehatan bukan hanya sisi administrasinya," kata dia.

PTM Sudah tidak Bisa Ditunda

Banyak madrasah di bawah pondok pesantren telah memulai pembelajaran tatap muka (PTM). Ketua Umum Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PBNU KH Abdul Ghaffar Rozin menerangkan PTM dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. 

"Angka wafat kiai dan pengasuh pesantren sudah lumayan menurun dua minggu terakhir. Tapi bukan berarti tidak ada. Di sisi lain, kebutuhan untuk sekolah tatap muka di pesantren sudah tidak bisa ditunda lagi,” jelas Gus Rozin kepada Republika beberapa waktu lalu. 

Menurut dia, beberapa pesantren yang memiliki asrama dan sekolah satu kompleks sebenarnya sudah memulai tatap muka dengan prokes ketat. Mereka meliburkan kembali ketika pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Gus Rozin mengatakan, dalam pelaksanaan PTM sejumlah pondok pesantren menyiasatinya dengan memberlakukan masuk belajar bergiliran atau dengan sistem bergelombang, dengan jumlah maksimal 30-40 persen dari kapasitas kelas. Meski ada skema kebijakan tersebut, ujar dia, guru harus bekerja ekstra.

Sedangkan, sejumlah madrasah yang terpisah dengan pesantren hingga kini masih berjuang keras untuk memperoleh vaksin bagi para muridnya. Karenanya Gus Rozin menyayangkan adanya sejumlah daerah yang belum melaksanakan vaksinasi terhadap remaja usia 12-19 tahun.

Padahal, banyak pesantren dan sekolah yang berharap terlaksananya vaksinasi. “Contohnya di Pati Jateng, masih menolak untuk melaksanakan vaksinasi usia 12-19 tahun meskipun banyak pesantren dan sekolah yang meminta. Kasus seperti ini tentu menjadi hambatan,” kata dia.

Sejumlah santri mengantre untuk melakukan tahap verifikasi saat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal di Pondok Pesantren Nurul Iman, Jalan Cibaduyut, Kota Bandung, Selasa (31/8). Pemerintah Kota Bandung bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandung menggelar vaksinasi Covid-19 bagi 810 kiai dan 1.211 santri di Kota Bandung sebagai upaya mempercepat herd immunity atau kekebalan kelompok. Foto: Republika/Abdan Syakura - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti, mengingatkan lembaga pendidikan agar dalam pelaksanaan PTM dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Ia meminta sekolah atau madrasah mematuhi semua protokol kesehatan.

Dengan begitu diharapkan tidak adanya kasus Covid-19 yang muncul dari pelaksanaan PTM. "PTM harus dilaksanakan sangat berhati-hati dengan memenuhi beberapa hal," kata Mu’ti.

Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh madrasah untuk PTM di antaranya madrasah berada di wilayah kategori zona hijau atau kuning. Selain itu diutamakan tenaga pendidik dan muridnya yang sudah vaksinasi. Mu’ti juga mengingatkan agar madrasah tetap mematuhi protokol kesehatan serta durasi atau jam sekolah dapat dikurangi.

Ia menyebut, saat ini memang mulai muncul kekhawatiran dari berbagai pihak akan terjadinya learning lost. Hal ini merupakan akibat dari pembelajaran daring yang tidak efektif. Karena itu, dia menilai, banyak pihak terutama dari orang tua yang mendesak agar mulai dilakukan PTM.

Mu’ti mengatakan, beberapa satuan pendidikan Muhammadiyah beberapa sudah mulai menjalankan PTM terbatas. PTM ini tidak hanya berlaku untuk madrasah saja, tapi juga sekolah dan pesantren Muhammadiyah.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat