JAKARTA -- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai pemerintah perlu menyiapkan skenario penyuntikan vaksin Covid-19 dosis ketiga atau vaksin booster untuk umum. Sebab, bagi masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi pada Januari hingga April 2021, antibiodinya terhadap virus tersebut mulai menurun.

"Kami usulkan juga ada skenario kedua, apabila itu (target vaksinasi) tidak tercapai, sehingga yang bulan Januari, Februari, Maret, April (sudah divaksin) perlu dilakukan booster. Karena antibiodinya sudah turun," ujar Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Slamet Budiarto, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Rabu (25/8).

Ia menjelaskan, seandainya setiap hari pemerintah dapat menyuntikkan 600 ribu dosis vaksin, setidaknya butuh tujuh hingga delapan bulan setelahnya mencapai herd immunity atau kekebalan komunal. Hal tersebut perlu diantisipasi pemerintah, mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan vaksinasi.

"Sesuai analisis kami, vaksin ini dalam waktu enam bulan sampai 12 bulan ini sudah harus dilakukan booster, sehingga ini harus diantisipasi apabila kecepatan vaksin tidak tercapai," ujar Slamet.

Petugas menyuntikkan vaksin Moderna kepada tenaga kesehatan yang menjalani vaksinasi Covid-19 dosis ketiga di Rumah Sakit Bali Mandara, Denpasar, Bali, Rabu (4/8/2021). - (ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo)

SHARE    

Menanggapi itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan rencana booster untuk masyarakat umum. Jika target program vaksinasi nasional tercapai, dosis ketiga berpeluang dimulai pada awal 2022.

"Kalau kita semakin cepat kita harapkan di Januari sudah bisa selesai semua (target vaksinasi), di awal tahun depan kita sudah melakukan suntik ketiga," ujar Budi.

Per Rabu (25/8), 92 juta dosis vaksin sudah disuntikkan ke masyarakat. Targetnya, pemerintah akan menyuntikkan 300 juta dosis vaksin hingga akhir 2021.

"Di akhir tahun mungkin bisa capai di angka 300 jutaan, sehingga angka 400 juta sesudah ditambah target anak-anak usia 12-17 kita bisa selesaikan di sekitar Januari atau Februari 2022," ujar Budi.

Menurut dia, vaksin booster sudah didiskusikan dengan Presiden Joko Widodo. Kemungkinan besar, booster yang akan dibayar negara hanya untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) saja. "Sudah diputuskan oleh beliau (Presiden) bahwa yang ke depan yang akan dibayari negara kemungkinan besar hanya PBI saja," ujar Budi.

Cakupan vaksinasi tenaga kesehatan dan lansia per 25 Agustus 2021 - (Kemenkes)

Dosis vaksin ketiga tidak akan terlalu mahal, berkisar Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu tergantung jenis vaksinnya. "Sehingga rakyat yang ingin mendapatkan booster bisa memilih, yang memiliki uang mau menyuntik Rp 100 ribu atau Rp 150 ribu bisa memilih. Sedangkan yang memang PBI bisa kita lakukan subsidinya lewat BPJS," ujar Budi.

Ahli virologi Universitas Udayana Bali, Gusti Ngurah Kade Mahardika, menilai vaksin booster belum dibutuhkan karena tubuh telah mengenal virus tersebut. "Belum perlu (vaksin Covid-19 dosis ketiga). Vaksin dua kali sudah cukup," kata Mahardika, Rabu (25/8).

Ia menjelaskan, walau antibodi hilang, kekebalan seluler bisa saja masih ada. Yang penting, tubuh telah mengenal virus yang bertahan seumur hidup melalui sel memori. Menurut dia, akan lebih bijak jika pemerintah memenuhi dulu target penduduk 70 persen divaksinasi dua dosis.

Booster pejabat

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, belum ada rencana booster bagi pejabat negara. Hingga saat ini, vaksin booster hanya untuk tenaga kesehatan (nakes). Sebanyak 34 persen nakes saat ini sudah mendapat booster. "Ini sesuai dengan surat edaran Dirjen Kemenkes, jadi kami belum memberikan vaksin dosis ketiga untuk pejabat," ujarnya, Rabu (25/8).

Vaksinator menyuntikkan vaksin Covid-19 Moderna sebagai dosis ketiga kepada seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Penumping, Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/8/2021). - ( ANTARA FOTO/Maulana Surya/wsj.)

SHARE    

Isu soal adanya pejabat yang dinsuntik booster terungkap dalam obrolan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah pejabat saat kunjungan ke Kalimantan Timur, Selasa (24/8).

Sejumlah pejabat seperti Gubernur Kaltim hingga Panglima TNI Hadi Tjahjanto dinyatakan sudah mendapat suntikan dosis ketiga. Rekaman video itu sempat tersiar di kanal YouTube Sekretariat Presiden yang kini telah dihapus. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat