Kabar Utama
Level PPKM Turun, Jangan Euforia
Disiplin prokes penting agar ekonomi bisa bergerak, tapi kasus terkendali.
JAKARTA -- Penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan (prokes). Laju kasus Covid-19 yang berada dalam tren menurun, bisa saja kembali melonjak apabila masyarakat terlalu euforia dan lengah dalam mencegah penularan virus.
PPKM yang diperpanjang hingga 30 Agustus mendatang disertai penurunan level di beberapa daerah Pulau Jawa, tak terkecuali DKI Jakarta. DKI Jakarta yang sebelumnya selalu menerapkan PPKM Level 4, kini turun ke Level 3.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dengan adanya perubahan status PPKM, maka kegiatan di sejumlah sektor berpotensi menjadi lebih tinggi. “Kalau kegiatan lebih banyak, kedisiplinan protokol kesehatan juga harus makin ditingkatkan," kata Anies di Jakarta, Selasa (24/8).
Menurut dia, disiplin terhadap prokes diperlukan agar ekonomi bisa terus bergerak tanpa adanya penambahan kasus Covid-19. "Kami ingin kegiatan perekonomian bergerak tapi juga pandemi tidak bertambah," katanya.
Anies mengatakan, PPKM DKI Jakarta turun level seiring membaiknya kondisi pandemi di Ibu Kota. Perbaikan itu ditandai dengan angka reproduksi efektif (Rt) di bawah satu.
Nilai Rt menggambarkan kecepatan dan luasan potensi penularan wabah. Jika nilainya di atas satu, maka penularan akan semakin cepat dan meluas. Sedangkan bila nilainya di bawah satu, artinya kasus Covid-19 berkurang.
Sejak lima hari terakhir, angka Rt di Jakarta sudah berada di bawah satu setelah melalui intervensi pemerintah untuk mengendalikan penularan Covid-19. Pada Senin (23/8), kata Anies, merupakan pertama kalinya penambahan kasus positif baru di Jakarta di bawah 500 kasus sejak tiga bulan terakhir.
"Jadi semua adalah berita baik, kerja kolektif semua orang. Yuk kita jaga sama-sama, walaupun status PPKM-nya bergeser," ucapnya.
Per Selasa (24/8), kasus baru Covid-19 di DKI sebanyak 484 kasus. Penyumbang terbesar kasus harian pada Selasa kemarin adalah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 5.255 kasus. Sedangkan secara nasional, kasus harian bertambah 19.106 kasus.
Aturan PPKM Level 3 tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 35 Tahun 2021, di antaranya pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas 50 persen. Kemudian, mal, pusat perbelanjaan dan perdagangan dibuka dengan kapasitas 50 persen dengan syarat pegawai dan pengunjung sudah divaksin. Tempat makan/restoran di dalam mal diperbolehkan makan di tempat maksimal 25 persen dari kapasitas.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta daerah yang telah turun level PPKM untuk tidak euforia terlalu cepat. Pemda dan masyarakat harus terus mewaspadai berbagai risiko munculnya kasus baru Covid-19.
Menurut Ganjar, masyarakat mulai terlihat euforia dengan adanya penurunan status level PPKM. “Jangan euforia dulu. Kita memang membaik tapi belum baik semuanya,” ungkapnya di Semarang, Selasa (24/8).
Ganjar mengingatkan, risiko penyebaran Covid-19 sangat besar jika daerah lengah dengan adanya penurunan level PPKM. Ia kemudian menyinggung gejala euforia di salah satu daerah di Jateng.
“Kemarin ada kasus, di Kabupaten Kendal tiba-tiba ada perayaan pesta. Enggak bisa seperti itu. Tolong masyarakat, kalau mau ada acara ramai-ramai,-izin dulu agar bisa dipantau,” katanya.
Ganjar menyebut, sejumlah bupati/wali kota juga langsung mengusulkan pembukaan tempat pariwisata dan menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Ia meminta kepada para kepala daerah tersebut untuk tidak gegabah.
Pembukaan tempat wisata harus diujicobakan terlebih dahulu. "Kemarin di Solo juga ada sekolah yang nekat buka. Kita peringatkan dan akhirnya mau bekerja sama,” kata dia.
Kalangan epidemiolog mengingatkan Indonesia belum aman meskipun kasus Covid-19 mulai menurun hingga akhirnya ada relaksasi PPKM. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai, relaksasi PPKM untuk mendorong ekonomi, tidak masalah untuk dilakukan. Asalkan, dibarengi dengan penguatan tes, telusur, dan tindak lanjut (3T).
"Penurunan kasus karena testing juga menurun. Selama PPKM Darurat, yang katanya testing ditargetkan 500 ribu per hari tidak tercapai. Tracing 15 kontak erat per satu pasien juga tidak tercapai," ujarnya saat dihubungi Republika, Selasa (24/8).
Dicky menjelaskan, ada dua indikator penting yag menunjukkan serius atau tidaknya situasi Covid-19 di suatu negara, yaitu tingkat kasus positif dan angka kematian. "Dua-duanya (positivity rate dan kematian di Indonesia) menunjukkan masalah, baik di hulu maupun hilir," ujarnya.
Menurut Dicky, positivity rate Indonesia saat ini belum di bawah lima persen. Dengan angka itu, kata dia, zona hijau sebenarnya tidak bisa diterapkan. "Masyarakat harus memahami bahwa sejumlah pelonggaran, seperti pembukaan mal, bukan berarti kondisi aman, melainkan karena kebutuhan ekonomi," kata dia.
Pesan serupa disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Hariadi Wibisono. Meski kasus Covid-19 turun, penularan lokal tidak turun. "Artinya ancaman masih ada di sekitar kita. Kalau masyarakat euforia dan mengabaikan protokol kesehatan, maka risiko ledakan kasus (Covid-19) masih bisa terjadi," kata Hariadi.
Petakan Angka Kematian
Pemerintah diharapkan bisa memetakan dan menelusuri penyebab kematian akibat Covid-19 di Indonesia. Pemetaan ini penting dilakukan untuk menentukan langkah dalam menekan angka kematian yang saat ini masih tinggi.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Tjandra Yoga Aditama mengatakan, kasus infeksi Covid-19 di Tanah Air terus menurun berkat pelaksanaan PPKM sejak awal Juli. Namun, tidak demikian dengan jumlah kematian.
Ia mengatakan, pada 17 Agustus, ada 1.180 warga Indonesia yang wafat dalam sehari. Bahkan, angka rata-rata kematian tujuh hari dalam periode itu sebanyak 1.342 orang.
"Sesudah itu angkanya juga masih terus tinggi, 1.128 yang wafat di laporan 18 Agustus, meningkat lagi menjadi 1.492 pada 19 Agustus, 1.348 pada 20 Agustus, dengan angka kematian rata-rata tujuh hari sejumlah 1.269 orang," kata Tjandra dalam keterangan persnya, Selasa (24/8).
Tjandra menambahkan, saat PPKM Darurat diberlakukan pada 3 Juli, jumlah kematian akibat Covid-19 sebanyak 493 orang. Adapun angka kematian rata-rata tujuh hari saat itu sejumlah 471 orang.
"Jadi, angka kematian sesudah 17 Agustus ini setidaknya dua kali lebih tinggi dari saat PPKM Darurat dimulai," ujar mantan direktur WHO Asia Tenggara tersebut.
Selain itu, Tjandra menyinggung case fatality rate (CFR) Indonesia yang lebih tinggi dari kebanyakan negara tetangga ASEAN dan beberapa negara lain. Ia memerinci, CFR Indonesia 3,2 persen. Adapun CFR di negara lain, seperti Malaysia tercatat hanya 0,9 persen, Thailand 0,9 persen, Kamboja 2,0 persen, Timor Leste 0,3 persen, dan India 1,3 persen.
Oleh karena itu, Tjandra menyarankan pemerintah membuat analisis mendalam tentang kematian akibat Covid-19 dalam dua aspek. Hal pertama yang perlu dianalisis adalah mengenai pola kematian. "Di masyarakat meninggalnya? apakah sudah ke RS? apakah ada komorbid? apakah dalam konsultasi dengan nakes?" katanya.
Kedua, pemerintah mesti menganalisas penyebab kematian di rumah sakit sesuai International Classification of Diseases (ICD). Tjandra berharap dengan kedua analisis mendalam ini maka penanganan selanjutnya akan lebih baik atau sesuai prinsip evidence-based decision making process.
"Semoga jumlah yang wafat akibat Covid-19 di negara kita dapat segera ditekan. Ini harus jadi prioritas utama kita saat ini," kata Tjandra.
Ketua Satuan Tugas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 dari sisi penambahan kasus, keterisian tempat tidur, dan tingkat kasus positif mengalami perbaikan. Namun, angka kematian masih tinggi.
Zubairi mengatakan, ada sejumlah hal yang mendukung pelonggaran PPKM saat ini. Beberapa di antaranya adalah keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit yang sudah di bawah 50 persen. Hanya ada lima provinsi yang BOR-nya di level 70 persen.
IDI juga mencatat positivity rate Indonesia turun dari 44 persen menjadi jadi sekitar 20 hingga 30 persenan. Bahkan, ia mengapresiasi Jakarta yang bisa mencapainya. "Itu luar biasa, artinya kasusnya amat sangat rendah. Kemudian kasus barunya juga turun banyak banget," ujarnya saat dihubungi Republika, Selasa (24/8).
Hal ini diakui Zubairi yang menjadi sisi positif untuk pelonggaran. "Namun, kalau melihat dari sisi angka kematian, tentunya belum. Angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia masih tinggi," kata dia.
Pemerintah pada Senin (23/8) menyampaikan, data kematian pasien Covid-19 kembali dimasukkan sebagai indikator penilaian PPKM. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali mengeklaim, pemerintah sempat tidak menggunakan data kematian karena ada perbaikan data.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Nasional | Berlangganan
Polisi di Berbagai Daerah Monitor 'One Piece'
TERPOPULER
Dunia Islam | Berlangganan
Akhir Masa Utsman
Dunia Islam | Berlangganan
Dinamika Dalam Masa Kekhalifahan Utsman
Nasional | Berlangganan
Raja Minyak Riza Chalid Diburu
Login Gmail
Login Facebook