KABUL -- Pergerakan kilat kelompok Taliban menguasai Afghanistan memunculkan gelombang kejut bagi negara-negara dunia. Saat ini, berbagai negara tengah menimbang sikap terkait peralihan kekuasaan di Afghanistan yang tak terelakkan tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan, masih menunggu Taliban memenuhi janji mereka soal membentuk pemerintahan yang inklusif sebelum mengambil sikap. Penyelesaian politik secara damai oleh pihak-pihak di Afghanistan juga dinantikan.

"Jadi, sekali lagi, Indonesia berharap penyelesaian politik tetap dapat dilakukan melalui Afghan-owned (oleh warga Afghanistan), Afghan-led (diprakarsai warga Afghanistan)," kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI, Abdul Qadir Jaelani, kepada Republika, kemarin.

Ia menyatakan, kondisi WNI dan staf kedutaan besar (KBRI) di Kabul, Afghanistan, dalam keadaan aman menyusul kepanikan saat Taliban mengambil alih pada Ahad (15/8). Evakuasi WNI dan staf masih dimatangkan menilik perkembangan di negara tersebut.

Pejuang Taliban saat mengambil alih Istana Kepresidenan menyusul kaburnya Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dari Kabul, Ahad (15/8/2021). - (AP/Zabi Karimi)

SHARE    

Direktur Perlindungan WNI di Luar Negeri Kemenlu RI, Judha Nugraha, mengatakan, sejauh ini ada 15 WNI ada di Afghanistan di luar staf KBRI Kabul. "Ada penambahan WNI karena ada WNI yang tidak lapor sebelumnya," ujar Judha.

Taliban yang selama ini dikenal berupaya menerapkan penafsiran Islam secara kaku, menguasai Kabul pada Ahad (15/8). Kondisi itu memaksa Presiden Afghanistan Ashraf Ghani kabur meninggalkan negaranya.

Taliban secara lekas menguasai Afghanistan dalam serangkaian pergerakan sejak 1 Mei 2021. Tanggal itu merupakan tenggat penarikan pasukan Amerika Serikat dari seluruh Afghanistan.

Pihak Taliban dalam sebuah pernyataan lebih lanjut menjanjikan akan menghormati hak-hak perempuan Afghanistan, melindungi warga asing, dan seluruh masyarakat negara itu.

“Kami siap berdialog dengan semua tokoh Afghanistan dan menjamin perlindungan yang mereka perlukan,” kata juru bicara kantor politik Taliban, Mohammad Naeem, dalam sebuah pernyataan. Dalam pernyataan lainnya mereka menyatakan, ingin “semua pasukan asing pergi sebelum mulai merestrukturisasi pemerintahan”.

Naeem melalui cicitannya di Twitter juga menautkan video menggambarkan pejuang Taliban tengah berkonsultasi dengan staf sebuah rumah sakit, termasuk dari kaum perempuan agar bekerja seperti sediakala. 

Sementara itu, Arab Saudi mendesak Taliban menjamin nyawa, harta benda, dan keamanan sebagaimana diatur oleh prinsip-prinsip Islam. "Kerajaan mendukung apa pun pilihan yang dibuat rakyat Afghanistan tanpa campur tangan," ujar Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam pernyataannya, Selasa (17/8).

Negara teluk lainnya, Qatar, mengatakan, akan mendukung transisi damai di Afghanistan. Doha telah menjadi lokasi kantor perwakilan Taliban sejak 2013 untuk pembicaraan damai.

Kondisi di Afghanistan tak lepas dari peran Amerika Serikat. Negara itu bertekad menghabisi Taliban dengan dalih kelompok itu melindungi Usamah bin Ladin yang dituding sebagai otak serangan 11 September 2001. Namun, sejak invasi ke Afghanistan pada 2001 yang merenggut ratusan ribu jiwa, pendudukan selama dua dekade serta kucuran triliunan dolar AS, target itu ternyata sukar dicapai.

AS kemudian memulai perundingan damai dengan Afghanistan sejak awal 2020. Klausul perjanjian itu, Taliban tak menyerang AS dengan syarat seluruh pasukan AS di Afghanistan ditarik.

Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dilaporkan telah melakukan pembicaraan mengenai situasi Afghanistan dengan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken melalui telepon, kemarin. 

Heikopter Chinook milik militer AS mengudara di atas gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kabul saat evakuasi tengah berlangsung, Ahad (15/8/2021). Asap yang membubung disebut berasal dari dokumen-dokumen sensitif yang dibakar. - (AP/Rahmat Gul)

SHARE    

Selama pembicaraan telepon, Blinken mengisyaratkan bisa mengakui kekuasaan Taliban dengan sejumlah syarat. Di antaranya, kelompok itu harus memutuskan hubungan dengan terorisme, melakukan transfer kekuasaan yang damai, dan membentuk pemerintahan inklusif. AS juga menyerukan kepada Taliban untuk memastikan keselamatan semua orang yang ingin meninggalkan negara tersebut.

Sementara itu, Wang Yi menggunakan kesempatan itu guna mengkritisi pendekatan intervensi asing terhadap negara tertentu. "Penggunaan kekuatan dan sarana militer untuk memecahkan masalah hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah," kata Wang Yi dikutip media pemerintah Harian Rakyat, Selasa (17/8).

Wang mengatakan, Cina siap berkomunikasi dengan AS guna mencegah perang saudara baru atau bencana kemanusiaan di Afghanistan. "Cina berharap Taliban merealisasikan janji sebelumnya melalui negosiasi membangun sebuah pemerintahan Islam yang terbuka dan inklusif," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina (MFA) Hua Chunying menambahkan.

Duta Besar Rusia untuk Afghanistan Dmitry Zhirnov juga mengisyaratkan dukungan bagi Taliban. "Situasi di Kabul sekarang di bawah Taliban lebih baik daripada di bawah (Presiden) Ashraf Ghani," kata Zhirnov kepada stasiun radio Ekho Moskvy Moskow, kemarin.

Para menteri luar negeri Uni Eropa akan menggelar pertemuan darurat secara virtual untuk membahas situasi di Afghanistan. Pihak Uni Eropa sejauh ini mengkhawatirkan banjir imigran yang diperkirakan bakal terjadi menyusul kondisi terkini.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta Taliban dan semua pihak terkait di negara itu menahan diri. “PBB bertekad untuk berkontribusi pada penyelesaian damai, mempromosikan hak asasi manusia semua warga Afghanistan, terutama perempuan dan anak-anak,” ujar Guterres.

Jaga Hubungan 

Wakil Presiden ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) yakin bahwa pemerintah Indonesia akan melanjutkan hubungan diplomatik dengan Afghanistan meski pemerintahan kini dikuasai Taliban. JK menegaskan bahwa hubungan diplomatik Indonesia dan Afghanistan bukan berdasarkan kelompok tertentu. 

"RI berhubungan diplomatik dengan Afghanistan sebagai negara bukan pemerintahan siapa, atau siapa. Waktu Taliban berunding, kita juga ada, dan begitu pemerintah Afghanistan berunding kita juga ada," ujar ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu pada pengarahan secara virtual, Senin (16/8)..

JK mengatakan, ketika Taliban berkuasa pada 1996-2001, Indonesia tetap mempertahankan kantor kedutaan di Kabul. Setelah Taliban mundur pun, hubungan diplomatik dengan Indonesia terus berjalan hingga masa Presiden Ashraf Ghani. JK juga meyakini bahwa pemerintah Afghanistan ke depannya akan menjaga hubungan baik dengan Indonesia. 

Ia menekankan, Indonesia tidak memihak siapapun, dan masih melihat perkembangan yang terjadi. Namun demikian, JK mengatakan bahwa dunia termasuk Indonesia menantikan masa depan Afghanistan setelah Taliban berkuasa. "Saya harapkan Afghanistan terbuka dengan kerja sama dengan negara-negara lain yang tidak punya kepentingan politik, tetapi kerja sama perekonomian," kata dia.

Jusuf Kalla yakin bahwa Taliban kini lebih moderat. Menurutnya Taliban telah mempelajari Islam yang terbuka dari banyak negara-negara Islam di dunia seperti Indonesia. "Saya undang dua kali dua pemimpin Taliban ke Indonesia untuk melihat Islam di Indonesia, saya yakin bahwa perubahan Taliban yang konservatif dari 1996-2001 ada pada Taliban untuk lebih moderat," ujar dia.

Saat menjabat wakil presiden periode 2014-2019, JK mewakili pemerintah RI dalam berbicara langsung dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, serta para petinggi Taliban. Bahkan perwakilan Pemerintah Afghanistan dan Pemimpin Politik Taliban, secara bergantian diundang makan di kediaman dinas wakil presiden RI, Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut JK, Taliban juga sudah menyampaikan tidak akan mengusik kantor-kantor kedutaan besar negara asing di Afghanistan, apalagi KBRI di negara tersebut. JK yang merupakan juru runding konflik Afghanistan mewakili Indonesia juga meyakini bahwa tidak bakal terjadi perang maupun pertumpahan darah di negara tersebut. 

Sebab kedua pihak yang bertikai, Taliban dan pemerintah Afghanistan, sama-sama menginginkan tidak adanya korban jiwa. “Saya kenal baik dengan Presiden Ashraf Ghani dan Kepala Kantor Politik Taliban Mullah Abdul Gani Baradar. Akhir Desember tahun lalu, saya bertemu Presiden Ghani di Kabul. Sedangkan Januari 2021 lalu saya bertemu Mullah Baradar di Doha, Qatar. Mereka akan berupaya menyelesaikan secara damai konflik di Afghanistan yang sudah berjalan hampir 30 tahun," kata Jusuf Kalla.

Ketua Umum DMI Jusuf Kalla bertemu Menteri Agama dan Haji Republik Islam Afghanistan Mohammad Qasim Halimi, di Istana Haram Sarai Kompleks Istana Kepresidenan Republik Islam Afghanistan, Kabul, Rabu (23/12/2020) - (Istimewa)

SHARE    

Peran penting 

JK mengatakan, Indonesia punya peran penting di Afghanistan dalam menjajaki perdamaian. Sebab itu, Pemerintah Indonesia juga harus mendukung upaya damai sekarang saat Taliban memimpin Afghanistan, pasca penarikan tentara asing akhir Agustus ini. 

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, KH Muhyiddin Junaidi, juga melihat Taliban 25 tahun yang lalu beda dengan Taliban yang sekarang. "Dulu mereka tidak berinteraksi, mereka guru-guru mengaji yang tidak memiliki wawasan global, sekarang ini mereka sudah mulai berkomunikasi dan kenal dan membentuk jaringan, berkunjung ke mana-mana," ujarnya.

Dalam kunjungan Taliban ke Indonesia beberapa kali, Kiai Muhyidin bertemu dengan mereka. Menurutnya, sesungguhnya Taliban itu ingin perdamaian dan sudah bosan konflik.

Ia menerangkan, kalau mereka pada saat memimpin Taliban umurnya antara 30 tahun sampai 35 tahun, sekarang mereka sudah berusia 55 tahun. Di usia tersebut tentu psikologi orang akan berubah dan berbeda dengan saat mereka masih berusia 30 tahun.

"Sekarang mereka sudah tidak fanatik buta seperti dulu lagi, dulu perempuan tidak boleh sekolah, dulu perempuan tidak boleh terlibat di kepentingan umum, sekarang mereka bilang perempuan boleh olahraga dan lain sebagainya, berarti ada perubahan sikap, jadi sikap mereka sudah berubah tidak seperti dulu lagi," kata Kiai Muhyiddin.

Kiai Muhyiddin menegaskan, tidak ingin Taliban mengambil pemerintahan dengan cara kekerasan. Sebab masyarakat dunia tidak akan mengakui pemerintahan yang dibentuk dengan cara kekerasan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat