JAKARTA — Kalangan tokoh agama meminta masyarakat dan pemerintah untuk terus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya protokol kesehatan (prokes). Sebab, pandemi Covid-19 di Indonesia masih jauh dari kondisi terkendali.

Menurut Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad, kepatuhan terhadap prokes akan sangat menentukan dalam mengatasi wabah penyakit itu. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diterapkan pemerintah pada 136 kabupaten/kota, berlanjut atau tidak, jangan menjadi alasan untuk menyepelekan virus penyebab Covid-19. Sekurang-kurangnya, setiap orang dapat menghindari kerumunan dan mobilitas untuk sementara ini.

“Jangan kendurkan protokol (kesehatan). Semua yang harus dijalankan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Itu perlu,” ujar guru besar Ilmu Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati itu saat dihubungi Republika, Ahad (25/7).

Menjaga prokes adalah ikhtiar untuk melindungi diri dan sesama manusia dari bahaya Covid-19. Khususnya bagi kaum Muslimin. Upaya tersebut sejalan dengan salah satu tujuan syariat (maqasid syariah), yakni menjaga nyawa. Jangan sampai tindakan abai yang dilakukan seseorang menyebabkan orang lain rentan terkena wabah penyakit.

Di sisi lain, dia melanjutkan, negara harus selalu berperan. Di level pemerintah pusat maupun daerah, segala perangkat yang ada harus dikerahkan untuk meminimalkan tingkat penularan dan dampak Covid-19 di tengah masyarakat.

“Jangan ada lagi kasus oksigen atau obat yang kurang atau susah dicari. Pemerintah juga harus memastikan warga bisa makan secara baik selama pengetatan diberlakukan,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Persis KH Jeje Zaenuddin mengatakan, masyarakat menunggu evaluasi pemerintah atas PPKM Darurat yang telah diterapkan sejauh ini. Ia mengakui, setiap kebijakan tidak akan bisa memuaskan semua kalangan sekaligus. Alhasil, yang terpenting ialah keefektifan langkah-langkah pemerintah dalam ikhtiar menyelamatkan warga, terutama yang berasal dari kalangan bawah.

“Saya kira, pemerintah telah banyak menerima kritik dan saran dari berbagai pihak,” kata Kiai Jeje, Ahad (25/7).

Masifkan vaksinasi

Ketua Satuan Tugas Nahdlatul Ulama (NU) Peduli Covid-19 Makky Zamzami mengatakan, kekebalan kelompok (herd immunity) adalah ujung dari pelbagai langkah penanganan Covid-19. Sementara, PPKM yang sejauh ini diterapkan berfungsi menekan laju timbulnya kasus penyakit tersebut yang kadang kala sukar diprediksi. Karena itu, menurut dia, vaksinasi massal harus dimasifkan, seiring dengan penegakan prokes.

“Sebab, masih banyak juga daerah-daerah yang belum bisa mencapai cakupan vaksin (Covid-19) 50 persen,” kata Makky Zamzami kepada Republika, kemarin.

Untuk memasifkan vaksinasi massal, dia melanjutkan, pemerintah perlu mengintensifkan kerja sama dengan berbagai komunitas. Di antaranya organisasi-organisasi masyarakat (ormas) Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan lain-lain.

Jangkauan vaksinasi Covid-19 pun dapat berfokus ke seluruh pesantren dan sekolah umum di Tanah Air. Ia mengingatkan, lebih dari separuh penduduk Indonesia adalah kalangan milenial.

“Kalau pemerintah bisa lebih tegas dalam mempercepat (vaksinasi) ke arah situ, saya rasa 50 persen penduduk kita bisa divaksin. Ini sudah sangat luar biasa,” ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat