JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar pencairan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 tidak terlambat. Bantuan di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini harus disalurkan pada pekan ini.

“Saya minta jangan sampai terlambat baik itu PKH, BLT Desa, baik itu bansos tunai, jangan ada yang terlambat dan yang paling penting lagi bantuan beras, bantuan sembako. Pekan ini harus keluar. Percepat, betul-betul dipercepat,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas evaluasi PPKM Darurat yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7).

Ia meminta agar menteri sosial dan kepala Bulog tak ragu dalam menyalurkan bansos secepatnya. Kemudian, segera berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait prosedur penyalurannya. “Saya minta kepala Bulog, terutama mensos jangan ragu-ragu karena prinsipnya adalah yang paling penting kita ini enggak nyuri, enggak ngambil. Prosedurnya tolong dampingi BPKP,” kata Jokowi.

Petugas Kepolisian Daerah Riau mempersiapkan ratusan paket bantuan sosial saat akan didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di halaman Mapolda Riau, di Pekanbaru, Riau, Jumat (16/7/2021). - (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

SHARE    

Mensos Tri Rismaharini mengakui pembaruan data penerima bansos yang harus selalu diperbaharui menjadi kendala utama penyaluran bansos selama PPKM Darurat. Mensos yang akrab disapa Risma ini mengakui, data yang harus diperbaharui setiap bulan selalu menjadi kendala di lapangan.

Menurut dia, data penerima program berbeda-beda. Di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)/Kartu Sembako yang menjangkau 15,93 juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) ditambah 10 kilogram beras kepada 10 juta KPM.

"Kenapa angkanya masih ada yang bergerak? Karena memang masih ada proses mengganti yang meninggal, dan sebagainya. Sehingga kami harus mengganti data baru, yang kemudian disampaikan ke bank sebagai penyalur, terutama PKH dan BPNT untuk merubah data tersebut," kata Risma saat konferensi pers terkait evaluasi PPKM Darurat tersebut.

Menurut dia, inilah alasan belum tuntasnya data penerima 8,8 juta penerima BPNT hingga saat PPKM Darurat ini. Alasan lainnya, PKH dan Kartu Sembako atau BPNT itu disalurkan melalui Bank Himbara (Himpunan Bank Negara), kecuali dikhususkan untuk Aceh penyaluran melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Hal itu membutuhkan proses.

Namun, Risma menegaskan, PKH, BST, dan BPNT/kartu sembako sudah mulai disalurkan melalui Bank Himbara sejak awal Juli. Memang diakui, masih belum selesai karena masih ada yang sempat tertahan. Kemudian, warga yang harusnya menerima sempat melaporkan ke Dinas Sosial, ternyata warga tersebut pindah tanpa ada laporan ke RT setempat.

"Sehingga kita sempat hentikan. Jadi saya berharap ini tidak terjadi lagi, karena kita tetap harus mengecek kembali dengan data kita," ujar Risma.

Terpisah, Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh jajarannya segera melakukan penyaluran bansos ke titik-titik masyarakat yang perekonomiannya terdampak Pandemi Covid-19. "Jadi, saya tidak ingin ada informasi di lapangan yang sampaikan di satu wilayah masih terdapat masalah dengan bansos," kata Sigit di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (17/7).

Di Jatim, Sigit melepas personel Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk mendistribusikan paket sembako dan beras. Dari 1.289 ton beras total stok yang dimiliki Polda Jatim, yang sudah disalurkan dari 3-16 Juli sebesar 232 ton beras.

"Menindaklanjuti perintah presiden kami dari Polri, menurunkan bansos sebesar kurang lebih 2,500 ton beras dan 70 ribu paket sembako. Ini merupakan bagian dari program bapak Presiden untuk menurunkan bansos di seluruh wilayah yang terdampak," ujar dia.

Polres Padang Panjang menyatakan, menyalurkan bansos sembako di wilayahnya sudah dimulai sejak Jumat (16/7). Kasat Binmas Polres Padang Panjang, AKP Irma Yolanda Nasution, hal itu sesuai perintah Kapolri. "Polres diminta untuk menyalurkan bansos sesuai dengan wilayah hukum masing-masing. Untuk pengadaan bansos ini, diserahkan ke Polres masing-masing," kata Irma, Ahad (18/7).

Bansos ini dibagikan setiap harinya kepada masyarakat dan anggota Polri yang terpapar covid-19. Bansos yang disalurkan berupa sembako dan paket beras seberat 5 kg setiap harinya kepada masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan dan terdampak PPKM Darurat ini. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat