SEMARANG—Polda Jawa Tengah mengumumkan akan menutup seluruh pintu keluar tol alias exit tol di Jawa Tengah. Langkah yang bertepatan dengan liburan Idul Adha itu disebut guna mengoptimalkan langkah-langkah membatasi pergerakan masyarakat selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

“Polda Jawa Tengah telah melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral bahwa terhitung mulai tanggal 16 sampai dengan 22 Juli 2021 seluruh exit tol wilayah Jawa Tengah akan kita tutup,” kata Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi, saat melakukan monitoring pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali di Kabupaten Semarang, Selasa (13/7).

Selain menuturp exit tol kepolisian juga akan melakukan pengetatan pengawasan di 224 titik masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dari daerah lain. Kapolda menjelaskan, Jawa Tengah merupakan daerah yang menjadi episentrum, baik sebagai daerah tujuan mudik maupun tujuan aktivitas dalam bentuk apa pun. Sebab itu, perlu ada kebijakan pembatasan yang lebih ketat.

Tanggal yang ditetapkan kepolisian, menurut Kapolda, mengingat akhir pekan bakal berbarengan dengan libur nasional Idul adha yang jatuh pada Ahad (20/7). “Kecuali bagi mereka yang benar-benar bekerja di sektor esensial maupun kritikal, yang tentu memenuhi persyaratan administrasi yang menjadi ketentuan yang diatur oleh Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021,” kata dia menjelaskan pengecualian penutupan exit tol tersebut.

Petugas mencatat jumlah kendaraan yang terjaring saat melaksanakan operasi yustisi PPKM Darurat di Gerbang Keluar Tol Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/7/2021). Data dari Korlantas Polri mencatat, arus lalu lintas di sekitar wilayah yang menerapkan penyekatan dapat turun hingga 60 persen dari hari-hari biasanya. - (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)

SHARE    

Sedangkan, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Istiono menyatakan bahwa sedianya penutupan tersebut merupakan pembatasan. Ia menekankan, sektor esensial dan kritikal masih dapat melintas di 27 pintu keluar tol. “Ada pembatasan saja sesuai persyaratan perjalanan angkutan darat dalam negeri. Sektor esensial dan kritikal masih boleh lewat,” kata dia saat dihubungi Republika, kemarin.

Selain di Jawa Tengah, Polda Jawa Timur juga menyatakan sudah menutup sejumlah pintu tol selama kebijakan PPKM Darurat berlaku. "Harapannya tentu untuk memutus mata rantai Covid-19," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repli Handoko kepada Republika, Selasa (13/7).

Menurut Gatot, jadwal pemberlakuan penutupan jalan tol di Jatim berbeda-beda. Di Malang, misalnya, polisi menutup Gerbang Tol Pakis, Madyopuro, dan Lawang mulai 7 Juli lalu. Seluruh pengguna jalan tol di wilayah ini hanya bisa masuk melalui Gerbang Tol Singosari

Terbaru, Polda Jatim juga menutup Gerbang Tol Sidoarjo yang mengarah ke dalam Kota Sidoarjo dari Waru. Pengendara yang menuju gerbang tol ini diarahkan keluar melalui Gerbang Tol Tanggulangin. Penutupan pintu tol area ini sudah diberlakukan sejak Senin (12/7). "Dan ketiga, Gerbang Tol Purwodadi dari arah Malang yang mulai berlakunya 13 Juli," ucap Gatot.

PT Jasa Marga (Persero) menyatakan, sebanyak sembilan Gerbang Tol Ruas Jakarta-Cikampek juga akan memberlakukan penyekatan dengan skema buka tutup secara situasional sehubungan dengan PPKM Darurat."Ya, total ada sembilan GT (gerbang tol) di Ruas Tol Jakarta-Cikampek yang disekat," kata Humas Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek Hendra Damanik, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa.

Hendra menjelaskan sembilan titik pemberlakuan pembatasan dan pengendalian lalu lintas ini berada di wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Pemberlakuan penyekatan skema buka dan tutup itu merupakan wewenang pihak kepolisian. Pihaknya mendukung pelaksanan pembatasan dan pengendalian lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatatkan, sejauh ini penurunan volume kendaraan penumpang pada jalan nasional nontol dan tol belum merata. Khususnya sejak PPKM Darurat di Jawa dan Bali sejak 3 Juli 2021.

Widyaiswara Utama Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga, menyebutkan, penurunan volume kendaraan penumpang di Jawa-Bali berkisar 11-89 persen. Penurunan terendah tercatat di jalan tol ruas Pondok Aren-Bintaro-Ulujami di Tangerang Selatan. Penurunan tertinggi di jalan raya batas kota Cilacap.

Di Pulau Sumatra, penurunan tertinggi di Jalan Nasional Batas Kota Medan-Batas Kabupaten Karo hingga 94 persen, serta terendah di Jalan Yos Sudarso-Kota Medan hanya 16 persen. Di Kalimantan Selatan, penurunan volume kendaraan tertinggi di Jalan Nasional S Parman (84 persen), dan terendah di Jalan Nasional Pangeran Antasari (19 persen).

Di Sulawesi Selatan, penurunan tertinggi di Jalan Nasional Ramp Bira Timur dan Biringkanaya (77 persen), dan terendah di Jalan Nasional Ramp Tall Timur, Makassar (39 persen).

IDI: Warga Belum Patuh

Pemerintah menerapkan PPKM Darurat per 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Namun kasus harian tak kunjung turun, bahkan meningkat. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menilai kasus yang tak kunjung turun karena partisipasi masyarakat yang masih rendah.

Wakil Ketua Umum PB IDI Muhammad Adib Khumaidi mengaku, pihaknya mendapatkan laporan dari IDI di daerah bahwa peningkatan kasus bukan hanya terjadi di Jawa-Bali melainkan juga Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemudian beberapa wilayah di Sumatra.

Sejumlah kendaraan antre melewati penyekatan di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Kamis (8/7/2021). Kepadatan tersebut terjadi dikarenakan banyak kendaraan yang tidak dapat melintas dari Depok menuju Jakarta akibat penyekatan PPKM Darurat di jalan tersebut. - (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

SHARE    

"Kenapa ini terjadi? Salah satu upaya yang harus dipahami bahwa partisipasi masyarakat masih rendah. Bahkan, ada satu survei yang mengatakan untuk menjaga jarak, memakai masker masih kurang dari 85 persen," katanya saat mengisi konferensi virtual, Selasa (13/7).

Sebenarnya, dia melanjutkan, PPKM Darurat adalah konsep semi lockdown untuk membatasi mobilitas. Namun, dia melanjutkan, belum semua masyarakat memahami apa tujuan PPKM ini dan masih melihatnya sebagai program pemerintah seperti biasa.

Padahal, dia menambahkan, dibutuhkan pemahaman yang sama dari masyarakat. Kemudian publik ikut mendukung apa yang dilakukan pemerintah. "Jadi, garda terdepannya itu bukan dokter, perawat atau tenaga kesehatan melainkan masyarakat," katanya

Dia melanjutkan, rendahnya peran masyarakat ini kemudian memberikan dampak meningkatnya kasus Covid-19 di lapangan. PB IDI sebagai organisasi profesi kesehatan tidak hanya melihat indikator positivity rate dan jumlah kasus yang meningkat melainkan juga keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) yang ada di fasilitas kesehatan untuk mengetahui tambahan kasus.

Pengendara terjebak kemacetan saat pemeriksaan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau surat tugas di posko penyeketan Lenteng Agung, Jakarta, Senin (12/7). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Kebijakan bagi warga yang bekerja di sektor essensial, kritikal atau dalam keadaan mendesak untuk membawa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) sebagai dokumen persayaratan perjalanan pada masa PPKM Darurat hingga 20 Juli 2021 mendatang. Republika/Thoudy Badai - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

PB IDI mengeklaim  mendapatkan laporan penuhnya BOR terjadi di wilayah DKI Jakarta, kemudian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, Lampung, Jambi, kemudian di beberapa wilayah Sumatra Utara mengenai penuhnya tempat tidur di rumah sakit. Bahkan, pihaknya mendapatkan laporan masih ada tenda yang didirikan di depan unit gawat darurat (UGD) rumah sakit yang menandakan ada kenaikan kasus yang luar biasa dan berdampak pada kesakitan.

Peningkatan kasus, dia menambahkan, juga bisa meningkatkan angka mortalitas akibat Covid-19. Tak hanya itu, pihaknya juga mendapatkan laporan bahwa pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang sudah mendapatkan tugas mendapatkan perawatan pasien Covid-19 karena begitu penuhnya rumah sakit.  "Ini kondisi yang memberikan suatu gambaran bahwa flow (aliran) pasien ini masih luar biasa dengan keterbatasan," ujarnya.

Oleh karena itu, Adib menambahkan, PB IDI meminta kondisi ini jadi perhatian semua pihak, termasuk masyarakat supaya ikut berkontribusi. Sebaliknya,  dia menambahkan, kalau masyarakat masih biasa-biasa saja dan tidak melihat ini upaya untuk mengendalikan mobilitas dan menurunkan kasus maka kasus Covid-19 sulit dikendalikan meski ada PPKM Darurat. Tak hanya itu, PB IDI juga meminta pemerintah daerah juga untuk memberikan perhatian kepada fasilitas kesehatan untuk melakukan pemetaan fasilitas kesehatan. 

PPKM Darurat dijalankan pemerintah mula 3 Juli lalu di Jawa-Bali. Kemudian pada 12 Juli, berlaku di sejumlah daerah di luar Jawa- Bali. Sepuluh hari pelaksanaanya, PPKM Darurat belum berhasil menurunkan angka penularan.

Pada Selasa (13/7) angka kasus kembali memecahkan rekor pada angka ada 47.899 kasus positif baru. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang pandemi melanda Indonesia, bahkan jauh melampaui rekor sebelumnya di angka 40.427 kasus per hari.

Tingginya penambahan kasus positif hari ini memang sejalan dengan kapasitas testing yang tercatat tertinggi sepanjang pandemi ini. Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan ada 227.083 spesimen yang ditangani dalam 24 jam terakhir.

Sayangnya, angka kesembuhan kembali merosot ke angka 20.123 orang dalam satu hari terakhir. Padahal pada Senin (12/7)  jumlah pasien sembuh sempat mencatatkan rekor di angka 34.000-an orang sehari.  Sementara itu jumlah pasien yang meninggal dengan status psoitif Covid-19 juga dilaporkan masih tinggi. Pada Selasa (13/7) ada 864 orang yang meninggal akibat Covid-19.

Dari penambahan kasus kemarin, DKI Jakarta kembali menyumbang angka tertinggi yakni 12.182 kasus. Posisi kedua ditempati Jawa Barat dengan 7.192 kasus. Menyusul kemudian Jawa Timur dengan 6.269 kasus, Banten dengan 4.016 kasus, dan Jawa Tengah dengan 3.270 kasus.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat