JAKARTA – Lonjakan tajam penularan Covid-19 belakangan membuat usulan pemberlakuan karantina wilayah (lockdown) mencuat. Kendati demikian, Presiden Joko Widodo menegaskan akan tetap memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro untuk menekan laju penularan kasus.

“Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas,” ujar Jokowi dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/6).

Presiden mengatakan, pemerintah telah menerima masukan untuk memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga lockdown. Namun, pemerintah harus mempertimbangan kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

“Kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan Covid-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat,” kata Jokowi. Presiden menegaskan, kebijakan PPKM skala mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yakni membatasi kegiatan masyarakat.

Ia mengakui pelaksanaan PPKM skala mikro saat ini masih belum menyeluruh dan masih sporadis. Karena itu, ia menginstruksikan kepala daerah agar menguatkan komitmen dan mengoptimalkan peran posko penanganan Covid-19 di masing-masing wilayah.

“Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kedisiplinan 3M menjadi kunci dan menguatkan pelaksanaan 3T, yaitu testing, tracing, treatment hingga ke tingkat desa,” kata Jokowi.

Presiden juga meminta masyarakat lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan. “Saya minta satu hal yang sederhana ini, tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak.”

Pemerintah mulai menerapkan PPKM mikro sejak 9 Februari 2021. Kebijakan itu menekankan pada pembentukan posko Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dan membuka kemungkinan lockdown dalam skala RT/RW.

Meski penularan Covid-19 di Indonesia sempat menurun sejak pemberlakuan PPKM skala mikro, belakangan lonjakan kembali terjadi. Lonjakan pada Juni ini bahkan melampaui keparahan selepas Tahun Baru lalu.

Anggota Satgas Penanganan Covid-19 bersama polisi menggantungkan makanan di pagar rumah warga yang menjalani isolasi mandiri di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (22/6/2021). Pemerintah setempat menerapkan isolasi mandiri PPKM berskala mikro dikarenakan 37 warga Jalan Warakas 5 Gang 6 RT 007/RW 09 terkonfrimasi positif Covid-19 setelah menghadiri pesta pernikahan. - (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

SHARE    

Sejumlah daerah menyikapi kebijakan pengetatan PPKM skala mikro yang diserukan pemerintah pusat. Di DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro yang ditandatangani Anies pada 21 Juni 2021.

Dalam kebijakan ini terdapat sejumlah aturan pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih ketat dan berlaku 22 Juni-5 Juli 2021. Regulasi itu mengatur work from home (WFH) 75 persen kini berlaku di semua wilayah DKI, pembelajaran secara daring, pembatasan jam buka perbelanjaan dan rumah makan, pembatasan di tempat ibadah, dan penutupan lokasi wisata di zona merah.

Peraturan serupa dikeluarkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 16/INSTR/2021. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerbitkan surat edaran bagi seluruh bupati dan wali kota. Isinya, mendorong pelaksanaan lockdown secara mikro sebanyak yang diperlukan.

Sebelumnya, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) khawatir lonjakan kasus belakangan akan melampaui kapasitas pelayanan rumah sakit di wilayah terdampak. "Sehingga, akan ada orang yang sakit yang kesulitan mencari tempat perawatan," kata Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih saat dihubungi Republika.

Untuk menghadapi kondisi ini, Daeng meminta pemerintah provinsi harus menyiapkan penambahan tempat perawatan dan lokasi isolasi. Selain itu, penambahan SDM kesehatan juga mendesak. 

Kasus Covid-19 di Tanah Air melonjak akhir-akhir ini bahkan membuat keterisian tempat tidur (BOR) di sejumlah rumah sakit (RS), termasuk DKI Jakarta hampir penuh. Pemerintah diharapkan serius dan tidak setengah-setengah dalam menangani kasus penularan virus ini.

Terkait kondisi ini, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga Surabaya Laura Navika Yamani menilai pembatasan mobilitas masyarakat harus diperketat. Dengan pengetatan mobilitas ini, menurutnya, bisa mencegah transmisi virus yang masif.

“Saya kira pemerintah harusnya lebih mengedepankan masalah kesehatan dibandingkan ekonomi," katanya.

Pasien Terus Menumpuk

Kondisi kepenuhan di berbagai rumah sakit di daerah yang mengalami lonjakan penularan Covid-19 kian hari kian parah. Penumpukan pasien mulai dilaporkan di berbagai rumah sakit.

Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng, Jakarta Barat, puluhan pasien Covid-19 baru terpaksa mendiami sementara lorong ruang instalasi gawat darurat (IGD). Mereka menanti ada ruangan perawatan kosong selama beberapa jam, bahkan seharian. 

Petugas medis melakukan perawatan kepada pasien Covid-19 di selasar IGD RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (23/6/2021). Peningkatan kasus harian Covid-19 di DKI Jakarta beberapa hari terakhir mengakibatkan keterisian tempat tidur di rumah sakit penuh sehingga perawatan pasien Covid-19 dalam keadaan darurat terpaksa dilakukan di selasar ruang IGD. Republika/Thoudy Badai - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Humas RSUD Cengkareng, Aris Pribadi, mengatakan, fenomena itu sudah terjadi dalam tiga hari belakangan. "Kurang lebih puluhan pasien di lorong. Sudah sekitar tiga hari terakhir," kata Aris ketika dikonfirmasi, Rabu (23/6). 

Aris mengatan pasien dengan gejala Covid-19 itu menanti proses screening semisal tes PCR dan menanti ruang perawatan kosong. Ia mengakui bahwa ruang perawatan Covid-19 di RSUD Cengkareng sudah penuh. 

Mengacu pada data di situs eis.dinkes.jakarta.go.id, di RSUD Cengkareng hanya tersisa 28 tempat tidur dari 265 tempat tidur dengan kategori isolasi tanpa tekanan negatif. Tempat tidur dengan kategori lain sudah penuh. 

Durasi para pasien menanti di lorong itu, kata Aris, tak menentu. Tergantung jenis pemeriksaan lanjutan yang dijalani, lama proses pemeriksaan, dan ketersediaan ruang perawatan. "Ada yang (menunggu) hitungan jam, ada yang hitungan hari," kata Aris. Selama pasien menunggu, kata dia, pihaknya menyediakan kursi roda agar mereka bisa duduk. 

Petugas kesehatan merawat pasien Covid-19 di tenda darurat Rumah Sakit QIM, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (23/6/2021). Sebanyak tiga pasien Covid-19 dirawat di tenda darurat Rumah Sakit QIM Batang karena kapasitas ruang isolasi sebanyak 29 sudah penuh. - (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)

SHARE    

Sedangkan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati, Jakarta Selatan, sejak Selasa (22/6)  hanya menerima pasien dengan terkonfirmasi Covid-19 dengan gejala sedang, berat, dan kritis. "Dengan catatan, pasien Covid-19 masih dapat diterima di RSUP Fatmawati apabila kapasitas IGD masih tersedia," ujar Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas RSUP Fatmawati, Iwan Rusmana saat dihubungi Republika, Rabu (23/6).

Sementara bagi pasien Covid-19 dengan gejala ringan, dia melanjutkan, dianjurkan untuk ke Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sedangkan untuk pasien Covid-19 tanpa gejala dianjurkan untuk isolasi mandiri. 

Kemudian pihaknya sementara waktu mengarahkan pasien umum atau non-Covid-19 yang masuk lewat IGD supaya berobat ke fasilItas pelayanan kesehatan/rumah sakit lain di sekitar setelah melalui beberapa pemeriksaan kegawatdaruratan. Pasien non-Covid-19 dengan kasus yang mengancam nyawa, akan tetap diterima untuk diatasi kegawatannya.  

Iwan Rusmana menambahkan, hal ini dilakukan untuk menghindari transmisi Covid-19 kepada pasien yang belum terpapar Covid-19 dan tenaga kesehatan di rumah sakit. "Tentunya kami mengikuti perkembangan. Jadi, tidak selamanya tutup," katanya.

Di Kota Bekasi, terjadi penumpukan di sejumlah rumah sakit, seperti yang terjadi di RSUD tipe B Chasbullah Abdulmadjid. Direktur Utama RSUD Chasbullah Abdulmadjid, dr Kusnanto, menyatakan pihaknya mendirikan tenda milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani penumpukan tersebut.

"Supaya pelayanan tetap berjalan dan bisa menampung lebih banyak kita buat tenda triase ya di depan IGD," kata Kusnanto, saat dikonfirmasi, Selasa (22/6).

Peningkatan Keterisian RS di Pulau Jawa. - (Lansiran Satgas Penanganan Covid-19,)

Dia mengatakan, tenda itu nantinya digunakan sebagai ruang tunggu pasien yang belum melakukan tes usap Polymerase Chain Reaction (PCR). "Yang sudah ada PCR diskrining kita masukkan ruangan," kata dia.

Kusnanto mengatakan, saat ini kondisi Instalasi Gawat Darurat (IGD) di rumah sakit sudah begitu penuh. “Pasti tidak semua nyaman. Bukan hanya pasien, tapi juga petugas juga sudah kewalahan," terangnya. Selain mendirikan tenda di depan IGD, pihak RSUD bersama Armed 202 dan BNPB segera menyediakan tenda yang akan diisi tempat tidur tentara. 

Hal serupa dilakukan di di RSUD Tugurejo, Kota Semarang, Jawa Tengah. Faskes milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah itu terpaksa mendirikan tenda darurat di depan gedung IGD untuk menampung pasien Covid-19.

Direktur RSUD Tugurejo Semarang, Haryadi Ibnu Junaedi, mengatakan tenda darurat tersebut difungsikan bagi perawatan Sementara pasien Covid-19 yang memiliki gejala dan penyakit penyerta. “Nantinya, jika ruangan perawatan di rumah sakit sudah ada yang kosong, maka pasien yang Sementara dirawat di tenda darurat akan dipindah untuk menghuni ruang yang sudah kosong,” ungkapnya, di Semarang, Rabu (23/6).

Selain tenda darurat di depan IGD, ke depannya akan disiapkan lagi tenda di lokasi yang terpisah, jika memang dibutuhkan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat