Presiden Joko Widodo menegaskan kembali untuk meneruskan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di berbagai daerah.

Opsi PPKM skala mikro masih menjadi kebijakan paling tepat guna menekan laju penularan kasus positif Covid-19 yang melonjak beberapa hari terakhir. Kebijakan PPKM mikro ini menyasar hingga ke tingkat desa atau bahkan lebih kecil lagi.

Penanganan penyebaran Covid-19 karenanya bisa dilakukan secara lebih terkendali pada episentrum penularan. Kelompok masyarakat yang menjadi sumber penularan, bisa dialienasi agar tak merembet ke lingkungan sekitar.

Jika terdapat lima rumah dalam satu rukun tetangga (RT) yang positif Covid-19, maka sudah cukup untuk melakukan penyekatan di RT tersebut. Fokus pada episentrum penularan, membebaskan warga di daerah zona aman tetap bisa beraktivitas.

Sejumlah kalangan menilai, kebijakan PPKM mikro ini sangat tepat dalam menyikapi lonjakan kasus Covid-19. Dengan syarat, disiplin pada aturan diiringi dengan memperkuat testing, tracing, dan treatment atau 3T.

 

Perpaduan 3T dan kebijakan PPKM mikro diharapkan dapat meredam penularan virus Covid-19, tapi tetap menjadikan roda perekonomian bergerak.

 

 

SHARE    

Perpaduan 3T dan kebijakan PPKM mikro diharapkan dapat meredam penularan virus Covid-19, tapi tetap menjadikan roda perekonomian bergerak.

Namun, sebagian pihak menyebut dalam kondisi penularan tinggi seperti saat ini, opsi kekarantinaan wilayah atau lockdown merupakan opsi terbaik. Fokus pada menghentikan penularan virus hingga benar-benar tuntas.

Namun, opsi ini dikritik sebagian kalangan bisa menghentikan roda ekonomi rakyat. Selain itu, opsi lockdown mengharuskan warga yang tak bisa beraktivitas ekonomi mesti disubsidi pemerintah. Adakah alokasi anggaran untuk itu?

Dua opsi kebijakan tersebut, sejatinya memiliki esensi sama yakni membatasi kegiatan masyarakat. Namun, perhatian agar perekonomian rakyat tidak mati merupakan keniscayaan. Terlepas dari pro kontra di atas, penularan virus harus disetop.

Warga yang sehat menerapkan prokes ketat, warga yang sakit Covid-19 mesti diisolasi, ditelusuri sumber penularan dan potensi penularan ke orang lain, dan diobati agar bisa kembali beraktivitas normal.

Implementasi kebijakan PPKM mikro yang efektif mengharuskan sinergi semua pihak. Tidak akan ampuh menekan laju penularan jika kebijakan hanya tulisan tanpa eksekusi di lapangan. Mesti dilakukan menyeluruh, tak bisa sporadis di beberapa tempat saja.

 

Tidak akan ampuh menekan laju penularan jika kebijakan hanya tulisan tanpa eksekusi di lapangan.

 

 

SHARE    

Apalagi, lonjakan kasus Covid-19 beberapa hari terakhir selain abainya masyarakat pada prokes, juga dipicu varian baru virus Delta. Varian ini lebih ganas ketimbang varian awal: enam hingga tujuh kali lebih mudah menular.

Akibatnya, pasien melonjak, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit meningkat. Keterbatasan fasilitas kesehatan mengakibatkan penumpukan pasien. Kondisi ini berdampak pada tingkat keterparahan pasien, bahkan tingkat kematian yang tinggi.

Maka, semua pihak terkait mesti bersama-sama menyiapkan segala kemungkinan terburuk. Pemerintah daerah harus menguatkan komitmen pada penerapan kebijakan PPKM mikro serta optimalisasi peran posko penanganan Covid-19 yang telah terbentuk.

Daerah yang masuk zona merah mesti menyiapkan penambahan rumah sakit rujukan Covid-19 dari sekarang. Rujukan rumah sakit di kota terdekat bisa jadi opsi ketika pasien membeludak. Termasuk sarana dan prasarana perawatan pasien.

Stok obat-obatan dan nutrisi pendukung mesti tersedia di pasaran dengan harga terjangkau. Jangan sampai, menjadi permainan mafia obat dengan menaikkan harga. Pun demikian dengan stok tabung oksigen. Mengingat pasien dengan gejala sesak napas sangat membutuhkan tabung oksigen ini.

Di sisi lain, program vaksinasi jalan terus bahkan ditingkatkan. Target satu juta orang divaksin per hari mesti terealisasi agar terbentuk kekebalan komunal. Tanpa kebersamaan dan sinergi, pandemi Covid-19 ini takkan berakhir.

Sebagai masyarakat dengan kearifan lokal bergotong royong, kita bisa menangani pandemi ini! 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat