Petugas medis melakukan perawatan kepada pasien Covid-19 di selasar IGD RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (23/6/2021). Peningkatan kasus harian Covid-19 di DKI Jakarta beberapa hari terakhir mengakibatkan keterisian tempat tidur di rumah sakit penuh se | Republika/Thoudy Badai
24 Jun 2021, 03:45 WIB

Darurat Dua Juta Kasus Covid-19

Saatnya berhenti dari strategi setengah hati dan secara serius beralih ke strategi eliminasi pandemi berkelanjutan.

YUSUF WIBISONO, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS)

Indonesia kini memasuki fase kritis infeksi Covid-19, dengan menembus dua juta kasus positif dan 55 ribu kematian.

Sistem kesehatan nasional terancam tumbang seiring gelombang kedua serangan virus yang membuat tingkat keterisian rumah sakit di banyak daerah mendekati 100 persen. Ini menunjukkan kegagalan pemerintah mendeteksi dan mencegah lonjakan penyebaran wabah Covid-19.

Di tengah gemuruh vaksinasi, Indonesia kini justru menghadapi lonjakan kasus Covid-19 yang sangat signifikan, seiring kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang menurun drastis. Pada saat yang sama, pemerintah terus mendorong aktivitas sosial-ekonomi.

Terkait

Adopsi prematur normal baru saat pandemi belum tertanggulangi meski vaksinasi berjalan masif, terbukti membuat wabah kembali menyerang lebih mematikan. Hingga kini, superioritas ekonomi di atas kesehatan menjadi kebijakan utama meski berbagai indikator pandemi memburuk.

Memasuki episode dua juta kasus, permasalahan fundamental kita sejak awal tak juga terselesaikan. Yakni, lemahnya kepemimpinan nasional melawan pandemi. Lemahnya komunikasi dan edukasi, rendahnya transparansi data dan informasi, serta inkonsistensi kebijakan antarpembuat kebijakan, membuat penanggulangan wabah berjalan tanpa arah yang jelas.

 
Penanggulangan wabah sekadar menekan kasus aktif dan menjaga agar sistem kesehatan tak tumbang, seraya bergantung sepenuhnya pada vaksin untuk berakhirnya pandemi.
 
 

Penanggulangan wabah sekadar menekan kasus aktif dan menjaga agar sistem kesehatan tak tumbang, seraya bergantung sepenuhnya pada vaksin untuk berakhirnya pandemi.

Sejak awal, rendahnya sense of crisis, membuat respons kebijakan menghadapi Covid-19 selalu lamban dan lemah, bahkan hingga kini. Pemerintah berkukuh prioritas ekonomi atas kesehatan di tengah pandemi yang semakin ganas.

Ketika lonjakan kasus tak tertahankan seiring adopsi normal baru, pemerintah berkukuh tak menarik rem darurat dengan kembali menerapkan PSBB, terlebih karantina wilayah (lockdown).

Pemerintah hanya memperkenalkan PPKM Mikro dengan konsep micro lockdown dan terus mempertahankannya hingga kini meski terbukti gagal menahan lonjakan kasus.

Obsesi tinggi memulihkan perekonomian menjadi pembenaran terus bersikap lunak terhadap mobilitas penduduk dan penyebaran virus. Dengan reopening economy, eskalasi wabah kini kian tak terkendali, di sisi lain prospek perekonomian tetap memburuk.

 
Pemerintah hanya memperkenalkan PPKM Mikro dengan konsep micro lockdown dan terus mempertahankannya hingga kini meski terbukti gagal menahan lonjakan kasus.
 
 

Jika berlanjut, Indonesia menghadapi skenario amat suram: tumbangnya sistem kesehatan dan melonjaknya korban jiwa beriringan dengan kejatuhan ekonomi yang kian dalam.

Urgensi strategi baru

Mengendalikan Covid-19 secepatnya, krusial bagi negeri dengan populasi 270,2 juta orang ini. Pandemi yang tak terkendali, mengancam jutaan nyawa anak negeri, sekaligus menciptakan ketidakpastian regional dan bahkan global.

Semakin lemah memerangi pandemi, semakin terisolasi kita dari dunia. Pada saat sama, dilema antara kesehatan dan ekonomi membuat kita terjebak pada siklus infeksi virus berulang dengan kerusakan ekonomi semakin masif.  

Kita terlihat bergantung sepenuhnya pada herd immunity untuk menghentikan pandemi, melalui vaksinasi. Kini berbagai vaksin tersedia, tetapi belum diketahui seberapa efektif memberi perlindungan dan memutus transmisi virus.

Kemunculan varian baru virus yang lebih kuat dan lebih menular, menambah ketidakpastian efektivitas vaksin menghapus pandemi. Kendala pasokan, harga, dan distribusi membuat cakupan vaksinasi diyakini sulit mencapai batas minimal untuk herd immunity.

 
Perlindungan vaksin diyakini hanya efektif dalam jangka panjang. Maka itu, bergantung sepenuhnya pada vaksinasi merupakan kebijakan berisiko tinggi.
 
 

Perlindungan vaksin diyakini hanya efektif dalam jangka panjang. Maka itu, bergantung sepenuhnya pada vaksinasi merupakan kebijakan berisiko tinggi.

Negara-negara yang keras dan agresif berupaya melenyapkan Covid-19 dengan strategi zero-Covid, jauh lebih berhasil memerangi virus dengan prospek ekonomi cerah daripada yang berupaya mengendalikan pandemi saja.

Mengejar target “zero-Covid” memberi hasil kesehatan-ekonomi jauh lebih baik dibandingkan “hidup berdamai dengan virus”.

Keberhasilan mereka dengan strategi zero-Covid memutus transmisi virus di komunitas lokal lewat intervensi nonfarmasi (lockdown) sistematis dan containment (testing, tracing, and treatment) agresif, signifikan lindungi kesehatan sekaligus ekonomi.

Keunggulan strategi itu memberi tujuan jelas dan fokus yang kuat, dengan melakukan intervensi maksimum sejak dini untuk menghentikan transmisi virus. Strategi “hidup berdamai dengan virus” tak memberi titik akhir jelas dan rentan serangan wabah berikutnya.

Strategi ini, hanya meningkatkan respons ketika transmisi telah dianggap tinggi menuju tak terkendali, untuk mencegah ledakan kasus kemudian kembali melonggarkan intervensi.

Strategi zero-Covid jelas memiliki dampak negatif dan biaya ekonomi besar. Namun, biaya besar melawan virus juga dialami negara lain yang hanya mengontrolnya, bahkan jauh lebih besar karena menanggungnya berkali-kali, seiring gelombang serangan  berikutnya diikuti pemburukan prospek perekonomian.

Saatnya berhenti dari strategi setengah hati dan secara serius beralih ke strategi eliminasi pandemi berkelanjutan, yang melindungi kesehatan publik sekaligus perekonomian. 


×