Pedagang sembako dan sayuran melayani pembeli di Pasar Subuh, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (11/6). | ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI
14 Jun 2021, 07:38 WIB

Diskon Pajak Mobil di Tengah Penolakan PPN Sembako

Pemerintah memperpanjang pembebasan PPnBM untuk mobil hingga Agustus.

JAKARTA -- Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menyatakan tetap menolak rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok. Meski pemerintah berdalih kebijakan itu untuk mewujudkan sistem PPN yang lebih adil, Ikappi meyakini para pedagang akan menjadi pihak paling terdampak dari kebijakan tersebut.

Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan, saat ini omzet pedagang mengalami penurunan 50-60 persen akibat pelemahan daya beli masyarakat. Kebijakan PPN sembako, ujarnya, dapat menggerus omzet pedagang karena kenaikan harga.

"Pihak yang akan dibebankan itu nanti adalah petani serta pedagang atau konsumen karena harga pasti naik," kata Mansuri kepada Republika, Ahad (13/6).

photo
Pedagang menata daging sapi yang dijual di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (10/6). Kementerian Keuangan menyatakan kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk soal penerapannya pada bahan kebutuhan pokok atau sembako masih menunggu pembahasan lebih lanjut. - (ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA )

Wacana kebijakan PPN untuk kebutuhan pokok, menurutnya, sangat menganggu rasa keadilan. Terlebih, ujarnya, pemerintah justru membebaskan pajak untuk kendaraan roda empat.

Sebelumnya, pemerintah memastikan rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada kebutuhan pokok dilakukan demi keadilan masyarakat. Sebab, selama ini, kelompok menengah atas juga menikmati PPN nol persen pada kelompok barang dan jasa tertentu, termasuk kebutuhan pokok.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, kondisi ini juga terjadi terhadap seluruh jasa kesehatan baik bagi orang miskin ataupun operasi plastik bagi kalangan tertentu. Hal yang sama juga dikenakan terhadap jasa pendidikan baik sekolah negeri atau sekolah swasta bertarif tinggi.

"Menurut hemat kami ini tidak adil sehingga kita kehilangan kesempatan memungut pajak dari kelompok kaya untuk diredistribusi ke orang miskin. Saya sepakat bahwa kita harus selektif, targeted," ujarnya.

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 
 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (@ditjenpajakri)

Yustinus menyebut pemerintah telah banyak memberikan pengecualian PPN. Selain itu, kebutuhan pokok yang dikecualikan dari PPN juga banyak dikonsumsi kalangan atas.

"Terlalu banyak pengecualian saat ini, buktinya ada daftarnya. Ilustrasinya jika saya konsumsi telur omega, dan Pak Anthony telur ayam kampung di pasar, sama sama tidak kena PPN," ucapnya.

Dia juga mencontohkan, beras premium maupun beras dari Bulog yang saat ini sama-sama tidak dikenakan PPN. Begitu juga dengan daging biasa dengan daging wagyu atau daging ayam yang semuanya tidak dikenakan PPN.

"Padahal daya beli konsumennya berbeda. Jenis, harga, dan daya beli berbeda tapi kita masukkan dalam keranjang sama. Itu jadi problem," ungkapnya.

Sementara itu, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyampaikan, skema PPN yang tengah dirancang akan memberikan rasa keadilan dengan pengenaan tarif yang lebih tinggi untuk barang mewah atau sangat mewah. “Juga pengenaan tarif lebih rendah untuk barang-barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah," ucapnya.

Diskon PPnBM diperpanjang

Pemerintah memperpanjang pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor hingga Agustus mendatang. Hal itu diharapkan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dengan menjalankan berbagai kebijakan strategis.

“Kementerian Keuangan sudah senada dengan kami, PPnBM DTP dapat diperpanjang," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

photo
Pengunjung menaiki mobil yang dipamerkan dalam IIMS Hybrid 2021 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Ahad (18/4). - (SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO)

Agus mengatakan, hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk tetap menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah kondisi pandemi. Menurut Agus, insentif tersebut bertujuan membangkitkan kembali gairah usaha di Tanah Air.

Kementerian Perindustrian mencatat, hingga saat ini potensi sektor otomotif didukung sebanyak 21 perusahaan dengan total kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun. Kemudian, serapan tenaga kerja langsungnya sebanyak 38 ribu orang. Selain itu, lebih dari 1,5 juta orang turut bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut.

Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan ritel kendaraan secara akumulatif Januari–April 2021 naik 5,9 persen (yoy) menjadi 257.953 unit. Secara bulanan, volume penjualan ritel telah mendekati level normal atau sekitar 80 ribu unit per bulan.

Melihat respons dan efek positif tersebut, pemerintah akan melakukan perpanjangan fasilitas PPnBM DTP 100 persen untuk penjualan mobil 4x2 di bawah 1500 cc hingga Agustus 2021. Selanjutnya, periode  diskon PPNBM DTP 50 persen akan dilaksanakan hingga Desember 2021.


×