Ilustrasi jalur sepeda | ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
14 Jun 2021, 06:02 WIB

Koalisi Protes Jalur Khusus Sepeda Balap

JLNT Casablanca sebagai jalur sepeda balap dinilai harus masuk dalam Pergub HBKB.

JAKARTA -- Jumlah pengguna sepeda balap, yang melintas saat uji coba road bike di Jalan Layang Non-Tol Kampung Melayu-Tanah Abang alias JLNT Casablanca, terus meningkat. Hal ini terlihat dari tiga kali uji coba yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Dari tiga kali uji coba yang kami lakukan terjadi peningkatan jumlah pesepeda di lintasan ini secara signifikan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat meninjau uji coba road bike pekan keempat di JLNT Casablanca, Ahad (13/6).

Syafrin menjelaskan, pada uji coba pekan pertama, Ahad (23/5), terdapat 1.666 pengguna sepeda balap. Saat uji coba pekan kedua, Sabtu (29/5) dan Ahad (30/5), tercatat 2.499 pengguna sepeda balap yang melintas. Sedangkan, pada uji coba pekan ketiga, Sabtu (5/6) dan Ahad (6/6), ada 4.005 pengguna sepeda balap.

JLNT Casablanca, yang ketinggiannya 18 meter itu, sedari awal hanya boleh dipergunakan untuk mobil. Sebab, embusan angin di jalan layang itu sangat kencang sehingga membahayakan pengguna sepeda motor.

Terkait

Akan tetapi, sejak 23 Mei, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru melakukan uji coba sepeda balap di JLNT Casablanca dengan alasan angin tak berembus kencang pada pagi pukul 06.00-08.00 WIB.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Bike To Work Indonesia (b2w_indonesia)

Koalisi LSM lantas memprotes kebijakan Pemprov DKI ini. Anggota koalisi itu di antaranya Bike To Work (B2W) Indonesia, Road Safety Association Indonesia, dan Koalisi Pejalan Kaki (KPK). Pada uji coba pekan keempat ini, sejatinya koalisi LSM itu akan menggelar aksi "Black Day Action".

Dalam aksi itu, mereka menolak JLNT Casablanca digunakan tak sesuai peruntukannya dan tak sesuai peraturan daerah. Mereka juga menolak penggunaan jalan raya bagi pengguna sepeda balap.

Akan tetapi, aksi itu urung digelar. Setelah melakukan mediasi dengan Dinas Perhubungan DKI, aksi akhirnya dialihkan jadi bentuk diskusi pada hari yang sama dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam isu ini, termasuk para pengguna sepeda balap.

Juru Bicara Koalisi LSM, Alfred Sitorus, mengatakan, kesepakatan diskusi adalah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghidupkan kembali kegiatan car free day atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) tiap akhir pekan di Ibu Kota. Kegiatan HBKB itu nantinya diminta dibagi ke dalam sejumlah zonasi.

"Jadi, nanti ada zona pesepeda yang lambat, ada zona pesepeda yang cepat," kata Alfred saat jumpa pers bersama usai kegiatan diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (13/6).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Advokasi B2W Indonesia, Fahmi Saimima, mengatakan, pihaknya mengusulkan agar Jalan Sudirman-Thamrin dijadikan tempat HBKB zona lambat. Zona itu nantinya diperuntukkan bagi pesepeda biasa, warga yang jogging ataupun warga yang rekreasi.

"Khusus yang cepat (sepeda balap) boleh pakai lagi JLNT Casablanca," kata Fahmi.

Fahmi menambahkan, untuk menjadikan JLNT Casablanca sebagai tempat HBKB zona cepat, kegiatan itu harus dimasukkan ke dalam Pergub HBKB. Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merevisi Pergub HBKB.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Dinas Perhubungan DKI Jakarta (dishubdkijakarta)

"Kalau nanti masih diskresi dari Dinas Perhubungan atau kepolisian soal JLNT ini, kita yang ada di jalan sama sekali tidak terima," kata Fahmi menegaskan.

Mufidi selaku perwakilan Pengurus Besar Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia (ISSI), mengatakan, pihaknya terbuka dengan semua pihak untuk mengkaji payung hukum untuk kegiatan sepeda cepat di JLNT Casablanca. Ia pun berharap agar usulan payung hukum Pergub HBKB itu bisa jadi solusi yang tepat.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta Rudy Saptari mengatakan, pihaknya akan mengkaji usulan tersebut. "Untuk menjadikan HBKB sebagai dasar hukumnya akan kita kaji," kata Rudy.

Dengan adanya usulan tersebut, Rudy belum bisa memastikan apakah uji coba road bike akan tetap digelar di JLNT Casablanca pada pekan depan. Dia bilang, uji coba pekan depan akan ditentukan dalam rapat evaluasi Dinas Perhubungan pada Rabu (16/6).

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Bike To Work Indonesia (b2w_indonesia)

Tempat khusus

Ketua Komunitas B2W Putut Soedarjanto mengatakan, aksi protes ini bukan untuk menentang jalur khusus sepeda balap. Menurut Putut, suatu kebijakan harus diterapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan proporsional. Sehingga, semua jenis moda transportasi harus mendapatkan perlakuan yang sama dan setara di jalan raya.

“Kebijakan Pemprov DKI mengizinkan road bike melintas di JLNT Casablanca bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pada Pasal 287 ayat 1 dan 2,” kata Putut.

Putut mengatakan, pihaknya pun sedang merancang solusi untuk diajukan dalam polemik ini. Salah satunya dengan mengusulkan pemberian tempat khusus yang dapat memfasilitasi pengguna sepeda balap, bukan dengan menggunakan jalan umum, seperti di JLNT Casablanca. Ia menyebut, kawasan khusus itu pun sebenarnya sudah ada bagi pengguna sepeda jenis lainnya.

“Seyogianya lebih baik jika alasannya untuk balap atau ngebut, pemprov bisa fasilitasi khusus, sesuai bidangnya. Seperti halnya BMX cross di Pulomas, track bike di Velodrome, BMX flatland di bike park, MTB di Taman Kota. Semua sesuai dengan jenis, genre, dan juga fungsinya,” ujar dia.


×