JAKARTA – Rencana pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag) mendapat sambutan positif dari sejumlah kalangan. Pembentukan unit eselon I yang mengurus kebijakan dan layanan pesantren ini diharapkan dapat meningkatkan perkembangan lembaga pendidikan Islam khas Indonesia tersebut.

“Usulan untuk meningkatkan urusan pesantren menjadi setingkat direktorat jenderal ini merupakan urgensi dan simbol keberpihakan politik yang sangat penting,” kata Ketua Umum Rabithah Maahid Islamiyah (RMI) PBNU, KH Abdul Ghaffar Rozin, kepada Republika, Rabu (9/6).

Dia mengingatkan, Presiden Joko Widodo dalam Nawacita II pernah menyatakan bahwa pesantren merupakan mitra negara dalam pembangunan karakter anak bangsa. Hal ini sejalan dengan visi pesantren, yakni mendidik para santri agar memiliki akhlak mulia.

“Pernyataan itu ditindaklanjuti dengan pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendidikan Pesantren,” katanya.

Ia menilai, kehadiran negara dalam pengembangan pesantren melalui berbagai kebijakan, perlu diperkuat melalui penguatan birokrasi sehingga pesantren yang demikian besar tidak lagi hanya difasilitasi oleh birokrasi setingkat direktur.

Sambutan positif juga disampaikan cendekiawan dan praktisi pendidikan Islam, Adian Husaini. "Kementerian Agama meningkatkan pesantren sampai ke ditjen saya setuju. Silakan kalau memandang itu sudah seharusnya," ujar Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) itu, Rabu.

Adian berharap, pesantren menjadi model pendidikan nasional utama. Hal itu juga pernah ia sampaikan dalam forum di DDII. "Itu juga menjadi cita-cita Ki Hajar Dewantara bahwa model ideal pendidikan nasional itu pesantren," ujar Adian.

Dia melanjutkan, di dalam pesantren ditanamkan nilai-nilai adab dan akhlak, budi pekerti serta kesusilaan. Di dalam pesantren ada kebiasaan yang baik dan kedisiplinan.

"Apa pun statusnya, ciri dari pesantren adalah kemandirian pondok itu sangat penting," ujar dia.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Agama, Nuruzzaman mengatakan, pembentukan Ditjen Pesantren merupakan salah satu langkah dalam Peta Jalan Kemandirian Pesantren. “Dalam waktu dekat pesantren tidak lagi diurusi oleh direktorat saja, tapi Kemenag telah berupaya untuk membentuk satu direktorat jenderal tersendiri, sehingga posisi pesantren akan menjadi jauh lebih strategis," ujar dia seperti dilansir laman resmi Kemenag.

"Usul dan pengajuannya kini sedang berproses di Kementerian PAN dan RB, semoga tahun ini dapat direalisasikan," lanjut dia.

Saat ini, kata Nuruzzaman, pesantren membutuhkan sentuhan kebijakan yang lebih intensif. Karena, tidak kurang dari 32 ribu pondok pesantren telah tersebar di seluruh Indonesia.

"Bahkan, kenaikan signifikan terjadi setahun yang lalu. Sekitar 30 persen pesantren hadir mengisi ruang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat kita," ujar dia.

Selain menyiapkan pembentukan Ditjen Pesantren, Kemenag juga terus mengupayakan rekognisi terhadap pesantren terutama bagi pesantren salaf. Selama ini, lanjut  Nuruzzaman, muncul stigma bahwa pesantren salaf tidak diakui secara resmi oleh negara, lulusannya, termasuk kiainya yang tidak mempunyai gelar pendidikan formal.

"Peta jalan telah Kemenag rumuskan dan menjadi tuntutan kita bagaimana kiai-kiai salaf mendapat rekognisi dapat dipersamakan statusnya dengan mereka yang memiliki gelar pendidikan formal," katanya.

Afirmasi ini dilakukan dalam upaya memosisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang murni lahir dari rahim Indonesia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat