Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunggu jemputan usai mengikuti Penilaian Akhir Tahun (PAT) secara tatap muka di SMP Pasundan 1, Jalan Balonggede, Kota Bandung, Senin (7/6/2021). | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

Nasional

KPAI: Pembelajaran Tatap Muka Pertimbangkan Positivity Rate

Hasil kajian IDAI merekomendasikan pembelajaran tatap muka belum bisa digelar.

JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah daerah mempertimbangkan tingkat positif atau positive rate Covid-19 sebagai syarat digelarnya pembelajaran tatap muka (PTM). Setelah pertimbangan tingkat penularan, faktor kesiapan infrastruktur dan protokol kesehatan menjadi indikator berikutnya.

“Jangan membuka PTM di sekolah atau madrasah hanya dengan pertimbangan gurunya sudah divaksin,” kata Wakil Ketua KPAI, Rita Pranawati, Selasa (8/6).

KPAI juga mendorong pemda untuk melibatkan ahli penyakit menular dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) di daerahnya untuk memberikan masukan soal PTM. Jika positive rate kasus Covid-19 di atas 10 persen, KPAI menyarankan pemda menunda pembukaan PTM.

Rita melanjutkan, untuk daerah-daerah di pulau kecil atau pelosok dengan kasus Covid-19 rendah, maka PTM sudah bisa dibuka. PTM di wilayah pelosok penting karena pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) daring masih terkendala. “Artinya, kebijakan membuka atau tidak PTM di Indonesia memang tidak bisa diseragamkan,” ujar dia.

Selama Januari-Juni 2021, KPAI melakukan pengawasan ke 42 sekolah pada 12 kabupaten/kota di tujuh provinsi. Hasilnya, kata Rita, saat ini sebagian besar sekolah yang diawasi siap melakukan PTM terbatas.

Ketujuh provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan barat, dan Banten. Sedangkan 12 kabupaten/kota yang dimaksud adalah Kota Batam, Kabupaten Ketapang, Pangandaran, Pandeglang, Kota Serang, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Mojokerto.

“Adapun hasilnya, menunjukkan peningkatan kesiapan PTM yang mencapai 79,54 persen dan yang belum siap hanya 20,46 persen,” kata Rita.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, PTM ini hanya boleh digelar dengan maksimal kehadiran 25 persen dari total jumlah murid. Pelaksanaan PTM pun hanya boleh digelar maksimal dua hari dalam sepekan selama dua jam setiap pertemuan.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, keputusan itu lebih mudah dilakukan lantaran kapasitasnya lebih kecil dibandingkan saat uji coba PTM di Ibu Kota, yakni dengan kapasitas 50 persen. Kalau (kapasitas) 25 persen lebih mudah, kan (uji coba PTM) 50 persen, malah lebih mudah, lebih kecil,” kata dia.

photo
Sejumlah murid SD Negeri Kota Baru mengikuti Ujian Penilaian Akhir Sekolah di Bekasi, Jawa Barat, Senin (8/6/2021). - (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

Rekomendasi IDAI

Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman B Pulungan menyatakan, telah melakukan kajian dan hasilnya merekomendasikan PTM belum bisa digelar. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi IDAI tidak merekomendasikan PTM pada Juli mendatang.

Di antaranya adalah perkembangan pandemi Covid-19 secara nasional yang kembali meningkat. Kemudian, ditemukannya varian baru virus korona sejak Maret 2021 lalu. Selain itu, cakupan vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang belum memenuhi target. “Melihat situasi dan penyebaran Covid-19 di Indonesia, saat ini sekolah tatap muka belum direkomendasikan,” ujar dia.

Kendati demikian, kata Aman, jika PTM tetap dimulai, maka pihak penyelenggara harus menyiapkan blended learning atau anak dan orang tua diberi kebebasan memilih metode pembelajaran luring atau daring. Kemudian, anak yang memilih belajar luring maupun daring harus memiliki hak dan perlakuan yang sama.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai kebijakan PTM diselenggarakan maksimal dua hari dalam sepekan dan maksimal dua jam di setiap pertemuan sudah cukup tepat. Cara itu merupakan langkah adaptif dalam melaksanakan kembali PTM di tengah pandemi Covid-19.

“Ini sebagai langkah antisipasi bahwa kita sedang memasuki adaptasi baru dunia pendidikan kita. Kami berharap PTM bisa dilakukan mengingat banyak dampak negatif ketika sekolah tidak segera dibuka,” ujar Huda.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat