GAZA -- Saat umat Islam di belahan dunia lain merayakan Idul Fitri, warga Palestina daerah pendudukan berduka dan ketakutan diakibatkan serangan udara militer Israel. Hingga Rabu (12/5) malam, jumlah yang gugur di Jalur Gaza mencapai 65 orang.

Sejak Senin (10/5), pasukan Israel melancarkan serangan intensif di berbagai lokasi di seluruh wilayah pantai Gaza yang terkepung. Sumber lokal mengatakan, jet tempur Israel mengebom situs-situs milik kelompok bersenjata Palestina, selain gedung keamanan dan polisi.  

Di lingkungan Tel al-Hawa Kota Gaza, seorang wanita hamil, Reema Telbani dan anaknya, terbunuh oleh serangan Israel di rumah mereka. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, jumlah korban secara keseluruhan sejak serangan terbaru dimulai mencapai 65 orang gugur, termasuk 16 anak-anak, dan lebih dari 320 lainnya terluka, dilansir di Aljazirah, Rabu (12/5).

Yasmine, seorang gadis berusia 11 tahun di Gaza menuturkan betapa mereka sangat ketakutan dan mengalami malam terburuk dalam hidup mereka. Ia menuturkan pada Save the Cildren , kedua orang tuanya berusaha menenangkan meski ia tahu bahwa bom-bom Israel jatuh tak jauh dari rumahnya. 

"Besok Idul Fitri tapi kami tak bisa merayakan karena perang ini," ujarnya.

Sayap bersenjata kelompok Jihad Islam mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah menembakkan lebih dari 100 roket pada Rabu pagi menuju Tel Aviv dan daerah sekitarnya.

Seorang juru bicara Brigade al-Quds mengatakan, tiga komandannya gugur oleh serangan udara Israel di Jalur Gaza pada Senin, dan mengidentifikasi mereka sebagai Sameh Fahim al-Mamluk, Kamal Taiseer Qureiqe', dan Mohammed Yahya Abu Atah. "Kami akan terus menanggapi agresi Israel. Kami tidak akan mundur dari perlawanan, kami tidak peduli berapa harganya," kata juru bicara itu.

Enam orang Israel juga tewas. Tentara Israel mengatakan, sekitar 1.500 roket telah ditembakkan dari Gaza ke berbagai lokasi di Israel dan mereka telah memperbanyak bala bantuan di dekat tanah timur kantong itu.

Tentara dan intelijen Israel mengatakan, mereka telah melakukan serangan udara yang menewaskan anggota senior Brigade al-Qassam di Kota Gaza dan Khan Younis yang dekat dengan komandan bayangan Hamas, Muhammad Deif.

Serangan di Gaza adalah rangkaian terkini dari meningkatnya kekerasan di Yerusalem Timur, beberapa pekan belakangan yang dipicu upaya Israel mengusir sejumlah warga Palestina dari rumah mereka di kawasan Sheikh Jarrah. 

Aksi pengusiran itu ditanggapi unjuk rasa warga Palestina di Yerusalem Timur yang secara tradisional merupakan "kapling" umat Islam. Aksi unjuk rasa itu juga untuk mengadang rencana kelompok garis keras Yahudi melintasi Masjid al-Aqsha untuk memperingati Hari Yerusalem yang menandai kemenangan Israel dalam Perang 1967.

Warga Palestina memeriksa rumah susun yang hancur dibom Israel di Jalur Gaza, Selasa (11/5/2021). - (EPA/MOHAMMED SABER)

SHARE    

Jumat (7/5), polisi Israel merangsek ke wilayah shalat di Masjid al-Aqsha, termasuk Haram al-Syarif dan Masjid Kubah Batu, untuk membubarkan unjuk rasa warga Palestina. Mereka menembakkan peluru karet, granat kejut, dan gas air mata.

Serangan tersebut berulang berhari-hari hingga Senin (10/5). Hingga Senin, menurut Bulan Sabit Merah Palestina, secara total, lebih dari 1.000 orang terluka sepanjang penyerangan ke Masjid al-Aqsha. 

Senin itu juga kelompok Hamas mengancam akan menembakkan roket ke wilayah Israel jika polisi masih berkeras tetap berada di al-Aqsha hingga pukul 18.00 waktu setempat. Karena ancaman itu tak diindahkan hingga tenggat waktu habis, roket-roket Hamas meluncur ke wilayah Israel pada Senin sore.

Serangan udara Israel ke Gaza diklaim sebagai balasan atas roket-roket tersebut. Militer Israel alias IDF berkeras bahwa wilayah yang diserang merupakan fasilitas Hamas dan Jihad Islam. Namun faktanya, warga sipil bahkan anak-anak dari pihak Palestina ikut jadi korban.

Ilegal

Juru bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) Rupert Colville mengatakan, Israel melanggar hukum internasional bila mereka memerintahkan dan melakukan pengusiran di Sheikh Jarrah. Colville menekankan Yerusalem Timur masih bagian dari daerah pendudukan Palestina.

Karena itu artinya yang berlaku hukum humanitarian internasional. Hal ini disampaikan dalam pers rilis untuk menanggapi kejadian "yang mencemaskan" di Sheikh Jarrah.

Berdasarkan jajak pendapat Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) pada 2020 lalu setidaknya 218 rumah tangga Palestina di daerah pendudukan Yerusalem Timur termasuk keluarga-keluarga di Silwan dan Sheikh Jarrah telah mengajukan kasus pengusiran terhadap mereka. Pengusiran sebagian besar dilakukan organisasi pemukim ilegal.

Pengusiran ini mendorong 970 orang termasuk 424 anak-anak terancam kehilangan tempat tinggal. Dalam pers rilisnya Colville mengatakan, penguasa wilayah pendudukan harus menghormati dan tidak dapat menyita properti pribadi di daerah pendudukan.

"Dan harus menghormati, kecuali benar-benar dicegah, melakukan penegakan hukum," kata Colville seperti dikutip Middle East Monitor, Rabu (12/5).

"Artinya Israel tidak dapat memberlakukan hukumnya sendiri di daerah pendudukan, termasuk di Yerusalem Timur, untuk mengusir warga Palestina dari rumah mereka," tambahnya.

Colville menekankan hukum humanitarian internasional melarang penguasa daerah pendudukan memindahkan populasi. Hal tersebut mungkin dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

Warga Palestina terluka dalam aksi unjuk rasa di kawasan Seikh Jarrah, Yerusalem Timur, Sabtu (8/5/2021). - (AP/Oded Balilty)

SHARE    

Juru bicara OHCHR itu mendesak Israel segera menghentikan pengusiran paksa termasuk yang terjadi di  Sheikh Jarrah. Ia juga meminta Israel menghormati kebebasan berekspresi dan berkumpul termasuk pada mereka yang memprotes pengusiran tersebut.

Dosen Politik Islam dan Studi Kawasan Timur Tengah Universitas Islam Indonesia (UII), Gustri Eni Putri menekankan, dunia harus mendesak Israel untuk membatalkan pengusiran warga Palestina. "Guna menghentikan langkah pengusiran paksa dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil Palestina, yang disampaikan oleh Menlu perlu terus disuarakan oleh berbagai aktor, termasuk organisasi masyarakat sipil dan akademisi," ujar Gustri.

Penyerangan Sheikh Jarrah dapat ditelusur mulai konflik 1948 yang disebut warga Palestina dengan nama Nakba. Saat itu, sekira 700 ribu warga Arab dari total 1,9 juta penduduk Yerusalem kehilangan rumah dan mengungsi dari tempat tinggal. Pada 1 Juli 1955-30 Juni 1956, 28 unit rumah di Sheikh Jarrah disediakan untuk pengungsi.

Pada 4 Juni 1967, tercapai kesepakatan atas pembagian wilayah Israel dan Palestina yang diakui hukum internasional. Dari kesepakatan itu, Sheikh Jarrah masih bagian dari Palestina, dan pada 2-7 mei 2021 Israel mengusir delapan keluarga Palestina.

Mereka diusir agar rumah itu dapat ditempati pemukim ilegal Israel. Penentangan terjadi dari warga Palestina dan bentrokan terjadi di Masjid Al Aqsa usai pasukan Israel mengusir paksa dan melakukan kekerasan kepada umat Islam yang beribadah.

Sikap Indonesia

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menekankan kembali posisi Indonesia yang tidak dapat menerima pengusiran dan penyerangan warga Palestina, Rabu (12/5). Indonesia juga mengkritik meluasnya ketegangan dan kekerasan khususnya di jalur Gaza yang menyebabkan puluhan korban jiwa warga sipil yang tidak berdosa.

"Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak DK PBB untuk mengambil langkah nyata terhadap pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel. Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina," ujar Retno menyampaikan komitmen Presiden Joko Widodo sehari sebelumnya.

Retno mengatakan, Indonesia terus berusaha semaksimal mungkin di semua lini, termasuk di Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestine. Komite tersebut di Majelis Umum PBB yang dibentuk pada 1975 ini memiliki mandat memperjuangkan hak-hak Palestina termasuk hak kemerdekaan Palestina.

Saat ini, Indonesia adalah salah satu negara anggota biro dan memangku jabatan Wakil Ketua dalam komite tersebut. Indonesia juga mengusulkan agar OKI dan GNB dapat segera melakukan  pertemuan khusus untuk membahas masalah ini," kata Retno.

Menteri Luar Negeri menyatakan, Indonesia terus mendesak agar DK PBB dapat mengambil langkah  nyata, menghentikan seluruh kekerasan, dan menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi Palestina. Menurutnya, sudah terlalu lama hak-hak bangsa dan rakyat Palestina digerogoti oleh Israel. "Indonesia akan terus bersama rakyat dan bangsa Palestina dalam  memperjuangkan hak-haknya," ujar Retno. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat