Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/5/2021). Mereka meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengikuti wawasan kebangsaan versi antikorupsi. | Aprillio Akbar/ANTARA FOTO
07 May 2021, 03:45 WIB

Selamatkan Integritas KPK

Materi TWK dinilai mengandung pelecehan seksual terhadap pegawai KPK.

 

JAKARTA -- Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas menyerukan penyelamatan lembaga antirasuah. Hal itu terkait dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TKW) dalam peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Maret hingga April 2021. Sebanyak 75 pegawai KPK seperti penyidik senior KPK Novel Baswedan, sejumlah kepala satuan tugas, dan pengurus inti wadah pegawai KPK tidak lolos dalam tes tersebut.

Banyak pihak telah mengecam pelaksanaan tes tesebut karena peralihan status pegawai dan TWK diyakini sebagai rangkaian upaya melemahkan KPK dengan menyingkirkan pegawai berintegritas dan profesional. Sejumlah materi TWK juga dinilai telah melecehkan pegawai lebaga antirasuah dengan pertanyaan yang tidak pantas.

Busyro mengingatkan agar TWK tidak menjadi dasar bagi pimpinan KPK untuk memaksa 75 pegawai yang tak lolos tes tersebut mundur dari posisi mereka. Sebab, integritas puluhan orang itu sudah tak diragukan lagi. "Kita selamatkan KPK. Jangan sampai 75 pegawai KPK itu dipaksa mundur dengan dalih apapun juga. Karena tes wawasan kebangsaan itu tidak memiliki legitimasi moral, akademis, dan metodelogi," kata Busyro dalam sebuah diskusi daring, Jumat (7/5).

Terkait

photo
Mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas (kiri) mewakili Jaringan Anti-Korupsi Yogyakarta menyampaikan paparan saat konferensi pers di PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Jumat (30/8/3019). - (Republika/ Wihdan)

Busyro juga menyayangkan isu radikalisme dan Taliban yang diduga sengaja diembuskan para buzzer. Padahal, tidak semua 75 orang yang tak lolos beragama Islam. Delapan di antaranya beragama Nasrani dan Budha. "Justru isu membuktikan adanya radikalisme politik, radikalisme yang dilakukan imperium buzzer yang selalu mengotori perjalanan nilai-nilai keutamaan bangsa itu," ujar dia.

Aliansi Gerak Perempuan dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks) menilai sejumlah materi TWK mengandung pelecehan seksual terhadap pegawai KPK. "Kepada Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang menerbitkan Keppres pengangkatan pimpinan KPK untuk menindak pimpinan KPK yang melakukan pelecehan terhadap pegawai KPK peserta tes melalui asesemen wawasan kebangsaan," kata perwakilan Kompaks, Prilly dalam keterangannya, Jumat (7/5).

Dari penemuan Kompaks, terdapat beberapa pertanyaan yang tidak relevan. Pertama, pertanyaan yang seksisme dan bermuatan pelecehan seperti status perkawinan kepada pegawai yang belum menikah. "Salah satu pegawai KPK harus menghabiskan waktu 30 menitnya untuk menjawab pertanyaan seperti ini," kata dia.

Ada pertanyaan soal hasrat seksual, seperti 'masih ada hasrat atau tidak?'. Lalu pertanyaan terkait kesediaan menjadi istri kedua, dan tentang \'kalau pacaran sudah melakukan apa saja?'.

"Pertanyaan seperti ini sangat menghakimi privasi dari pegawai KPK tersebut," ujar dia. Kompak menilai proses tes peralihan tidak dilakukan secara profesional dan etis sehingga harus dibatalkan.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu’ti pada Kamis telah mengecam pertanyaan tentang doa qunut dalam TWK. Pertanyaan itu dinilai sangat tendensius karena doa qunut telah menjadi khilafiah (perbedaan pendapat) di kalangan umat Islam. Terlebih, kata dia, sudah ada pengetahuan umum menyoal kelompok mana yang membaca qunut dan tidak saat shalat subuh.

Politisi Partrai Gerindra Arief Poyuono menilai pertanyaan dalam TWK itu sebagai jebakan. Ia menuding pertanyaan itu sengaja ditujukan kepada para pegawai KPK lantaran dituduh radikal. "Selama ini kan KPK selalu dituduh banyak pegawai KPK yang berhaluan radikalisme. Padahal tidak benar semua itu," ujar Arief, kemarin.

Di sisi lain, Arief menyoroti banyaknya masalah di internal KPK sejak dipimpin Firli Bahuri. Di antaranya ada yang terjerat kasus suap dan pencurian barang bukti. "Ini membuktikan KPK sudah tidak menjadi lembaga yang independen dan bersih serta lembaga yang extra ordinarydalam pemberantasan korupsi," ujar Arief.

Sebelumnya, KPK telah mengumumkan hasil TWK 1.351 pegawainya yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 1.274 orang, tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang, dan yang tidak hadir wawancara dua orang.

photo
Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) bersama Wakil Ketua Nurul Ghufron (kanan) dan anggota Dewan Pengawas Indriyanto Seno Adji (kiri) memberikan keterangan pers mengenai hasil penilaian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/5/2021). - (Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

Sejauh ini, KPK belum mengumumkan nama-nama yang tak lolos tes tersebut. Namun, merujuk daftar yang beredar di kalangan internal KPK, para pegawai yang tak lolos itu tersebar di berbagai tingkat jabatan. Mulai dari beberapa kepala satgas penyidik, direktur, deputi, kepala bagian, penyidik, penyelisik, dan pengawas internal. Seorang pimpinan Wadah Pegawai KPK dan mantan pimpinan Wadah Pegawai KPK juga msuk dalam daftar tersebut.

Bukan dari KPK

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, penyelenggara tes tersebut adalah BKN. BKN kemudian melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen (Pusintel) TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, dan BNPT. Semua alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama lembaga-lembaga tersebut.  "Komisi Pemberantasan Korupsi bukan merupakan penyelenggara asesmen," kata Ali, kemarin.

KPK juga mengeklaim telah menerima informasi dari pegawai maupun publik terkait adanya beberapa pertanyaan berkaitan dengan tata cara beribadah dan pilihan hidup berkeluarga yang dinilai tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi KPK. "Dan ini menurut kami bisa menjadi masukan bagi penyelenggara asesmen," katanya. 

photo
Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi berunjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/5/2021). Mereka meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengikuti wawasan kebangsaan versi antikorupsi. - (Aprillio Akbar/ANTARA FOTO)

Sementara pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) buka suara soal keterlibatannya dalam penyusunan soal tes alih pegawai KPK. Pihak TNI menyatakan, soal-soal tes tersebut disusun oleh tim asesmen yang dipimpin oleh BKN.

"Secara tehnis bahan pertanyaan yang sampaikan dalam tes ASN KPK tersebut bagian dari soal tes yang di susun oleh tim asesmen yang dipimpin oleh BKN RI yang dipilih KPK sebagai mitra," ungkap Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Pranata Santos, saat dikonfirmasi, Jumat (7/5).

Dia menjelaskan, seluruh instansi pelaksana asesmen telah melalui proses penyamaan persepsi dengan BKN RI. Penyamaan persepsi itu dilakukan melalui rangkaian Rapat Internal Bersama Unit Terkait Guna Mempersiapkan Asesmen oleh semua instansi terkait.

"Seluruh instansi pelaksana asesmen telah melalui proses penyamaan persepsi dengan BKN RI melalui rangkaian Rapat Internal Bersama Unit Terkait Guna Mempersiapkan Asesmen. Mungkin lebih tepat jika ditanyakan langsung ke BKN RI," kata dia.


×