JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melantik dua menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat baru negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4) sore. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden No 72 P Tahun 2021 tentang pembentukan dan pengubahan kementerian serta pengangkatan beberapa menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024.

Dua menteri yang dilantik untuk memimpin kementerian baru yakni Bahlil Lahadalia sebagai menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Nadiem Anwar Makarim sebagai menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pembentukan dua kementerian baru tersebut merupakan hasil rapat Badan Musyawarah yang membahas surat Presiden terkait pertimbangan pengubahan kementerian pada 8 April 2021 lalu.

Selanjutnya, Presiden juga melantik Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Acara kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Jokowi.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Jokowi saat membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh kedua menteri dan pejabat negara yang baru dilantik.

Selepas pelantikan, Nadiem berjanji akan meningkatkan kualitas dan inovasi di bidang riset dan teknologi di perguruan tinggi. “Riset dan teknologi adalah suatu hal yang dekat di hati saya. Merupakan suatu hal yang telah saya tekuni sebelum saya melakukan tugas ini di Kemendikbud,” ujar Nadiem.

Nadiem juga mengatakan siap bekerja sama dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko yang juga baru saja dilantik. Ia berharap nantinya semakin banyak mahasiswa dan dosen yang melakukan penelitian sehingga dapat mendorong peningkatan ketrampilan di perguruan tinggi.

Dengan penggabungan dua kementerian ini, lanjut dia, maka juga akan mempermudah para rektor universitas dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat. “Ini merupakan suatu hal yang mungkin akan menjadi kabar gembira juga bagi para universitas karena sekarang dari sisi riset dan juga transformasi pendidikan ada di dalam satu kementerian sehingga satu pintu,” ujar dia.

Nadiem Makarim sedianya dilantik sebagai seremonial penggabungan dua kementerian yakni kemendikbud dan kemenristekdikti. Nadiem tergolong kerap mendapat kritik sepanjang menjabat menteri pendidikan dan kebudayaan. 

Di antaranya perihal draf Peta Jalan Pendidikan yang dinilai mengabaikan agama di Indonesia, serta kebijakan atribut keagamaan pada seragam sekolah. Pelantikan kemarin juga hanya berselang dua hari sejak kunjungan Nadiem ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sedangkan Bahlil Lahadalia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 2019. Sosok yang berasal dari Fakfak Papua ini juga pernah mendapat penghargaan Tokoh Perubahan Republika tahun 2018. 

Bahlil menyebutkan, tugas Kementerian Investasi yang utama adalah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. "Investasi adalah pintu masuknya. Peran Kementerian Investasi nantinya akan menjadi key point untuk mensinergikan investasi dari luar atau dalam negeri dengan pemda atau pemerintah pusat. Agar kemudian menjadi satu pintu," ujar Bahlil dalam keterangan pers di Istana Negara, Rabu (28/4). 

Bahli lantas mengutip pesan Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa menahan izin investor sama saja menahan laju pertumbuhan ekonomi. "Sama juga dengan menahan lapangan pekerjaan. Sama juga dengan menahan sumber pendapatan negara dan EODB kita tidak akan mengalami perbaikan," katanya. 

Selain menggenjot investasi dari sisi volume, Kementerian Investasi juga punya pekerjaan rumah meratakan pembangunan di Jawa dan luar Jawa. Caranya, ujar Bahlil, dengan ikut menumbuhkan investasi di luar Jawa. "Karena bapak presiden selalu melihat Indonesia dalam satu wilayah yang luas, tidak hanya fokus pada satu pulau," katanya. 

Terakhir, Kementerian Investasi diharapkan ikut mendukung sinergi antara pengusaha besar dengan pelaku UMKM. Kolaborasi antara para investor dengan pelaku UMKM diyakini mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional yang selama satu tahun terakhir terpukul pandemi Covid-19.  "Ada 16 juta orang yang harus disiapkan lapangan pekerjaanya dan investasi adalah pintu masuknya," kata Bahlil.

Sementara Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak 2018. Sebelum memimpin LIPI, Handoko merupakan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Tekni (IPT) LIPI sejak 2014. 

Selepas pelantikan, ia menyebutkan bahwa tugas utamanya instansinya adalah mengonsolidasikan berbagai unit penelitian dan pengembangan (litbang) pemerintah. Selain itu, BRIN juga dituntut mampu mengoneksikan perguruan tinggi dan industri agar riset bisa menyesuaikan kebutuhan industi dan sebaliknya, industri bisa menampung hasil penelitian dan inovasi.

"Sehingga pada akhirnya akan mendukung perekonomian negara kita dalam jangka panjang. Kami juga menargetkan untuk memberikan dampak ekonomi dari berbagai aktivitas riset dan inovasi dari berbagai litbang sehingga memberikan dampak ekonomi secara langsung," ujar Handoko di Istana Negara.

Sesuai instruksi Presiden Jokowi, BRIN nantinya juga akan berkoordinasi erat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Investasi. Kerja sama dengan kedua kementerian diharapkan mampu jalan lebih lebar bagi periset nasional untuk bisa menarik lebih banyak investasi. 

"Kami juga ditargetkan untuk mendapatkan investasi terkait dengan sektor IPTEK. Karena sektor IPTEK khususnya yang berbasis biodiversitas dan sumber daya alam di Indonesia itu sebenarnya memiliki potensi yang selama ini belum tereksploitasi," kata Handoko. 

Presiden juga kemarin melantik Indriyanto Seno Adji Indriyanto sebagai anggota Dewan Pengawas KPK menggantikan Artidjo Alkostar yang tutup usia pada akhir Februari 2021. Pada 2015 lalu, ia pernah ditunjuk Presiden menjadi salah satu plt pimpinan KPK bersama Taufiqurrahman Ruki dan Johan Budi. 

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada periode kedua kepemimpinannya  hanya bersifat politis.

“Sifat subjektif dari presiden. Dan itu prerogatif presiden. Karena pertimbangan politis itu pula, menteri-menteri yang kontroversial dan kinerjanya biasa-biasa saja masih dipertahankan. Mungkin ingin menjaga keseimbangan dan kestabilan politik diantara partai-partai koalisi Jokowi," katanya, Rabu (28/4).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat