JAKARTA – TNI Angkatan Laut (AL) menegaskan, proses evakuasi Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Nanggala-402 akan terus dilakukan. Pada Selasa (27/4), remotely operated vehicle (ROV) yang diturunkan sudah berhasil mengangkat bagian-bagian kecil dari kapal selam tersebut.

"Pelaksanaan evakuasi di laut Bali tetap dilaksanakan sampai sekarang," ujar Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Laut (Asrena KSAL) Laksamana Muda TNI Muhammad Ali dalam konferensi pers di Markas Besar TNI AL, Jakarta, Selasa (27/4).

Ali menjelaskan, sejauh ini masih banyak KRI yang berada di lokasi karamnya kapal selam tipe 209 buatan Jerman pada 1978 itu. Kapal MV Swift Rescue milik Singapura juga masih berada di perairan Bali untuk membantu proses pengangkatan bagian-bagian KRI Nanggala-402.

"Update terbaru, kita sudah menemukan mengangkat pakai ROV itu hidrofon dari kapal selam KRI Nanggala. Kemudian, beberapa foto yang diambil, kemudian ditemukan torpedonya juga. Itu nanti akan di-update terus," kata dia.

Bagian kapal KRI Nanggala-402 hasil citra remotely operated vehicle (ROV) MV Swift Rescue ditunjukkan saat konferensi pers di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Ahad (25/4/2021). KRI Nanggala-402 dipastikan tenggelam dan 53 awak kapalnya gugur di perairan utara Bali. - (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

SHARE    

Ali mengungkapkan, pihaknya sebisa mungkin akan mengangkat bagian-bagian KRI Nanggala-402 yang berada di kedalaman 838 meter itu. Dengan ROV, kata dia, pengangkatan hanya dapat dilakukan terhadap bagian-bagian kecil kapal karena alat tersebut hanya mampu mengangkat bobot seberat 150 kilogram saja. "Nanti kita koordinasikan untuk yang lebih besar dari itu," kata dia.

Ali menerangkan, kapal selam tipe 209 dengan bobot 1.300 ton itu memiliki baja dengan crush depth alias kemampuan penyelaman hanya 500 meter. "Sedangkan, itu sudah berada di kedalaman 838 meter. Bisa dibayangkan sendiri kira-kira bagaimana. Jadi, mungkin ada keretakan sehingga ada beberapa bagian dari yang di dalam badan tekan itu keluar," kata dia.

TNI AL juga menjanjikan akan mengaudit tenggelamnya KRI Nanggala-402. Dalam prosesnya, TNI AL akan melibatkan para pakar kapal selam, bukan sekadar pengamat. "Kalau masalah diaudit, pasti kita audit. Jadi, kita akan investigasi semuanya," ujar Ali.

KRI Nanggala-402 hilang saat menjalani penembakan torpedo di 60 mil laut bagian utara perairan Bali, Rabu (21/4) dini hari. Kapal itu kemudian terpindai pecah menjadi tiga bagian pada Ahad (25/4). Seluruh 53 krunya dinyatakan gugur.

KRI Nanggala-402 dibangun oleh perusahaan Jerman, Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), di Kiel, Jerman, pada 1977 dan terakhir dirawat perusahaan itu pada 1989. Setelah itu, kapal sempat dibenahi di Korea Selatan pada 2012 untuk meningkatkan kapasitas awak.

Jürgen Weber dari Asosiasi Pengemudi Kapal Selam Jerman sebelumnya menuturkan, KRI Nanggala-402 kelebihan awak sebanyak 20 orang dari kapasitas aslinya 33 orang. Hal itu membuat cadangan oksigen lebih cepat habis dan kesediaan baju penyelamatan tak mencukupi.

Muhammad Ali menyangkal analisis tersebut. "Ini kita sudah berlayar bertahun-tahun dan tidak pernah ada masalah. Jadi, kalau dinyatakan kelebihan muatan, sangat tidak tepat dan sangat salah dan tidak berdasar," kata dia.

Dia menjelaskan, dalam berbagai operasi yang KRI Nanggala lakukan, kapal tersebut biasa membawa 50 personel. Jika operasi yang dilakukan merupakan tugas penyusupan, ada tambahan satu regu pasukan khusus sekitar tujuh orang sehingga total personel di dalam kapal ada 57 orang.

"Selain itu, pada saat kejadian hanya membawa tiga buah torpedo. Padahal, kapal selam ini didesain untuk membawa delapan torpedo, satu torpedo beratnya itu sekitar hampir dua ton," kata dia.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah melakukan investigasi komprehensif mengenai tenggelamnya KRI Nanggala-402. Investigasi perlu dilakukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran kabar dan menimbulkan polemik yang bersifat politis.

"Selain untuk tujuan itu, pemahaman atas penyebab kecelakaan menjadi penting bagi pengoperasian kapal selam kita yang lain pada masa yang akan datang," kata Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini minta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat mendayagunakan lembaga riset kelautan yang ada. Baik di lembaga pemerintah non kementerian maupun badan penelitian kementerian teknis serta lembaga riset kelautan di perguruan tinggi.

"Dalam kasus ini, kita perlu mengerahkan semua kemampuan riset yang dimiliki untuk menganalisis penyebab kecelakaan KRI Nanggala-402 secara akurat sehingga tidak menjadi polemik spekulatif yang bernuansa politis di masyarakat" kata dia.

Independen

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan, peristiwa KRI Nanggala-402 yang tenggelam dan membuat 53 awak kapal gugur harus menjadi momentum untuk memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Julius Ibrani mengatakan, peristiwa KRI Nanggala-402 perlu dilihat dan dinilai dalam gambaran yang lebih besar tentang masalah modernisasi alutsista di Indoenesia.

"Satu hal penting yang selalu luput diperhatikan dari setiap kecelakan alutsista adalah soal tata kelola perawatan dan pemeliharaan alutsista Indonesia," kata Julius dalam keterangannya, Selasa (27/4).

Padahal, sangat mungkin masalah karut-marutnya tata kelola alutsista di Indonesia dapat memperbesar risiko terjadinya berbagai kecelakaan. Gelapnya tata kelola pengadaan, perawatan, dan reparasi alutsista Indonesia pada akhirnya juga akan menjadikan prajurit TNI rentan menjadi korban, bahkan hingga meninggal dunia.

"Kami menilai bahwa pengadaan alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Meski demikian, upaya tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel," katanya.

Ia memandang, persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan memang menjadi persoalan serius. Ketiadaan peran dan kewenangan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan alutsista, membuat proses pengadaannya di Kementerian Pertahanan rawan terhadap penyimpangan atau korupsi.

Alhasil, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista menjadi bermasalah. Padahal, anggaran belanja negara (APBN) untuk pengadaan alutsista di Indonesia menggunakan dana yang sangat besar.

Siswa menata lilin saat menggelar doa bersama di SMAK Hikmah Mandala, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (26/04/2021). Aksi doa bersama itu sebagai wujud rasa duka bagi 53 awak kapal selam KRI Nanggala-402 yang gugur saat bertugas dalam latihan penembakan rudal di utara Bali pada Rabu (21/4) lalu. - (ANTARA FOTO/Budi Candra Setya)

SHARE    

"Kami mendesak dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista. Pemerintah juga harus mendorong peran lembaga-lembaga pengawas independen, seperti KPK untuk melakukan pengawasan dan menginvestigasi penggunaan anggaran pertahanan atau lebih khususnya dalam pengadaan alutsista," ujarnya.

KPK bisa terlibat dalam pengawasan dan penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan alutsista dengan dasar asas lex specialis derogat lex generalis. Hal itu karena modernisasi alutista merupakan sebuah kebutuhan, sehingga penguatan alutsista itu harus berjalan secara transparan dan akuntabel.

Untuk tujuan itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah segera melakukan reformasi peradilan militer dengan merevisi UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan langkah itu, kepastian akan transparansi dan akuntabilitas dalam memodernisasi alutsista bisa benar-benar terwujud.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat