MALANG – Beberapa daerah menyikapi berbeda terkait desakan ditutupnya lokasi wisata selama libur Lebaran. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, masih belum mengeluarkan kebijakan terkait pengoperasian tempat wisata selama liburan Idul Fitri pada Mei mendatang.

Pelaksana Tugas Kabag Humas Pemkot Malang, Nur Widianto, mengatakan, Pemkot Malang masih harus menunggu arahan dari pemerintah pusat dan provinsi. “Jadi, sementara belum ada (kebijakan penutupan tempat wisata),” kata dia dalam pesan singkat yang diterima Republika, Jumat (23/4).

Sikap ‘menunggu’ ini juga dilakukan Pemprov Sumatra Barat (Sumbar). Saat mendampingi Menparekraf Sandiaga Uno di Bukittinggi, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan, pemerintah pusat masih merapatkan mengenai sektor pariwisata pada momen Idul Fitri. “Saya kira menteri juga masih menunggu apakah wisata dibuka apa ditutup. Kami menunggu kepastian sebelum mengambil keputusan,” kata Audy.

Langkah berbeda diambil Pemkot Bandung, Jawa Barat. Pemkot memutuskan, masyarakat dari luar Kota Bandung dilarang untuk berwisata selama masa larangan mudik pada 6 hingga 17 Mei di Kota Bandung. Namun, kebijakan tersebut dikecualikan untuk masyarakat yang berada di wilayah Bandung Raya seperti Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung.

Petugas memeriksa hasil tes GeNose C19 dari calon penumpang di Terminal Leuwi Panjang, Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/4/2021). Terminal Leuwi Panjang mulai memberlakukan pengetatan terhadap penumpang yang akan keluar Kota Bandung atas dasar himbauan pemerintah yang melarang mudik lebaran 2021 sejak 22 April hingga 24 Mei 2021. - (RAISAN AL FARISI/ANTARA FOTO)

SHARE    

“Baik wisata atau mudik dari luar kota nggak boleh. Yang boleh wisata, aglomerasi Bandung,” ujar Wali Kota Bandung Oded M Danial. Namun, Oded tidak menjelaskan lebih detail bagaimana cara memilah wisatawan dari luar Bandung Raya atau dari wilayah aglomerasi Bandung Raya.

Sementara Satgas Covid-19 Kabupaten Indramayu memilih menyiapkan tes cepat antigen bagi para wisatawan di musim libur Lebaran sebagai langkah antisipasi. “Tes rapid antigen itu akan kita lakukan secara acak kepada wisatawan di tempat-tempat wisata,” ujar Jubir Satgas Penanganan Covid-19 dan Indramayu, Deden Bonni Koswara.

Selain menyiapkan tes cepat antigen, lanjut Deden, pihaknya juga sudah meminta kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) setempat untuk menyiapkan prasarana dalam penerapan protokol kesehatan di tempat wisata. Salah satunya adalah tempat cuci tangan ataupun penyediaan hand sanitizer.

Calon penumpang naik ke dalam KM Doro Londa tujuan Makassar dan Bitung di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (23/4/2021). Pemerintah memperpanjang masa larangan mudik dari yang semula 6-17 Mei menjadi 22 April - 24 Mei 2021 untuk mencegah penyebaran COVID-19. - (ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA FOTO)

SHARE    

 

Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Riris Andono Ahmad, mengatakan, peluang penyebaran virus sangat besar saat tidak ada pembatasan mobilitas dalam populasi. Riris berharap, kebijakan larangan mudik Lebaran bisa dibarengi dengan pembatasan mobilitas masyarakat seperti larangan berwisata.

Selama libur Lebaran, biasanya banyak yang melakukan wisata dan aktivitas lain yang menimbulkan kerumunan. Maka itu, menurut Riris, kebijakan larangan mudik bukan berarti tidak ada efeknya, tapi tidak akan berdampak jika tidak dibarengi larangan mobilitas. “Mudik dilarang kalau mobilitas tidak dilarang, peningkatan kasus itu jadi sebuah keniscayaan,” ujar dia.

Ancaman mutasi

Di sisi lain, ancaman virus korona hasil mutasi juga mengintai. Virus mutan ini telah tersebar di semua provinsi. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, temuan varian baru virus korona paling banyak ditemukan di provinsi-provinsi dengan kota besar berpenduduk padat, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.

Menurut epidemiolog, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Laura Navika Yamani mengatakan, mutasi yang telah menyebar di banyak daerah merupakan hal yang harus dianggap serius. Pemerintah perlu mengetahui bentuk penyebaran dan melihat persentase penyebarannya. Jika secara persentase terjadi mutasi yang tinggi di satu daerah maka kebijakan harus segera diambil.

“Apakah masif, dalam arti secara random. Ini bisa dilihat persentase mutasi yang diperoleh sampai seberapa banyak. Kalau terlihat gambaran bahwa prevalensinya juga cukup tinggi mutasinya, ini harus ada kebijakan dari pemerintah. Harus ada intervensi yang mungkin lebih,” ujar Laura.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat