Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (atas, kiri) dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (atas, kanan) bersama jajaran pimpinan kedua partai menyanyikan lagu mars sebelum pertemuan di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, | ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA FOTO
23 Apr 2021, 09:40 WIB

Dua Parpol Oposisi Bertemu

Kedua partai oposisi itu menyoroti kondisi demokrasi yang sedang di titik tidak baik.

JAKARTA—Dua partai politik yang tak bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertemu, Kamis (22/4). Pertemuan diklaim membahas persoalan bangsa dan demokrasi di Indonesia.

Seusai pertemuan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku ada tiga subtansi yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Saat ini yang kita tahu walaupun semakin banyak yang telah divaksin angkanya sudah lebih dari 12 juta tetapi jika dihitung dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia tentunya masih harus kita bekerja keras," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (22/4).

Persoalan kedua yang juga dibahas dalam pertemuan tertutup yang digelar hampir dua jam tersebut, yaitu terkait resesi ekonomi yang juga menjadi dampak utama dari Covid-19. AHY mengatakan masyarakat telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan imbas Covid-19. Ketimpangan dan kemiskinan juga terjadi.

Terkait

"Kita sepakat bahwa dua isu utama hari ini tersebut harus menjadi perhatian utama dari PKS maupun Partai Demokrat," ujarnya.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Partai Demokrat (pdemokrat)

Terakhir, kedua partai juga membahas isu mengenai kondisi demokrasi. AHY menyebut demokrasi di Indonesia saat ini sedang berada di titik yang tidak baik.

"Mudah-mudahan suasana pandemi Covid-19 ini tidak kemudian serta-merta menutup ruang demokrasi yang sehat dan kita berharap justru demokrasi bisa kita tegakkan karena ini juga menjadi pilar utama bagi keberlangsungan dan masa depan bangsa kita," ujarnya.

 
Mudah-mudahan suasana pandemi Covid-19 ini tidak kemudian serta-merta menutup ruang demokrasi yang sehat.
AGUS HARIMURTI YUDHOYONO
 

Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga mengaku PKS dan Demokrat sepakat mendorong pemerintah agar penanganan Covid-19 berjalan baik. "Mudah-mudahan ini akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk kiranya juga bisa melakukan penanganan kedepan lebih baik sehingga insya Allah akan segera wabah Covid-19 ini segera turun dan terselesaikan," tuturnya.

Selain tiga isu di atas PKS juga menyoroti persoalan penegakan hukum di Indonesia. Syaikhu berharap penegakan hukum berpihak kepada kebenaran. "Bukan berpihak kepada kekuasaan sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran hukum itu tentu harus mendapatkan perlakuan yang adil," tegas Syaikhu.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by DPP PKS (pk_sejahtera)

Pertemuan PKS dengan Demokrat ini menjadi pertemuan kedua PKS dengan parpol lain setelah dipimpin Syaikhu. Sebelumnya, PKS sudah bertemu dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Markas DPP PKS pada pekan lalu.

Saat itu, PKS dan PPP mengakui membuka peluang untuk membangun koalisi partai Islam menghadapi Pemilu 2024.

Kecocokan

Sementara, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai Demokrat dan PKS memiliki kecocokan sehingga memungkinkan untuk terus menjalin hubungan. Menurutnya, baik PKS maupun Demokrat saat ini berada di luar pemerintahan. Keduanya menjadi oposisi dari pemerintahan Presiden Jokowi.

“Kalau PPP dan PKS adalah partai berbasis massa Islam atau ideologi Islam, maka ini (Demokrat-PKS) benang merahnya saya lihat soal posisi di luar pemerintahan atau katakanlah oposisi,” tutur Qodari.

Ia menilai, berada di luar pemerintahan membuat AHY harus rajin bermanuver politik. Terlebih, katanya, Demokrat tidak memiliki pilihan untuk masuk ke dalam pemerintahan.

“Karena hubungan Pak SBY dan Bu Mega (Ketum PDIP) yang mungkin sampai sekarang tidak kunjung pulih, maupun pada hubungan Pak Jokowi dan SBY yang juga seringkali konfliktual barangkali,” ujarnya. Kondisi itu diduga membuat sulit Partai Demokrat menjadi bagian koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.

“Jadi benang merah ini ketemunya dengan PKS,” tegas Qodari. Meskipun, tambah dia, PKS tidak bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf karena pilihan ideologis dan strategi elektoral mereka sendiri. PKS memilih berada di luar pemerintahan untuk menjaga suara konstituennya sendiri.

 

Pertemuan Parpol 2020:

Kamis (22/4): Demokrat-PKS

Rabu (14/4): PKS-PPP

abu (31/3): Golkar-PPP

Sumber: Pusat data Republika


×