Anak-anak belajar membaca Al-Quran di Masjid Jami At Taqwa, Jakarta, Rabu (14/4). | Republika/Putra M. Akbar
15 Apr 2021, 03:40 WIB

Menggagas Geospasial Pancasila

Informasi geospasial bisa digunakan untuk banyak urusan.

FAHMI AMHAR, Peneliti Utama Badan Informasi Geospasial

Pada Ramadhan ini, umat Islam diwajibkan berpuasa untuk meningkatkan ketakwaannya. Ketakwaan yang mestinya tidak menurunkan produktivitas, tetapi justru meningkatkan produktivitas.

Pada bulan ini pula, para praktisi geospasial (surveyor, geografer, kartografer) sering ditanya, “Apa kontribusi geospasial pada peningkatan ketakwaan?” Jangan-jangan karena puasa, justru banyak survei yang terbengkalai. Dan itu ada benarnya.

Biasanya, pada akhir Ramadhan, ada mudik jutaan manusia. Saatnya membuat peta mudik? Namun, karena ada pandemi maka peta mudik jadi kurang relevan. Dan sekarang pun, banyak aplikasi digital yang menyediakan peta mudik secara instan, lengkap dengan situasi kemacetan terkini.

Terkait

Maka itu, tentang “geospasial ketakwaaan” harus dipikirkan ulang. Lebih dari sekadar peta mudik, sebaiknya berguna, baik ada pandemi maupun tidak. Informasi geospasial bisa digunakan untuk banyak urusan. Yang tersederhana, pemetaan sebaran pemeluk agama.

 
Jangan-jangan karena puasa, justru banyak survei yang terbengkalai. Dan itu ada benarnya.
 
 

Dengan data sensus BPS 2020 dan digambarkan pada peta skala 1:5000, akan kelihatan spot-spot di tingkat RT/RW yang akan lebih “meriah” selama Ramadhan.

Info ini dapat digunakan pemerintah untuk menjaga suasana, misalnya, antisipasi kemacetan di sekitar masjid yang menggelar Tarawih. Geospasial ketakwaan dapat pula memotret sebaran sarana ibadah hingga pesantren.

Sejauh mana korelasi sebaran sarana itu terhadap pemahaman agama di masyarakat dan kepatuhan mereka menjaga kamtibmas? Bila info ini tersedia secara transparan, memudahkan masyarakat yang ingin berinfak atau berwakaf untuk sarana ibadah dan sekolah.

Mereka juga akan ikut menjaga dan memakmurkannya pascapembangunannya. Geospasial ketakwaan akan memudahkan membaca interaksi antarumat beragama. Apakah dakwah atau misionari tetap menjaga keharmonisan sosial?

Ataukah intoleransi justru berasal dari mereka yang hampir tak pernah bertemu? Kalau ketakwaan perwujudan sila pertama Pancasila, ketakwaan yang kita idamkan adalah yang aktif, produktif, dan kontributif dalam mewujudkan sila-sila berikutnya.

 
Kalau ketakwaan perwujudan sila pertama Pancasila, ketakwaan yang kita idamkan adalah yang aktif, produktif, dan kontributif dalam mewujudkan sila-sila berikutnya.
 
 

Ketakwaan yang dapat mendorong rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketakwaan yang mengikat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ketakwaan yang mencerdaskan dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Karena itu, Geospasial Ketakwaan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi “Geospasial Pancasila”. Wali Data Geospasial Ketakwaan yang paling tepat adalah unit data di Kementerian Agama, dibantu oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Demikian juga, wali data Geospasial Pancasila mungkin adalah unit data di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dibantu oleh BIG. Meski demikian, data ini sebenarnya merajut aneka data dari berbagai sumber.

Dalam data itu, bisa dilihat korelasi di antara sebaran “Indikator kepancasilaan”.

Sikap Pancasilais tentu saja tidak cukup hanya dengan slogan “Saya Indonesia, Saya Pancasila”, tetapi harus dari satu set indikator yang mencerminkan ketakwaan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Indikator ketakwaan, yang terukur dari data kuantitatif sarana keagamaan, dapat dikorelasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau PDB wilayah tersebut.

 
Indikator ketakwaan, yang terukur dari data kuantitatif sarana keagamaan, dapat dikorelasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau PDB wilayah tersebut.
 
 

Indikator kemanusiaan, yang terukur dari zakat, infak, atau kurban yang terkumpul, juga dapat dikorelasikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Apakah zakat dan kurban itu terdistribusikan di mustahik setempat atau keluar wilayah?

Bila tersedia data time-series, ini dapat menjadi indikator, sejauh mana suatu wilayah terentaskan dari kemiskinan dengan dana filantropis seperti ini.

Indikator kesatuan atau kohesivitas, yang terukur dari pluralitas masyarakat, baik dari suku, agama, orientasi politik, maupun status sosial-ekonomi, dapat dikorelasikan dengan struktur tata ruang dan distribusi kasus-kasus pidana.

Demikian juga, sebaran indikator kerakyatan, yang terukur dari tingkat partisipasi dalam pemilu yang “jurdil” dan “luber”, yang mestinya berkorelasi dengan keadilan sosial, yang terukur dari rasio gini, bisa dipelajari lebih mendalam dengan informasi geospasial.

Apakah ini berhubungan dengan kondisi topografi dan sistem administrasi pemerintahan kita? Apakah tingkat kesuksesan kepala daerah terpilih dapat diukur salah satunya, dari indeks kehijauan lingkungan atau emisi CO2?

Ini semua baru gagasan awal. Mungkin, sudah saatnya ada Sistem Informasi Geospasial Pancasila, agar Indonesia makin bertakwa, adil, bersatu, maju, makmur, serta berkelanjutan. 


×