Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar memeragakan penggunaan alat deteksi Covid-19, GeNose yang diterima dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional di Jakarta, Kamis (18/3/2021). | ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
08 Apr 2021, 03:20 WIB

Wapres Minta Vaksinasi Ulama Pakai Astrazeneca

Wapres minta vaksinasi ulama maupun pengurus MUI di daerah memakai Astrazeneca.

JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta vaksinasi terhadap ulama maupun pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di daerah memakai Astrazeneca. Wapres berharap penggunaan vaksin Astrazeneca terhadap para ulama memperkuat keyakinan masyarakat terkait kehalalan vaksin tersebut.

“Karena itu mungkin ini (vaksin dengan Astrazeneca) yang akan terus dianjurkan ke MUI-MUI daerah provinsi kabupaten/kota agar tidak ada keraguan, jadi masyarakat tidak ragu menggunakannya dari segi kebolehannya, menurut pandangan keagamaan oleh MUI,” kata Ma’ruf saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di MUI Pusat, Jakarta, Rabu (7/4).

Wapres mengatakan, vaksinasi pengurus MUI menggunakan Astrazeneca ini ingin membuktikan, vaksin buatan Inggris itu boleh dan aman digunakan meskipun ada unsur tripsin dari pankreas babi dan dinyatakan MUI haram. Namun dalam fatwanya, MUI menyatakan Astrazeneca boleh digunakan karena dalam kondisi darurat.

Ma’ruf meminta kepada ulama maupun umat Islam tidak lagi mempersoalkan soal kehalalan vaksin Astrazeneca tersebut. Sebab, saat ini persoalannya bukan lagi soal halal haram. Dengan begitu, target kekebalan komunitas atau herd immunity dengan memvaksin 70 persen penduduk dapat tercapai segera.

Terkait

Sekretaris Jenderal MUI Pusat Amirsyah Tambunan mengungkapkan komitmen MUI dalam mendukung program vaksinasi nasional. Ia meyakini, vaksinasi merupakan upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Karena itu, ia berharap upaya ini dapat menggugah masyarakat agar tidak ragu untuk divaksin.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin berharap penggunaan vaksin Astrazeneca di kalangan ulama maupun pengurus MUI memperkuat keyakinan masyarakat, khususnya umat Islam. Sebab, vaksin ini diketahui sempat berpolemik lantaran fatwa MUI yang menyebut haram meski boleh digunakan.

“Saya percaya mudah-mudahan sesudah adanya penyuntikan Astrazeneca di MUI ini, penyuntikan Astrazeneca di seluruh Indonesia, di seluruh pelosok nusantara ini dan di seluruh orang-orang beragama Muslim di Indonesia bisa berjalan dengan lancar,” ujar Budi.

Dia mengatakan, vaksinasi terhadap pengurus MUI dengan vaksin Astrazeneca  memberi pemahaman masyarakat tentang kebolehan penggunaan vaksin asal Inggris tersebut. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi ragu untuk divaksin menggunakan vaksin tersebut. Karena itu, ia mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi di MUI Pusat dengan menggunakan Astrazeneca disertai dukungan Wapres Ma’ruf Amin.

photo
Jamaah calon haji mengikuti vaksinasi Covid-19 massal di Halaman Dinas Kesehatan Bantul, Yogyakarta, Selasa (6/4). Sebanyak 400 jamaah calon haji kategori lanjut usia mengikuti vaksinasi Covid-19 massal. Waktu penyuntikan vaksin Covid-19 dilakukan dua hari. - (Wihdan Hidayat / Republika)

“Bapak Wapres sebagai senior dari umat Muslim di seluruh Indonesia sudah memberikan contoh vaksin Astrazeneca ini aman, boleh dan wajib hukumnya untuk disuntikkan ke seluruh umat Muslim di Indonesia untuk mencapai kekebalan komunal dalam rangka mengendalikan pandemi Covid-19 ini,” kata dia.

Fokus lansia

Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Laura Navika Yamani meminta pemerintah fokus pada vaksinasi Covid-19 untuk kelompok lanjut usia (lansia). Sebab, partisipasi lansia di Tanah Air yang telah mendapatkan vaksin ini masih rendah.

Dia meminta, pemerintah memastikan sosialisasi jenis vaksin yang diberikan kepada lansia dijamin keamanannya. Sebab, dia menilai, vaksin ini juga rentan pada usia lanjut. Artinya, kata dia, ada beberapa kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) pada lansia. Memang KIPI tidak selalu berhubungan dengan vaksinasi namun itu perlu diinvestigasi.

“Informasi mengenai ini harus transparan diberikan kepada masyarakat. Sebab, partisipasi lansia yang rendah juga dipengaruhi oleh informasi terkait KIPI,” ujar dia.

Berdasarkan data vaksinasi Covid-19 dari situs Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga 6 April 2021 per pukul 18.00 WIB yang dihimpun //Republika//, partisipasi lansia terlihat masih rendah. Terlihat dari 21.553.118 kelompok sasaran lansia, mereka yang telah divaksin masih dibawah 10 persen.

Rinciannya, lansia yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama sebanyak 1.813.087 atau 8,41 persen. Kemudian lansia yang mendapatkan vaksin dosis kedua sebanyak 400.533 orang atau 1,86 persen.

Jumlah lansia di Indonesia yang mendapatkan vaksin Covid-19 lebih sedikit ketika dibandingkan dengan petugas pelayanan publik sebanyak 17.327.169 kelompok sasaran. Kemudian petugas publik yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama sebanyak 5.763.219 atau sebesar 33,26 persen dan vaksinasi dosis kedua sebanyak 2.730.226 atau 15,76 persen. 


×