Buku ini menelaah pemikiran politik Islam di sepanjang sejarah. | DOK PRI

Kitab

Politik Islam dan Kedaulatan Bangsa

Buku ini menyajikan pemikiran-pemikiran Prof AM Madani tentang politik Islam.

OLEH MUHYIDDIN

Risalah Islam bersifat universal dan komprehensif. Ajaran agama ini dapat berlaku di mana saja sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW hingga hari akhir. Tuntunannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk masalah politik. Dalam perspektif ini, politik bukanlah tujuan di dalam dirinya sendiri. Ambisinya pun bukan semata-mata meraih kekuasaan. Justru, politik dan kekuasaan merupakan alat untuk mencapai kemaslahatan umum.

Buku karya Prof Dr KH Abdul Malik Madani yang berjudul Politik Berpayung Fiqh berupaya menjelaskan politik dalam sudut pandang Islam. Seperti tampak pada judulnya pendekatan yang dipakai adalah fikih. Secara kebahasaan, fiqh berarti ‘paham’ atau ‘memahami.’ Secara istilah, fikih dapat dipahami sebagai upaya mengetahui hukum Islam yang bersifat amalan melalui dalil terperinci.

Dalam menjelajahi seluk-beluk politik, penulis buku ini menegaskan, Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dasar sebagai landasan etika bagi kehidupan bernegara. Di atas landasan itulah, para ulama fikih dan pemikir Islam membangun teori-teori politik sekaligus merespons isu-isu kenegaraan yang berkembang. Tujuannya adalah untuk memberikan bimbingan kepada umat agar berpolitik sesuai dengan moralitas Islam.

Politik Berpayung Fiqh menghimpun tulisan-tulisan karya Prof A Malik Madani mengenai berbagai persoalan umat dan bangsa dalam menjalani kehidupan politik dan bernegara. Di satu sisi, konteks tulisannya menyoroti ruang dan waktu tertentu. Bagaimanapun, pemikirannya masih sangat relevan sampai hari ini.

Sang penulis merupakan akademikus yang tumbuh dalam lingkungan santri. Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ini lahir di Tanah Merah, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, pada 9 Januari 1952. Berbagai lembaga pendidikan keislaman pernah menjadi tempatnya menuntut ilmu, termasuk Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

Dia pun terlibat dalam pelbagai organisasi kemasyarakatan, wabilkhusus Nahdlatul Ulama (NU). Bahkan, cendekiawan ini pernah menjadi katib aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam buku tersebut, ia memandang, hubungan antara politik dan agama kerap menjadi masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Khususnya di Indonesia, banyak permasalahan baru muncul seiring perkembangan demokrasi yang ada. Tuntutan masyarakat akan kesejahteraan terus meningkat, sedangkan pelayanan elite negara masih lemah atau bahkan belum memuaskan.

Menurut dia, perjalanan perpolitikan di Indonesia sejauh ini cenderung lebih menguntungkan para elite. Masyarakat lemah semakin terpinggirkan. Kepentingan mereka terkooptasi oleh penguasa. Akhirnya, banyak respons yang disuarakan masyarakat akibat ketidakpuasan mereka terhadap hasil kepemimpinan para pemangku kekuasaan.

Di sisi lain, mayoritas penduduk Tanah Air memeluk Islam. Bahkan, Indonesia menduduki posisi sebagai negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia. Karena itu, realitas kesenjangan antara fakta dan harapan masyarakat akan kepemimpinan perlu ditilik dari perspektif Islam. Sejatinya, agama ini hadir di dunia bukan hanya untuk menyikapi berbagai persoalan ukhrawi, tetapi juga duniawi.

Belajar dari sejarah, lanjut dia, Nabi Muhammad SAW dalam melangsungkan dakwahnya tak lepas dari segi-segi kekuasaan dan politik. Banyak sekali tindakan Rasulullah SAW yang terkait manajemen kepemimpinan yang baik. Hal ini patut ditiru generasi masa kini dan selanjutnya. Apalagi, saat ini perpolitikan Indonesia masih jauh panggang dari api.

Sebagaimana tercatat dalam sejarah, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW telah berhasil mewarnai dan mengarahkan perjalanan sejarah umat manusia. Beliau menyelematkan manusia dari gelapnya kehidupan jahiliyyah kepada terang benderangnya kebenaran Islam.

Abdul Malik Madani menjelaskan, prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam sesungguhnya telah jelas sekali dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nilai-nilai yang diajarkan Nabi SAW memiliki kualitas universal sehingga patut dipraktikkan oleh umat zaman modern. Dalam bukunya ini, penulis pun mengungkapkan beberapa prinsip menonjol dalam kepemimpinan al-Musthafa yang patut diteladani siapapun pemimpin.

Pertama-tama, kesesuaian antara perbuatan dan ucapan. Prinsip yang kedua ialah komitmen yang kuat kepada nasib kaum yang lemah dan tertindas. Adapun yang ketiga, kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai pelayan rakyat (khadim al-ummah).

Sangat penting meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW. Apalagi, macam-macam praktik politik kotor masih kerap dijumpai di negeri mayoritas Muslim ini. Dalam kerangka berdemokrasi pun, berbagai tabiat elite politik masih tidak menunjukkan kesesuaian dengan yang semestinya. Maraknya politik uang atau kampanye hitam menjelang pemilihan umum (pemilu) adalah beberapa contohnya. Para elite politik juga masih cenderung mementingkan ego sektoral dan golongan sehingga merintangi solusi bagi persoalan-persoalan bangsa. Tidak hanya itu, korupsi juga masih terus menjadi-jadi.

Dalam buku ini, penulis mencoba menjawab bersoalan tersebut dalam perspektif fikih. Setidaknya ada 13 tema yang dibahas dalam buku ini. Selain membahas tentang kepemimpinan Rasulullah SAW, buku ini juga membahas tipe ideal seorang pemimpin Muslim.

Isu-isu lainnya yang turut dibahas ialah, hukum perempuan menjadi pemimpin, pemilu dalam perspektif Islam, serta pemerintahan yang adil menurut Islam. Selain itu, buku ini juga membahas tema elemen-elemen penting demokrasi, campur tangan asing di Indonesia, hibah untuk pejabat, serta pajak menurut sudut pandang fikih.

Bedah analisis fikih dalam buku ini merupakan kolaborasi pemikiran ulama klasik dan kontemporer. Penulis mencoba menelaah berbagai persoalan kekinian yang ditemui umat Islam, khususnya di Indonesia dengan memanfaatkan khazanah pemikiran para ulama.

Upaya penulis buku ini lebih menyerupai usaha untuk mencari benang merah yang menghubungkan pemikiran para ulama klasik dan kontemporer untuk kemudian memanfaatkannya sebagai sebuah jalan tengah. Tujuannya untuk menyumbangkan gagasan guna memecahkan berbagai persoalan konteporer umat Islam di Indonesia.

Perlunya pijakan politik Indonesia terhadap fikih politik Islam bukan berarti menjadikan Indonesia negara Islam. Menurut Abdul Malik, Pancasila sudah final sebagai ideologi Indonesia. Bagaimanapun, nilai-nilai politik dalam Islam sangat jelas dan perlu dijadikan dasar kepemimpinan di negara manapun, apalagi yang mayoritas penduduknya memeluk Islam. Atau paling tidak, para pemimpin Indonesia bisa mengambil spirit dari fikih Islam dalam membangun negeri ini.

Di tengah krisis kepemimpinan dan panutan saat ini, penulis buku tersebut mengajak khalayak pembaca untuk menjadikan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai top-model. Terlebih lagi, Indonesia hari-hari ini merupakan konstruksi yang tumbuh sejak Era Reformasi. Di dalamnya, demokrasi berkelindan dengan persoalan kebebasan, yang kerap menjadi pertanyaan. Apakah kebebasan bisa dikelola sehingga mengupayakan terwujudnya masyarakat madani, ataukah tidak.

Prinsip-prinsip madani—seperti tampak dari namanya—dicontohkan langsung dalam sejarah oleh Rasulullah SAW. Yakni, tatkala beliau memimpin Madinah. Sosiolog Amerika Serikat (AS) Robert N Bellah pun mengakui keteladanan itu.

Katanya, “Masyarakat Madinah yang dibangun Nabi merupakan masyarakat modern, bahkan terlalu modern sehingga setelah beliau wafat, tidak bertahan lama. Timur Tengah dan umat manusia saat ini belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti yang dirintis Nabi SAW.”

Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah) pun disebut-sebut sebagai “manifesto politik” Nabi SAW yang sukses menghadirkan kehidupan ideal bagi masyarakat yang plural. Dilihat dari perspektif kekinian, Pancasila pun sesungguhnya mendapatkan inspirasi dari Piagam Madinah. Sebab, di dalamnya terkandung wawasan kebangsaan, kebebasan, serta tanggung jawab sosial, politik, dan hukum warga dalam membela dan mempertahankan Tanah Air.

 

DATA BUKU

Judul: Politik Berpayung Fiqh

Penulis: Prof Dr KH Abdul Malik Madani

Penerbit: Pustaka Pesantren

Tebal : 146 halaman

 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat