Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggelar rapat pimpinan secara maraton di Gedung DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (7/3/2021). | Republika/Thoudy Badai

Nasional

'AHY Masih Ketum Demokrat'

08 Mar 2021, 03:10 WIB

KLB Deli Serdang dinilai akan menguji sikap pemerintahan Jokowi.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, pemerintah mencatat kepengurusan resmi Partai Demokrat masih dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pemerintah menganggap belum ada kasus Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat karena tidak ada pemberitahuan resmi.

"Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud dalam tayangan video dari Humas Kemenko Polhukam, di Jakarta, Sabtu (6/7).

Sejumlah orang menggelar KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis (4/3). KLB singkat itu mengesahkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum. Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY telah menegaskan KLB tersebut ilegal karena tidak sesuai dengan satu pun syarat KLB dalam aturan dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Demokrat.

Mahfud mengatakan, kondisinya akan berbeda jika nantinya kelompok KLB Deli Serdang melapor kepada pemerintah. Pemerintah akan menilai keabsahan dan memutuskan hal itu.

"Kalau terjadi perkembangan orang dari kelompok di Deli Serdang melapor, lalu pemerintah ini menilai apakah ini sah atau tidak. Sesuai AD/ART atau tidak, penyelenggaranya siapa, baru kita nilai nanti, nanti pemerintah memutuskan ini sah atau tidak sah, nanti silakan pemerintah akan berpedoman pada aturan-aturan itu," ujar Mahfud.

Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyebut kubu Moeldoko sebagai pihak yang hanya ingin memiliki partai tanpa punya rasa cinta. "Katanya Saudara Moeldoko itu mencintai Partai Demokrat, katanya ada yang mengatakan mencintai itu tidak harus memiliki. Yang jelas, KSP Moeldoko tidak mencintai, tapi ingin memiliki Partai Demokrat," ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Ahad (7/3).

AHY pun menyindir senior, kader, hingga mantan kader yang tiba-tiba mencintai Partai Demokrat dan mengusung Moeldoko sebagai ketua umum. Pihak yang disebutnya tak berjuang ketika partai berlambang bintang mercy itu tengah mengemban amanat dari masyarakat.

"Mereka mengatakan telah berkorban berjuang untuk Partai Demokrat, padahal kenyataannya ketika kita berjuang mereka ke mana saja. Mudah sekali keluar-masuk partai, mudah sekali meninggalkan kita, ketika kita sedang naik mereka kembali seolah-olah mencintai Partai Demokrat," ujar AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggelar rapat pimpinan secara maraton di Gedung DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (7/3). (Republika/Thoudy Badai)

Salah satu pelaku KLB Demokrat, Hencky Luntungan, mengatakan, Demokrat kubu Moeldoko akan mendaftarkan hasil KLB Deli Serdang kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Senin (8/3). "Baru mau masuk kan besok, hasil KLB," ujar salah satu pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan saat dikonfirmasi, Ahad (7/3).

Ia mengatakan, Partai Demokrat saat ini memang masih dipimpin oleh AHY. Namun, hal tersebut dinilainya akan berubah setelah Kemenkumham memverifikasi hasil KLB Deli Serdang. "Kalau sudah besok masuk, maka dia (Kemenkumham) akan memverifikasi," ujar Hencky.

Ujian pemerintah

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli mengatakan, Moeldoko telah mempertontonkan cara vulgar dan tak etis dalam mengambil alih Partai Demokrat. Terlibatnya sosok yang berada di lingkar Istana dinilainya dapat mengancam demokrasi Indonesia.

"Ini yang saya bilang itu, tidak etis, vulgar, dan betul-betul demokrasi terancam. Kedaulatan partai terancam, jadi mestinya kejadian ini ya tidak boleh terulang lagi," ujar Romli saat dihubungi, Ahad (7/3).

Hal yang terjadi kepada Partai Demokrat, dinilainya berbeda dengan dualisme yang sebelumnya terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan PKB dulu. Pasalnya, keterlibatan pihak eksternal dalam permasalahan PDI dan PKB dulu tak terlalu nyata terlihat.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo perlu segera menegur bahkan memberi sanksi kepada Moeldoko, agar tak ada anggapan dari publik bahwa pihak Istana terlibat di dalamnya. Pihak Istana juga diimbaunya perlu segera bicara bahwa mereka tak terlibat dalam gerakan Moeldoko.

"Harus menegur memberi sanksi. Artinya sanksinya dia harus dinonaktifkan atau dia melepaskan jabatannya sebagai KSP," ujar Romli.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan, independensi pemerintah diuji. Sebab, berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, KLB tersebut tidak sesuai ketentuan.

"KLB ini pasti ada kelanjutannya, yaitu upaya mengesahkan hasil KLB ke Kemenkumham. Maka, di situlah independensi pemerintah diuji," ujar Titi kepada Republika, Sabtu (7/3). Ia menuturkan, publik menunggu respons dan argumentasi atau rasionalitas pemerintah.

AHY: Moeldoko Musuh Bersama

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko telah melakukan hal-hal yang merusak demokrasi dan kedaulatan partai. Ia bahkan menyebut Moeldoko sebagai musuh bersama partainya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggelar rapat pimpinan secara maraton di Gedung DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (7/3/2021). - (Republika/Thoudy Badai)

"Kita punya musuh bersama hari ini, aktor eksternal, yaitu KSP Moeldoko yang berkomplot dengan segelintir kader," ujar AHY sebelum menggelar rapat dengan pimpinan DPD Partai Demokrat, Ahad (7/3).

Menurut dia, Moeldoko telah bersekongkol dengan segelintir pihak untuk mengambil alih Partai Demokrat. Kader-kader yang mendukungnya juga diiming-imingi oleh imbalan dan jabatan.

"Berkolusi dan mencoba untuk memutarbalikkan fakta, menggulingkan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah berdasarkan kongres kelima tanggal 15 Maret 2020," ujar AHY.

Partai Demokrat, kata dia, akan melawan untuk mempertahankan kedaulatannya. Pasalnya, Moeldoko tengah melegalisasi kepengurusan hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara. Hingga saat ini, kata dia, soliditas partai masih terjaga dengan baik untuk menjaga kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat. "Kita berada pada garis perjuangan yang benar, dengan tujuan yang baik dan suci untuk memperjuangkan harapan rakyat," ujar AHY.

Sejumlah simpatisan melakukan pengamanan di area Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. - (Endi Ahmad/ANTARA FOTO)

Kesolidan Partai Demokrat dibuktikan lewat militansi pengurus dan kader di seluruh wilayah Indonesia, yang menentang ditetapkannya Moeldoko. Selain itu, Ahad (7/3), AHY menggelar rapat pimpinan bersama pengurus dewan pimpinan pusat (DPP), daerah (DPD), dan cabang (DPC) membahas langkah selanjutnya untuk mempertahankan kedaulatan partai.

Ketua DPD Demokrat Jawa Barat Irfan Suryanagara menegaskan, ia tak ragu melaporkan kepada polisi jika ada pihak mengaku kader partai Demokrat dan hadir dalam KLB. Sejauh ini, tidak ada kader di Jawa Barat baik dari DPD maupun DPC ikut dalam KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang.

"Kami sedang mencari apakah ada yang mewakili Jabar atau tidak. Kalau mereka mengaku mewakili akan kami sampaikan ke polisi (dilaporkan). Jangan sampai mencoba-coba," ujar Irfan, kemarin.

Irfan mengatakan, sejauh ini setiap kader sudah memastikan akan setia dengan pimpinan partai, AHY. Jika ada yang menyatakan mendukung KLB, ia memastikan itu kader palsu. "Kalau mereka mengklaim mengatasnamakan DPC dan DPD, maka akan kami tuntut ke polisi karena itu pemalsuan dan penipuan," kata Irfan.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melepas maskernya ketika akan memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko saat itu membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. - (M RISYAL HIDAYAT/ANTARA FOTO)

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso, juga bakal memecat kadernya yang mendukung kubu KLB Deli Serdang. Hal itu disampaikan dalam kegiatan cap jempol darah untuk Ketua Umum AHY di kantor DPD Partai Demokrat DKI Jakarta.

"Dalam persoalan ini kita harus menggaris siapa teman siapa kawan, untuk itulah tidak ada toleransi bagi kader yang coba-coba bermain mata mempengaruhi kader lain untuk bergabung dengan mereka, maka saya sebagai ketua DPD DKI Jakarta akan memecat langsung yang bersangkutan," kata Santoso, Ahad (7/3).

Ia menegaskan, DPD Partai Demokrat DKI Jakarta solid mendukung AHY. Menurut dia, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya kader yang datang pada KLB yang digelar pada Jumat (5/3) lalu.

"Alhamdulillah, DPD DKI Jakarta DPD 1, ketua DPC ada enam, solid tetap mendukung ketum AHY dan tidak hadir di kongres luar biasa abal-abal ini," ungkapnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat