JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyatakan, selama pandemi Covid-19, penyediaan lapangan kerja menjadi tantangan terberat pemerintah. Terkait hal itu, ia menekankan bahwa pihak swasta memiliki peran besar memulihkan perekonomian yang dihantam pandemi.

Di tengah pandemi yang masih berlangsung, Presiden mengingatkan, program padat karya memberi sumbangan yang besar untuk penyediaan lapangan kerja. Namun, menurut dia, sektor swasta tetap punya peran terbesar untuk menyerap tenaga kerja yang ada. 

"Baik itu menghidupkan usaha yang sudah berjalan maupun merintis pembukaan usaha baru, baik itu dana sendiri, pendanaan dari lembaga keuangan bank dan nonbank, maupun mengundang investor, mengundang investasi dari luar negeri," ujar Jokowi dalam pernyataan, Kamis (25/2). 

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melansir, sepanjang masa pandemi tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat sebanyak 1,84 persen menjadi 9,77 juta pada Agustus 2020. Pekerja informal juga melonjak 4,59 poin pada Agustus 2020 dibandingkan setahun sebelumnya.

Setidaknya 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak pekerjaannya oleh pandemi. Sebanyak 24,03 juta berkurang jam kerjanya dan sebanyak 2,56 juta menjadi pengangguran.

Presiden menambahkan, pemulihan ekonomi tetap bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19. Karena itu, Jokowi mengatakan, pemerintah terus menggencarkan 3T (testing, tracing, treatment) di samping tetap mempromosikan 3M (mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak). 

"Sekarang ini kita besar-besaran melakukan vaksinasi. Kita harus bekerja keras memperoleh vaksin yang sedang djperebutkan negara di seluruh dunia. Alhamdulillah, di antara negara Asia, kita termasuk negara terdepan dalam melakukan vaksinasi," kata Presiden.

Ia juga meminta perbankan tetap membuka keran penyaluran kredit demi mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hanya saja, Jokowi berpesan agar kredit dikucurkan dengan penuh kehati-hatian tanpa mengesampingkan risiko yang dihadapi perbankan dan nasabah. 

"Demi mendorong pergerakan perekonomian pada sektor swasta, kredit perbankan harus tetap dikucurkan dengan penuh kehati-hatian dan tetap menjaga kesehatan bank," ujar Jokowi dalam CNBC Economy Outlook, Kamis (25/2). 

Jokowi mengaku senang dengan kondisi rasio kewajiban penyediaan modal minimum perbankan yang mampu bertahan di angka 23,78 persen. Bank, kata Jokowi, juga telah menyediakan cadangan yang cukup untuk mengantisipasi peningkatan kredit.

Dukungan BUMN

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmen BUMN dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN). Erick menjelaskan peran masing-masing BUMN dalam pemulihan ekonomi. 

PT Bio Farma (Persero), kata Erick, fokus dalam pengadaan hingga distribusi vaksin program pemerintah dan gotong royong pengembangan fasilitas produksi vaksin. Sementara itu, PT PLN memberikan listrik gratis kepada pelanggan 450 Va dan insentif diskon listrik untuk pelanggan 900 Va.

Hal serupa juga dilakukan PT Telkom yang menberikan subsidi pulsa dan kuota akses pendidikan, pengembangan sistem informasi satu data vaksinasi, dan aplikasi PeduliLindungi.

"Himbara melakukan restrukturisasi kredit segmen UMKM dan korporasi besar sudah hampir Rp 407 triliun, lalu perluasan jaminan kredit UMKM dan ultramikro oleh Jamkrindo dan Askrindo," ujar Erick dalam acara CNBC Economic Outlook 2021 di Jakarta, Kamis (24/2).

Erick menyampaikan dukungan BUMN kepada UMKM juga diwujudkan dengan pengembangan sinergitas ultramikro antara BRI, PNM, dan Pegadaian. Ia berharap sinergitas BUMN dapat membantu pemulihan sektor UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

Erick menambahkan, pemerintah juga tetap mengalokasikan bantuan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19 melalui program Indonesia Bekerja dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan proyeksi alokasi anggaran sebesar Rp 523,14 triliun untuk 2021. Ia mengatakan, pemerintah memprioritaskan program pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja.

"Saya menekankan bagaimana prioritas proyek strategis nasional menjadi padat karya. Kita juga bantu masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dengan program padat karya di seluruh kementerian, termasuk BUMN," kata Erick menambahkan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno menyatakan akan bekerja sama mewujudkan program tenaga kerja tujuan wisata superprioritas dan ekonomi kreatif. Kerja sama ini dibicarakan setelah pertemuan keduanya di kantor Kemenaker, Jakarta Selatan, Rabu (24/2).

Menaker Ida menerima Kemenparekraf Sandiaga Salahudin Uno selama 60 menit membahas program duta wisata dan ekonomi kreatif, peningkatan kompetensi tenaga kerja pada sektor ekonomi kreatif, dan sinergi balai latihan kerja (BLK).

Seusai pertemuan, Menaker Ida mengatakan pihaknya akan terus memperkuat nota kesepahaman dengan Kemenparekaf untuk menyiapkan 500 ribu pekerja terampil pada sektor pariwisata sepanjang 2021. Hal ini untuk mendukung terwujudnya lima destinasi superprioritas di Indonesia yang tengah dibangun.

Kelima destinasi superprioritas tersebut, yakni Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. "Sebenarnya semua itu sudah berjalan, jadi tinggal kita perkuat lagi dengan kedatangan Pak Menparekraf ke kantor Kemenaker. Kami akan intervensi untuk peningkatan SDM, terutama di lima destinasi superprioritas," kata Menaker Ida. 

Kepercayaan Masyarakat Diandalkan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan, saat ini kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menunjukkan grafik peningkatan. Hal ini turut mendorong pemulihan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19. 

Kepala Eksekutif LPS, Lana Soelistianingsih mengatakan, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan searah dengan kebijakan pemerintah. “Saat ini kami melihat, keyakinan masyarakat terhadap perbankan semakin meningkat dan sangat tinggi. Tentunya menjadi sesuatu yang positif untuk menjaga masyarakat kita tetap percaya pada perbankan, terlebih pemerintah melalui LPS selalu menjamin dana nasabah tetap aman,” ujarnya saat konferensi pers virtual Economic Outlook CNBC Indonesia, Kamis (25/2).

LPS juga telah menetapkan kebijakan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan rupiah pada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), masing-masing sebesar 25 basis poin dan menurunkan tingkat bunga penjaminan valuta asing pada Bank Umum sebesar 25 basis poin.

Pada periode 25 Februari 2021 hingga 28 Mei 2021, tingkat bunga penjaminan pada Bank Umum, rupiah turun menjadi 4,25 persen, valuta asing pada Bank Umum turun menjadi 0,75 persen dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), rupiah turun menjadi 6, 75 persen. “Kami melihat penurunan ini memang memang diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi,” ucapnya.

Ke depan, LPS berupaya melakukan monitoring dan membuka ruang evaluasi atas tingkat bunga penjaminan sesuai dinamika kondisi perekonomian dan perbankan. Selain itu, dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini, LPS juga berfokus pada kebijakan-kebijakan yang didasarkan sesuai mandat dan fungsi, sebagai otoritas penjamin simpanan dan resolusi bank. 

Sepanjang 2020, LPS telah mengeluarkan berbagai respons kebijakan, antara lain relaksasi pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran premi oleh bank peserta penjaminan, berupa tarif denda nol persen untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan enam bulan pertama, dan 0,5 persen untuk enam bulan setelahnya.

Kemudian relaksasi penyampaian laporan data SCV, relaksasi penyampaian laporan berkala bank, serta pemangkasan tingkat bunga penjaminan LPS sepanjang 2020 sebesar 150 basis poin untuk simpanan dalam rupiah di Bank Umum dan BPR serta sebesar 75 basis poin untuk simpanan dalam valuta asing di Bank Umum.

Sementara itu, pemulihan ekonomi Indonesia diprediksi terus berlanjut pada tahun ini, seiring dengan program vaksinasi yang dijalankan pemerintah. Menurut Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Mirza Adityaswara, hal ini dapat terlihat dari tren perbaikan ekonomi secara kuartal ke kuartal sejak 2020.

Namun, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2021 yang sebesar 4,5 - 5,5 persen, ia menekankan agar masyarakat terus melaksanakan protokol kesehatan. "Mungkin ada beberapa ekonom, yang mengatakan recovery di kuartal IV (2020) belum seusai harapan, tapi karena dilakukan PPKM jadi ada kegiatan masyarakat yang berhenti dan melambat. Makanya kalau tidak mau ada PPKM harus disiplin melaksanakan prokes," tutur Mirza.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat