Sejumlah massa yang tergabung dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Papua melaksanakan aksi di depan gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (24/2). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut penolakan rencana perpanjangan otonomi khusus dan daerah otonomi | Republika/Putra M. Akbar
25 Feb 2021, 03:00 WIB

Wapres: Bangun Papua Berdasar Wilayah Adat

Percepatan pembangunan yang akan digunakan di Papua dan Papua Barat berbasis wilayah adat

JAKARTA — Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima Gubernur Papua Lukas Enembe di rumah dinas Wapres, Jakarta, Rabu (24/2). Dalam pertemuan itu, salah satu pokok pembahasannya adalah rencana percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Wapres Ma'ruf memang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengaku, Ma'ruf Amin menegaskan, percepatan pembangunan yang akan digunakan di Papua dan Papua Barat berbasis wilayah adat. Selain itu, Wapres juga menyampaikan butuh peran tokoh agama untuk menyukseskan percepatan pembangunan di provinsi paling timur di Indonesia ini.

Masduki mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung 30 menit itu, Wapres kembali menegaskan, pemerintah pusat berkomitmen kuat untuk melindungi, memberdayakan, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua. Pemerintah memastikan tidak akan menggunakan pendekatan kekerasan. 

photo
Wakil Presiden RI KH Maruf Amin - (Edwin Dwi Putranto/Republika)

"Wapres menjelaskan bahwa pendekatan percepatan pembangunan Papua untuk menyejahterakan masyarakat Papua itu berbasis pada pendekatan wilayah adat," kata Masduki, saat dihubungi, Rabu (24/2).

Terkait

Dia menambahkan, pendekatan wilayah adat dinilai bisa membuat kesejahteraan masyarakat Papua merata. Wapres juga meminta Gubernur Lukas Enembe melaporkan perkembangan kondisi terkini di Papua kepada pemerintah pusat. Ma'ruf Amin berharap pendanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat segera disepakati penganggarannya, sehingga perencanaan percepatan pembangunan Papua yang telah disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bisa direalisasikan tahun ini.

"(Karena itu), apa saja yang bisa dan mungkin segera dilakukan untuk anggaran tahun ini, itu bisa supaya cepat dan disesuaikan dengan perencanaan yang sudah dikoordinasikan dengan Bappenas," kata Masduki. 

Wapres, kata Masduki, meminta pendanaan untuk Papua yang ada di seluruh kementerian maupun lembaga agar dikonsolidasikan. Menurut Wapres, anggaran untuk Papua yang tersebar di tiap-tiap kementerian maupun lembaga sebaiknya diintegrasikan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua.

photo
Sejumlah massa yang tergabung dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Papua melaksanakan aksi di depan gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (24/2). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut penolakan rencana perpanjangan otonomi khusus dan daerah otonomi baru di seluruh tanah Papua. - (Republika/Putra M. Akbar)

Pemerintah sendiri mengusulkan perpanjangan dana otonomi khusus (Otsus) Papua melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, revisi UU 21/2001 juga mengatur kenaikan plafon alokasi dana otsus dari dua persen dari DAU nasional menjadi 2,25 persen terhadap DAU nasional.

Menkeu memperkirakan, perpanjangan dana Otsus Papua hingga 2041 dan peningkatan besarannya akan membutuhkan anggaran Rp 234,6 triliun. Jumlah tersebut dua kali lipat lebih besar dibandingkan total dana otsus Papua selama dua dekade terakhir, yakni Rp 101,2 triliun. 

"Estimasi kami, apabila APBN dan dana transfer umum berkembang sesuai dengan plan jangka panjang, dana otsus selama 20 tahun ke depan akan mencapai lebih dari Rp 234 triliun," ujar Sri, Selasa (26/1) lalu. 


×