Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) berfoto bersama Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman (kedua kiri), Wakil Direktur Utama 1 Bank Syariah Indonesia (BSI) Ngatari (kanan), dan Dirut PT Adhi Karya (Persero) Tbk Entus Asnawi Mu | ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
23 Feb 2021, 04:00 WIB

Bank Syariah Indonesia Pimpin Sindikasi Proyek Infrastruktur

Dari total plafon pembiayaan sindikasi, porsi BSI sebesar Rp 248 miliar.

 

JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memimpin pembiayaan sindikasi pembangunan infrastruktur Preservasi Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatra di Sumatra Selatan senilai total Rp 644,76 miliar. Pembiayaan sindikasi tersebut dikucurkan BSI bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank Panin Dubai Syariah kepada PT Jalintim Adhi Abipraya.

Dari total plafon pembiayaan sindikasi, porsi BSI sebesar Rp 248 miliar. Sedangkan porsi pembiayaan SMI dan Bank Panin Dubai Syariah masing-masing sebesar Rp 248 miliar dan Rp 148,76 miliar. Dalam pembiayaan sindikasi, BSI berperan sebagai mandated lead arranger, agen fasilitas, agen jaminan, dan agen escrow.

Pinjaman bertenor sepuluh tahun ini akan digunakan untuk pembangunan Preservasi Jalintim Sumatra sepanjang 29,87 km beserta jembatan dan fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi mengatakan, sindikasi ini merupakan debut pertama setelah merger di awal Februari.

"Insya Allah, BSI siap mengemban amanah ini untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan selalu berkomitmen akan mendukung pengembangan infrastruktur untuk mendorong roda ekonomi Tanah Air," kata Hery setelah seremoni Financial Close Proyek Jalintim Sumsel, Senin (22/2).

photo
Pegawai menunjukan aplikasi Bank Syariah Indonesia (BSI) usai peresmiannya di Jakarta, Senin (1/2). - (Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO)

BSI menjadi bagian dalam sejarah untuk pemberian fasilitas Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama yang menggunakan transaksi syariah. Dalam sindikasi ini, akad yang digunakan adalah Ijarah Muntahiyah bit Tamlik atau transaksi sewa manfaat atas suatu objek dengan pengalihan kepemilikan di akhir periode sewa. Preservasi Jalintim Sumsel ini merupakan kerjasama pemerintah dengan badan usaha pertama di sektor jalan non-tol di Indonesia. Dalam proyek ini PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia berperan sebagai lembaga penjamin.

Hery menyampaikan, pembiayaan sindikasi ini merupakan salah satu strategi perseroan dalam meningkatkan pembiayaan wholesale. Selain proyek infrastruktur, pada tahun ini, BSI akan aktif menyalurkan pembiayaan sindikasi ke sektor energi.

Hingga Desember 2020, pembiayaan wholesale BSI tercatat sebesar Rp 48,03 triliun. Pada akhir 2021, BSI menargetkan pertumbuhan pembiayaan wholesale sebesar 4 hingga 6 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyampaikan, Preservasi Jalintim Sumsel ini merupakan proyek KPBU Availabilty Payment (AP) dengan skema syariah pertama. Proyek ini mendapatkan berbagai dukungan dari Kementerian Keuangan yaitu Project Development Facility (PDF) yang ditugaskan kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tetap konsisten untuk melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk preservasi Jalintim Sumsel ini guna mendorong aktivitas ekonomi masyarakat," kata Luky.

Pemerintah saat ini sedang fokus meningkatkan pemerataan pembangunan melalui pembiayaan inovatif dan kreatif. Salah satunya melalui skema KPBU yang diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi pembiayaan infrastruktur dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 


×