Menlu AS Tony Blinken. | EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
18 Feb 2021, 03:00 WIB

Blinken Sebut Retno Contoh Positif Bagi Perempuan

Dalam percakapan telepon ini, Retno dan Blinken membahas beragam isu mulai dari Myanmar hingga Laut Cina Selatan.

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Menlu Amerika Serikat (AS) Anthony Blinken, Selasa (16/2) malam. Pada kesempatan itu, Blinken sempat menyebut kepemimpinan Retno sebagai contoh bagi perempuan dan anak perempuan.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price, Blinken berterima kasih atas peran Retno yang penting dalam membawa perdamaian di Afghanistan. Dalam pernyataan yang diunggah di resmi Kedutaan Besar AS di Jakarta, Blinken memuji kepemimpinan Retno "Sebagai teladan positif bagi perempuan dan anak perempuan."

Blilnken mencatat peran Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim. Menurutnya, Indonesia memiliki wawasan khusus yang dapat ditawarkan kepada rakyat Afghanistan dalam usaha penyelesaian masalah politik.

Dalam percakapan telepon ini, Retno dan Blinken membahas beragam isu mulai dari Myanmar hingga Laut Cina Selatan. Blinken menegaskan semakin pentingnya kemitraan strategis AS dan Indonesia bagi kemakmuran dan keamanan kedua negara. Ia juga berjanji untuk lebih memperkuat hubungan bilateral yang luas antara kedua negara.

Terkait

Hal senada juga diungkap Retno dalam keterangan terpisah. Indonesia juga mengundang para investor Amerika untuk bergabung di dalam sovereign wealth fund Indonesia.

“Mengenai kawasan dan global, kita juga melakukan tukar pikiran mengenai Palestina, Afghanistan, dan perkembangan situasi di Myanmar,” ujar Retno dalam konferensi pers secara virtual dari Brunei Darussalam, Rabu (17/2).

photo
Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dengan Menlu Brunei Darusalam Datuk Eriwan dan kunjungan kehormatan kepada Sultan Brunei Darusalam Hassanal Bolkiah, Rabu (17/2). - (Dok Kemenlu RI)

Retno mengatakan kepada Blinken bahwa Indonesia akan melanjutkan upaya untuk berkontribusi mencari solusi yang terbaik bagi rakyat Myanmar serta bagi upaya menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan. “Amerika Serikat menghargai kepemimpinan Indonesia baik untuk isu-isu berbagai isu kawasan maupun berbagai isu global,” ujarnya.

Dalam pembicaraan keduanya, Blinken juga sepakat akan peran utama sentralitas ASEAN di Indo-Pasifik. Ia menggarisbawahi pentingnya dalam melindungi dan menjaga Laut Cina Selatan yang bebas dan terbuka.

Pada Rabu (17/2), Menlu Retno Marsudi melakukan kunjungan resmi bilateral dengan Menlu Brunei Darussalam. Keduanya melakukan tukar pikiran selain mengenai bilateral kedua negara, juga membahas perkembangan situasi di Myanmar dan upaya mencari solusi dari ASEAN sebagai satu keluarga.

“Prinsip-prinsip yang kita pahami untuk membantu Myanmar yaitu tetap menghormati non-interference, mengutamkan pendekatan konstruktif, dan mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar,” ujar Menlu Retno dalam pengarahan secara virtual dari Brunei Darussalam, Rabu.

“Dan berkontribusi untuk mencari solusi terbaik bagi rakyat Myanmar termasuk membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua stake holders, atau transisi demokrasi secara inklusif,” ujar Retno melanjutkan.

Dalam keterkaitan ini, sudah menjadi kewajiban bagi negara anggota ASEAN untuk menghormati apa yang tertera pada ASEAN Charter. Adapun dari artikel 1 ayat 7 dari ASEAN Charter memuat, bahwa memperkuat demokrasi, meningkatkan pemerintahan yang baik dan supremasi hukum dan mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

“Artikel inilah yang dirujuk oleh pernyataan Indonesia mengenai perkembangan situasi di Myanmar,” ujar Menlu Retno.

Retno menegaskan, Indonesia sebagai negara yakin bahwa mekanisme ASEAN adalah mekanisme yang paling tepat untuk membantu Myanmar yang tengah berada dalam situasi sulit selepas kudeta 1 Februari.

Selain itu, dukungan dan dorongan internasional terhadap ASEAN juga sangat tinggi, antara lain, terlihat dari keterangan resmi yang disampaikan Dewan Keamanan PBB pada 4 Februari 2021, dan resolusi sesi khusus ke-29 dari Dewan HAM PBB mengenai human rights implication on the crisis in Myanmar yang diselenggarakan pada 12 Februari 2021.


×