JAKARTA -- Listyo Sigit Prabowo resmi dilantik sebagai kapolri oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1) pagi. Listyo yang kini menyandang pangkat jenderal polisi menyampaikan komitmennya untuk menjalankan tugas kepolisian yang tegas, tetapi humanis.

Listyo menyebutkan, program yang ia buat mengacu pada hal-hal yang menjadi harapan masyarakat terhadap Polri. Ia juga ingin menampilkan Polri sebagai institusi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik.

"Juga bagaimana kita memberikan pelayanan secara transparan dan mampu memberikan penegakan hukum secara berkeadilan,” kata Listyo dalam pidatonya seusai pelantikan.

Listyo berjanji akan menerapkan transformasi di empat bidang dan rencana aksi di 16 program kegiatan seperti yang telah dia paparkan saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada Rabu (20/1).

Mantan kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri ini pun menyadari tantangan di depan mata tidak akan mudah. Sebab, Polri juga harus membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19. Salah satu upaya yang akan dilakukan Polri adalah memastikan penegakan protokol kesehatan di kehidupan bermasyarakat.

“Karena keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi dan bagaimana Polri membantu mengawal pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi tumbuh itu terlaksana bila stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, bisa terjaga dengan baik,” ujar dia.

Listyo dilantik sebagai kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis yang telah memasuki masa pensiun. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 

Listyo juga mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Jenderal Polisi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Polri Tahun 2021 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi Polri. Presiden Jokowi menyematkan langsung pangkat jenderal serta menyerahkan tongkat komando kapolri ke Listyo.

Saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR pada Rabu (20/1), Listyo menekankan, kepolisian perlu banyak berbenah. Sebab, kelakuan sejumlah oknum telah membuat masyarakat memandang negatif terhadap Polri.

Dalam makalahnya, Listyo tidak lagi menggunakan semboyan Promoter atau Profesional, Modern, dan Terpercaya seperti dua pendahulunya. Lewat naskahnya, Listyo mengusung semboyan Presisi, yaitu Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan.

Dalam program 100 harinya, Listyo juga menggagas kepolisian sektor (polsek) untuk menjadi basis resolusi Polri. Nantinya, kata dia, petugas di polsek tak lagi melakukan penyidikan kasus. Hal itu, menurut dia, merupakan ikhtiar agar Polri mengedepankan pencegahan daripada penindakan. 

Listyo juga menggagas usulan agar anggota polisi lalu lintas tidak lagi melakukan tilang di jalan. Ia ingin mekanisme tilang menjadi serba-elektronik agar tak terjadi tindak penyimpangan oleh oknum Polri.

Mantan kapolri Jenderal Idham Azis optimistis Listyo bisa mengemban amanah sebagai kapolri untuk menggantikan dirinya yang telah memasuki purnabakti. Ia juga yakin Listyo bisa membawa instansi Polri menjadi lebih baik.

Presiden Joko Widodo (kanan) menyematkan tanda pangkat kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) saat upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1/2021). - (ANTARA FOTO/HO/Setpres-Kris)

SHARE    

"Saya yakin dan berdoa, di tangan dingin Bapak (Listyo Sigit) melalui program transformasi menuju Polri yang Presisi, institusi Polri akan jauh lebih baik lagi," kata Idham Azis dalam sambutannya saat upacara serah terima jabatan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (27/1).

Dalam kesempatan itu, Idham bersama keluarga memohon maaf jika ada kesalahan yang ia lakukan selama memimpin Polri, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. "Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kesalahan dan khilaf. Oleh karena itu, mohon dibukakan pintu maaf," katanya.

Harapan untuk Kapolri 

Berbagai kalangan menyampaikan ucapan selamat dan harapan kepada Listyo. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, Listyo masih harus melakukan banyak pembenahan untuk menyempurnakan Polri sebagai civilian police. "Ini supaya Polri bisa semakin dekat dengan masyarakat," kata politikus Golkar tersebut, kemarin.

Mengenai program Listyo, Bamsoet menilai langkah kapolri baru menjadikan polsek sebagai sentra resolusi dan penyelesaian persoalan dengan keadilan restoratif patut segera diimplementasikan. Menurut dia, hal tersebut membuat tidak seluruh kasus hukum ditindaklanjuti ke pengadilan, tetapi bisa diselesaikan dengan mengedepankan keadilan restoratif.

Sejumlah warga melakukan aksi ucapan selamat bertugas bagi Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo di Manahan, Solo, Jawa Tengah, Rabu (27/1). - (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

SHARE    

"Penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan, selama aspek keadilan terhadap korban maupun pelaku terpenuhi, akan menjadi terobosan besar bagi Polri. Di sisi lain juga bisa menjadikan polsek sebagai gerbang terdepan dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat," katanya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap Listyo mampu membawa Polri menjadi institusi yang benar-benar presisi. “Semoga Kapolri dapat segera mewujudkan konsepsi Polri yang presisi atau prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Tentunya tanpa meninggalkan citra Polri yang humanis, mengayomi, dan melayani,” ucapnya.

Khofifah mengatakan, konsep Presisi yang diusung Listyo menjadi harapan baru bagi seluruh masyarakat Indonesia terhadap Korps Bhayangkara. Masyarakat, kata dia, ingin Polri semakin modern dan inovatif menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

”Varian kriminalitas kini semakin banyak tidak hanya kejahatan jalanan. Terlebih di era disrupsi seperti sekarang ini, di mana kejahatan bergerak secara virtual tanpa mengenal waktu dan tempat,” ucapnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap Listyo dalam 100 hari ke depan berani mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum di internal kepolisian. Menurut ICW, hal tersebut dapat dilakukan dengan menginisiasi pembentukan tim satuan tugas khusus yang berkedudukan di bawah pengawasan langsung Kapolri. "Hal ini penting dilakukan untuk memastikan integritas jajaran kepolisian itu sendiri," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, kemarin.

Tim yang dibentuk tersebut juga dapat berkoordinasi dengan lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Koordinasi tersebut dapat dalam bentuk kepatuhan menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) serta pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan.

Kurnia mengatakan, jika ada anggota Polri yang tak patuh dalam melaporkan LHKPN, kapolri bisa langsung menjatuhkan sanksi administratif terhadap oknum tersebut. "Lalu, jika ada ditemukan pula transaksi keuangan yang mencurigakan maka tim itu dapat menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," ujarnya lagi.

Kapolri, sambung Kurnia, juga harus berani mendesak anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di luar kepolisian untuk mengundurkan diri dari Korps Bhayangkara. Sebab, selain melanggar regulasi, praktik itu juga membuka peluang konflik kepentingan.

ICW juga berharap Listyo dapat menyusun agenda kerja yang berorientasi menaikkan citra Polri di mata masyarakat. Sebab, kepolisian selalu terjerembap di peringkat bawah dalam survei-survei kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. 

Wakil Ketua LPSK RI, Maneger Nasution menyebut telah banyak pekerjaan rumah yang menanti Listyo. Di antaranya, menuntaskan reformasi di tubuh Kepolisian dengan mengacu pada mandat konstitusionalnya, serta tujuan dan batasan yang diatur undang-undang, khususnya UU Nomor 2 Tshun 2002 tentang Polri. Selain itu, adalah membangun soliditas Korps Bhayangkara.

"Ini dilakukan guna memupus potensi resistensi di internal Polri. Pasalnya, Komjen Listyo nantinya akan dihadapkan dengan resistensi jenderal-jenderal yang lebih senior saat menjadi orang nomor satu di Polri,” tutur Maneger.

Listyo, lanjutnya, harus mensterilkan Polri dari tarikan dan kepentingan politik. Kapolri harus menunjukkan kepada publik bahwa Polri profesional dan independen, meski dirinya memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi.

Selain itu, Listyo Sigit harus memastikan mampu mengembalikan Polri kepada khittah-nya, yakni mengayomi dan melindungi masyarakat tanpa kecuali. "Listyo juga  harus memberi solusi yang konkret terhadap permasalahan yang dinilai mendasar di tubuh Polri," ucapnya.

Permasalahan tersebut seperti represifitas aparat, penyiksaan, extrajudicial killing, penempatan anggota Polri pada jabatan di luar organisasi Polri, kontrol pertanggungjawaban etik, korupsi di tubuh Polri, penghalangan bantuan hukum, dan krisis keteladanan dalam pola hidup sederhana di kalangan petinggi kepolisian.

"Jika masalah-masalah ini tidak dievaluasi dan dicarikan solusinya maka sulit untuk menghadirkan keyakinan publik bahwa kepolisian profesional, modern, demokratis, terpercaya, dan dicintai di bawah kepemimpinan Listyo,” ujarnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat