Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) menerima ucapan selamat dari para anggota DPR usai mengikuti sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (21/1). | ANTARA FOTO/Galih Pradipta
23 Jan 2021, 03:00 WIB

Menanti Janji Kapolri Baru

Publik sangat mendambakan pelayanan kepolisian yang bebas pungli.

Rapat Paripurna DPR telah menetapkan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai kepala Polri (kapolri) ke-25 pada Kamis (21/1). Alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu akan mengantikan posisi Jenderal Idham Azis yang akan pensiun akhir bulan ini. Listyo yang dipilih Presiden Joko Widodo dan didukung DPR itu dinilai memiliki kecakapan, integritas, dan kompetensi. 

Berbagai kalangan tentu berharap Listyo dapat menakhodai Polri ke arah yang lebih baik lagi. Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni mengingatkan agar Listyo menjadikan Polri sebagai alat negara dalam memelihara keamanan, ketertiban, perlindungan, menegakkan hukum, dan mengayomi masyarakat. Ini tentu bukan tugas yang mudah, tapi Listyo tentu harus menjalankan amanah yang diberikan presiden dan DPR itu sebaik mungkin.

Publik memiliki harapan besar kepada kapolri baru. Terlebih, Listyo dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR pada Rabu (20/1) berjanji akan melakukan langkah-langkah perubahan untuk membenahi citra Polri. Secara terbuka, Listyo mengakui munculnya pandangan negatif terhadap kepolisian akhir-akhir ini.

 
Publik sangat mendambakan pelayanan yang bebas pungli. Tak hanya itu, kekerasan dalam penyelesaian masalah tak boleh lagi terjadi. 
 
 

Sesuai paparan yang disampaikannya, publik tentu berharap agar kapolri baru segera melakukan pembenahan di internal kepolisian. Listyo mengakui masih adanya pungli dalam pelayanan, kekerasan dalam penyelesaian masalah, penanganan kasus tebang pilih, dan perilaku lainnya yang menyebabkan munculnya kebencian di masyarakat terhadap polisi. Karena itu, gebrakan kapolri baru dalam 100 hari pertemanya dengan menindak tegas oknum-oknum polisi yang telah mencoreng citra kepolisian di mata masyarakat sangat dinanti.

Terkait

Publik sangat mendambakan pelayanan yang bebas pungli. Tak hanya itu, kekerasan dalam penyelesaian masalah tak boleh lagi terjadi. Tak ada lagi tebang pilih dalam penanganan kasus. Dan yang terpenting, seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh, Polri di bawah kepemimpinan Listyo tak boleh menjadi alat politik yang menyebabkan penegakan hukum tak adil.

Anggota Fraksi PAN itu mengingatkan, polisi harus betul-betul netral sebagai penegak hukum milik masyarakat, bukan sebagai alat pejabat atau seseorang, apalagi sebagai alat kekuasaan. Polri, menurut Sultan Banjar itu, harus mengedepankan persamaan agar tak ada anggapan bahwa penegakan hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.

Ya, tak boleh lagi hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Selain itu, tak boleh lagi ada oknum yang melakukan kriminalisasi. Harapan publik ini tentu harus diwujudkan kapolri baru.

 
Pada era digital yang serbatransparan ini, publik akan terus mengawasi dan menanti janji-janji kapolri baru. 
 
 

Masyarakat pun harus memberi kepercayaan kepada kapolri baru untuk menunaikan janji-janjinya yang disampaikan saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Dengan mengusung semboyan "Presisi", yaitu Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan, Listyo bertekad untuk menuntaskan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.

Tak hanya itu, kapolri baru berjanji untuk membentuk kepolisian lebih manusiawi dan menghentikan pungli dan arogansi polisi. Listyo juga berjanji membenani sistem tilang. Ia akan mengubah mekanisme tilang menjadi serba-elektronik agar tak terjadi tindak penyimpangan oleh oknum Polri. Tujuannya agar anggota polisi lalu lintas tidak lagi melakukan tilang di jalan.

Kapolri baru pun menyatakan akan mengedepankan restorative justice, transparansi dan kesetaraan proses hukum, serta menjalankan rekomendasi Komnas HAM soal insiden Km 50. Dukungan berbagai kalangan terhadap kapolri baru sudah seharusnya menjadi energi dan semangat bagi Listyo untuk membenahi Polri. Tak perlu ada keraguan untuk membersihkan Polri dari oknum-oknum. Sebab, publik, presiden, dan DPR pasti mendukungnya. 

Setelah dilantik nanti, alangkah baiknya apabila kapolri baru bersilaturahim kepada organisasi keagamaan, terutama ormas Islam yang memiliki basis massa terbesar di Republik ini. Sowan kepada MUI, Muhammadiyah, PBNU, dan ormas-ormas Islam lainnya penting dilakukan. Tentu agar kapolri baru bisa mendengar harapan, masukan, kritik, dan yang terpenting adalah dukungan.

Pada era digital yang serbatransparan ini, publik akan terus mengawasi dan menanti janji-janji kapolri baru. 


×