Foto udara aktivitas proyek pembangunan terminal tipe A yang dibiayai dengan SBSN di Anak Air, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatra Barat, Rabu (6/1). Penerbitan SBSN tahun ini difokuskan untuk penguatan konektivitas. | Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO
21 Jan 2021, 04:00 WIB

Pembangunan Lewat Sukuk Negara Diperkuat

Penerbitan SBSN tahun ini difokuskan untuk penguatan konektivitas.

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp 27,58 triliun untuk pembiayaan 870 proyek sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut naik 18,4 persen dibandingkan pagu penyesuaian SBSN tahun lalu yang sebesar Rp 23,29 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap, seluruh kementerian/lembaga (K/L) yang memanfaatkan sukuk negara dapat memperhatikan aspek kehati-hatian. Sebab, proyek yang mereka bangun memiliki sumber pendanaan dari surat utang syariah yang perlu dikelola secara baik.

"Oleh karena itu, yang paling penting adalah kinerja dan kualitas dari proyeknya harus baik karena dia dibiayai instrumen yang mengandung elemen syariah. Tentu kita punya kewajiban moral lebih untuk menjaganya," ucap Sri dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN Tahun 2021 secara virtual pada Rabu (20/1).

Sri menyebutkan, Indonesia semakin memiliki posisi yang kuat dalam ekosistem pembiayaan syariah global. Saat pertama kali dikeluarkan pada 2013, SBSN hanya dimanfaatkan oleh satu kementerian dengan nilai proyek Rp 800 miliar. Jumlah itu perlahan naik hingga mencapai Rp 22,53 triliun dan Rp 28,43 triliun pada 2018 serta 2019.

 

 
Volume ini tentu menyebabkan Indonesia makin memiliki posisi di dalam global syariah financing karena nilainya makin signifikan.
SRI MULYANI INDRAWATI, Menteri Keuangan
 

 

Pada tahun lalu, proyek yang dibiayai oleh SBSN menjadi Rp 23,29 triliun dan tersebar di delapan K/L. Angka ini turun dari target sebelumnya, Rp 32,48 triliun, seiring dengan kebijakan refocussing anggaran di tengah pandemi Covid-19. Secara akumulatif, Sri mengatakan, besaran penerbitan SBSN proyek yang dilakukan pemerintah sudah mencapai Rp 145,84 triliun.

"Volume ini tentu menyebabkan Indonesia makin memiliki posisi di dalam global syariah financing karena nilainya makin signifikan," ucap Sri.

Jumlah K/L yang memanfaatkan SBSN pada tahun ini juga bertambah. Pada tahun lalu, hanya delapan K/L yang ikut serta. Kini, sebanyak empat K/L baru akan mengikuti pemanfaatan SBSN antara lain Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Polri, Kementerian Pertanian (Kementan), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).

Pada penerbitan SBSN tahun ini, alokasi terbesar ditujukan untuk sektor transportasi. Besarannya mencapai Rp 16,21 triliun atau 59 persen dari pagu. Alokasi ini dikarenakan adanya penugasan kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk penguatan konektivitas serta dukungan logistik pada 2021.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by #UangKita (kemenkeuri)

SBSN juga akan dialokasikan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun ini. Proyek itu antara lain pembangunan Bandara APT Pranoto dan Jembatan Pulau Balang yang terkait dengan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN). Selain itu, pembangunan jembatan udara Papua, proyek Double Double Track (DDT) Manggarai-Cikarang, dan Double Track Kereta Api Selatan Jawa.

Kemenkeu mencatat, realisasi kinerja Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) proyek sepanjang tahun lalu mencapai 90,96 persen dari nilai pagu pembiayaan SBSN setelah refocussing sebesar Rp 23,29 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menyebutkan, meski tidak mencapai 100 persen, realisasi di atas 90 persen menggambarkan kinerja pembangunan yang positif. "Secara umum, realisasi proyek SBSN cukup memuaskan dan kami berikan apresiasi ke para pelaksana proyek SBSN," tuturnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan beberapa rekomendasi dalam pemberian pagu sukuk negara untuk selanjutnya. Salah satunya mengenai penetapan pagu SBSN.

"Agar di masa mendatang bisa lebih baik, kalau bisa pagu SBSN ditetapkan per program bukan per kegiatan dengan jangka waktu tertentu," kata Basuki.

Basuki menjelaskan, saat ini pagu SBSN ditetapkan masih di level kegiatan. Dia menilai, jika pagu SBSN ditetapkan dengan konsep tersebut maka fleksibilitasnya cukup rendah. Selain itu, Basuki juga mengusulkan alokasi SBSN dapat digunakan kembali untuk kegiatan yang lain dalam rangka pencapaian sasaran major project. "Jadi kalau ada sisa lelang bisa dipakai, dilakukan di tempat lain," tutur Basuki.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pembiayaan proyek perhubungan dengan SBSN terus berkembang. Dia mengatakan, pada 2013, Kemenhub hanya mempunyai proyek dengan pembiayaan melalui SBSN sebesar Rp 800 miliar. Untuk 2021, Budi mengatakan Kemenhub mendapatkan alokasi anggaran SBSN sebesar Rp 5,67 triliun.

"SBSN ini sangat memberikan kepastian untuk melaksanakan proyek. Kereta api memang mendominasi nanti akan ada jalur ganda dari Jakarta mendekati Surabaya menggunakan SBSN," ungkap Budi. 


Terkini

×