Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berbincang dengan petugas saat meninjau bencana tanah longsor di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (14/1). | ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
15 Jan 2021, 03:05 WIB

Pemkab Sumedang Diminta Rehabilitasi Lahan Longsor

Pemerintah bakal mengevaluasi izin perumahan di daerah rawan bencana.

SUMEDANG—Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta Pemerintah Kabupaten Sumedang merehabilitasi lahan longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Muhadjir meminta rehabilitasi lahan dilakukan setelah proses evakuasi korban selesai dilakukan.

Menurutnya, upaya pencegahan perlu dilakukan guna menghindari kejadian longsor serupa. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan penghijauan lahan harus jadi fokus perhatian ke depannya.

"Bahwa kejadian ini di luar perhitungan kita, iya, tapi kalau kita berusaha keras untuk pencegahan, kita akan mengatasinya dan meminimalisasi kejadian," kata Muhadjir di posko koordinasi penanganan longsor Cimanggung di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (14/1).

Ia menilai, proses penanganan yang dilakukan seluruh pihak, baik pemda, Basarnas, BPBD, dan TNI serta Polri sudah dilakukan dengan baik. Status tanggap bencana di Kabupaten Sumedang yang ditetapkan selama 21 hari, bakal berbuah baik sebagai langkah mitigasi bencana di tengah cuaca ekstrem saat ini. Muhadjir mengakui, wilayah Jawa Barat memang cukup rawan bencana.

Terkait

Menurutnya, salah satu faktor timbulnya bencana adalah adanya kelengahan dari semua pihak. "Kejadian ini memang kehendak Allah, tapi kita tidak boleh pasrah, kita lebih baik mencegah, dan biaya pencegahan itu lebih murah daripada menangani," kata dia.

Muhadjir juga meminta pemda untuk menginventarisasi setiap wilayah yang rawan terhadap bencana, khususnya di Kabupaten Sumedang.

photo
Menko PMK Muhadjir Effendy meninjau bencana tanah longsor di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (14/1). Dalam kunjungannya tersebut, Menko PMK meminta Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk merehabilitasi lahan di lokasi bencana longsor Cimanggung. - (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono menyebut peristiwa longsor di Desa Cihanjuang menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo. Hal ini karena peristiwa yang terjadi pada Sabtu (9/1) itu tercatat menewaskan 21 orang yang tertimbun tanah. Selain itu, ada 19 orang masih belum ditemukan.

"Melihat evakuasi karena 19 orang yang masih belum ditemukan, dan 21 meninggal, jadi ini perhatian Pak Presiden, saya diminta ke sini," kata Basuki saat meninjau longsor, Kamis.

Menurutnya, sejumlah peralatan seperti alat berat juga masih bisa disediakan pihaknya. Akan tetapi karena area yang sempit, lokasi longsor tidak cukup menampun alat berat lainnya.

Menurutnya, ada sekitar 200 lebih kepala keluarga yang diungsikan atau rumah di sekitar lokasi longsor yang dikosongkan guna mencegah korban jiwa apabila ada longsor susulan. "Secara prinsip PUPR akan membantu untuk itu. Lalu direlokasi tanahnya akan disiapkan oleh pemda," kata Basuki.

Basuki memastikan pihaknya bakal mengecek sejumlah pengembang perumahan di kawasan lokasi longsoran. Dia meminta Pemkab Sumedang mengevaluasi izin perumahan yang telah keluar di kawasan rawan bencana.

"Ini daerah rawan semua, harus keras, tapi harus bijak. Kita semua butuh ruang untuk rumah, iya, tapi harus dilihat yang aman, jangan sembrono," kata Basuki.

photo
Petugas PMI Kabupaten Sumedang membawa jenazah korban bencana tanah longsor di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (14/1). Hingga siang hari di hari keenam pencarian, tim SAR gabungan telah menemukan 24 korban bencana tanah longsor yang terjadi pada Sabtu (9/1) lalu, sementara 16 korban lainnya masih dalam pencarian. - (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Sementara, Kantor Stasiun Geofisika Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung memasang sistem peringatan dini di lokasi longsor untuk mengantisipasi longsor susulan. Kepala Stasiun Geofisika BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan sistem peringatan dini itu memadukan antara seismograf yang mendeteksi gerakan tanah dengan alat pengukur tingkat intensitas hujan.

"Jika curah hujan sangat tinggi melebihi ambang batas (ekstrem), BMKG Bandung akan memberikan informasi ke pihak Basarnas atau pun BPBD Sumedang untuk waspada dan siaga," kata Rahayu.

Sumber : Antara


×