Jamaah haji menjaga jarak saat melaksanakan tawaf di Masjidil Haram | Reuters
08 Jan 2021, 14:53 WIB

BPKH: Subsidi Haji Terlalu Besar

Ke depan, haji itu untuk yang mampu, bukan karena disubsidi negara.

 

 

JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengakui, subsidi biaya haji Indonesia terlalu besar. Selama ini, subsidi yang diberikan pemerintah hampir setengah dari total biaya haji yang berada di kisaran Rp 70 juta.

Sebelumnya, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin juga menyoroti soal besarnya subsidi biaya haji oleh pemerintah saat menerima Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas di rumah dinasnya, di Jakarta, Rabu (6/1) sore.

Terkait

"Betul (apa) yang disebutkan Pak Wapres. Saat ini subsidi terlalu besar," kata Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuang an Haji (BPKH), Hurriyah El Islamy saat dihubungi Republika, Kamis (7/1).

Menurut dia, besarnya subsidi haji yang diberikan pemerintah bukan tak memiliki dampak bagi jamaah. Ketika subsidi haji terlalu besar, hal itu berdampak pada jamaah yang berada dalam antrean (menunggu), yakni mereka tidak mendapat nilai manfaat yang proporsional dengan uang yang mereka setorkan.

Karena itu, ia berharap, ada peningkatan besaran subsidi haji yang dibayarkan jamaah. Apalagi, di dalam Islam, dia menegaskan, seharusnya biaya haji dibayarkan penuh oleh jamaah sebagai salah satu syarat kewajiban haji.

"Islam menegaskan, berhaji adalah untuk orang yang mampu menjalankan syarat-syarat atau indikator kewajiban haji," ujar Hurriyah.

Dalam pertemuan dengan Menag, Rabu sore, Wapres berpesan agar disusun kebijakan untuk memangkas subsidi biaya haji oleh pemerintah.

"Wapres berharap, ke depan itu ibadah haji untuk yang mampu, jadi bukan karena disubsidi negara. Ya disubsidi oke, tapi jangan sampai mengganggu sistem tabungan haji yang selama ini dikelola BPKH," kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi.

 
Wapres berharap, ke depan itu ibadah haji untuk yang mampu, jadi bukan karena disubsidi negara.
 
 

Baidlowi yang ikut dalam pertemuan itu mengatakan, biaya haji harus dihitung secara benar dan jangan sampai mengganggu rencana keberangkatan calon jamaah haji berikutnya.

"Subsidi haji ini terlalu besar, bayar Rp 35 juta kisarannya, tapi ongkos hajinya Rp 70-an juta, (subsidinya) hampir setengahnya, kan ini tidak benar," ujar dia.

Wapres juga berpesan agar persoalan dana haji tidak menjadi seperti skema ponzi atau berpotensi investasi bodong. "Jangan sampai seperti arisan haji atau umrah, jadi yang mau berangkat duluan itu dicarikan dana dari yang lain sampai akhirnya yang belakangan itu jadi korban. Dalam konteks negara, ini duit APBN yang dipakai (untuk subsidi)," ujarnya.

Ia berharap, menteri agama yang baru dapat memperbaiki pengelolaan dana haji sehingga pemberian subsidi itu dapat dipangkas secara bertahap.

Menanggapi hal itu, Plt Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Oman Fathurahman, menyebut, pihaknya sedang membicarakan hal ini dengan pimpinan. "Terima kasih. Poin ini akan kami diskusikan dan perdalam dengan pimpinan," ujar Oman, Kamis (7/1).

Oman mengungkapkan, setelah Wapres menyoroti subsidi biaya haji ini, Menag segera membahasnya dengan pejabat di Kemenag. Hingga saat ini, perihal subsidi haji ini masih terus didalami.

Pembahasan perihal subsidi biaya haji ini, lanjut Oman, akan dilakukan tidak hanya di internal Kemenag, tapi juga lintas kementerian/lembaga, seperti dengan BPKH. "Masih terus didalami. Pada saatnya tentu dibahas," ujarnya.

Selain soal subsidi biaya haji yang dinilai terlalu besar, Wapres dalam pertemuan tersebut juga meminta Menag untuk secara aktif melobi Pemerintah Arab Saudi terkait kepastian kuota haji 2021 untuk jamaah asal Indonesia.

"Wapres minta agar Menag secara proaktif melakukan lobi ke Arab Saudi, supaya ada kepastian, biar masyarakat yang berniat haji tahun ini ada kepastian," kata Masduki.

Wapres berharap, Pemerintah Indonesia mendapatkan ke pastian apakah penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 tetap diselenggarakan meski pandemi Covid-19 masih melanda.

Sumber : Antara


×