JAKARTA -- Dua organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), setuju dengan usulan ulama mendapatkan prioritas vaksinasi Covid-19. Langkah ini dinilai sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dan legitimasi dari aspek kehalalan vaksin.

Ketua Satgas NU Peduli Covid-19 Makky Zamzami mengatakan, para ulama dan pemuka agama, baik yang beragama Islam maupun agama lain, di Indonesia mempunyai pengaruh kuat di masyarakat. Jika mereka menjadi peserta vaksinasi, apalagi di tahapan pertama, akan memberikan dampak yang bagus di lingkungannya.

“Dan itu sangat mudah, akan memudahkan pemerintah sebagai edukator. Jadi, para tokoh agama juga bisa menjadi edukator dalam vaksin ini,” kata Makky saat dihubungi Republika, Kamis (7/1).

Menurut dia, pendekatan agama bisa menjadi strategi bagi pemerintah dalam edukasi mengenai vaksinasi atau Covid-19 secara umum. Jangan sampai menghabiskan terlalu banyak energi menangani isu-isu hoaks mengenai Covid-19 yang bisa dengan cepat menyebar. Pendekatan agama dinilai bisa lebih memengaruhi masyarakat.

Sejauh ini, kata Makky, terdapat sekitar 237 kiai dan pengurus beberapa pondok pesantren binaan NU yang meninggal setelah terpapar Covid-19. Saat ini Tim Satgas NU Peduli Covid-19 juga sedang mendampingi 115 pesantren yang menjadi klaster Covid-19. 

Usulan agar ulama masuk prioritas kelompok penerima vaksinasi datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah. Usulan ini juga didukung oleh fraksi-fraksi partai berbasis Islam di DPR RI. Memprioritaskan vaksinasi kepada para ulama dipandang perlu guna mendukung keyakinan masyarakat, khususnya berkaitan dengan keamanan serta kehalalan vaksin yang kini sudah terdistribusi ke daerah-daerah.

Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Budi Setiawan pun setuju dengan ide agar ulama mendapat prioritas vaksinasi ini. Menurut dia, hal yang pertama harus dilakukan sebelum itu adalah memastikan keamanan vaksin sebelum dibuat prioritas vaksinasi.

Menurut Budi, sebelum menetapkan prioritas vaksinasi, khususnya kepada ulama dan tokoh agama, ada tiga hal yang harus dipertimbangkan. Ketiga hal tersebut adalah keamanan vaksin, efektivitas vaksin, dan kehalalan vaksin. Jika semua itu sudah bisa dipastikan, ia menyambut baik usulan menetapkan ulama sebagai salah satu prioritas vaksinasi.

“Apabila vaksin tersebut telah lolos uji klinis sehingga ada izin dari BPOM serta sertifikat halal dari MUI, tidak ada salahnya ulama dan tokoh agama yang memang mempunyai mobilitas tinggi mendapatkan prioritas,” kata Budi.

Selain itu, dia melanjutkan, melakukan vaksinasi kepada tokoh agama bisa membantu pemerintah untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Sebab, jika ulama dan tokoh agama bersedia divaksin, masyarakat secara umum cenderung akan lebih percaya dengan efektivitas vaksin.

“Bisa sekaligus untuk menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat. Sebetulnya tidak krusial, tetapi akan membantu tokoh agama sekaligus edukasi kepada masyarakat,” kata Budi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat