JAKARTA -- Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 produk Sinovac sudah tiba di Tanah Air dan kini telah disimpan dalam cold storage PT Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, pada Ahad (6/12) malam. Penyaluran dan penggunaan vaksin yang telah tiba tersebut masih menunggu izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan fatwa halal Majelis Ulama Indonesia.

"Vaksinasi akan dilakukan sesudah mendapatkan izin BPOM dan MUI dan rencananya akan tiba pada Januari tahun depan," kata Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir dalam pernyataannya, Senin (7/12). "Alhamdulillah, kami bersyukur karena vaksin Covid-19 mulai tiba secara bertahap di Indonesia," ujarnya melanjutkan.

Erick yang juga menjabat sebagai menteri BUMN itu menekankan, vaksin yang tiba ini adalah vaksin bantuan pemerintah. Sasarannya adalah para tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik. Sementara, yang akan datang kemudian sebagian ditujukan untuk vaksin mandiri.

Erick menyebut, hal ini sebuah langkah maju bukti kerja sama yang kuat lintas kementerian dan lembaga. "Solusi dari pandemi ini adalah gotong-royong. Gotong-royong menjaga prokes, gotong-royong membantu yang terdampak. Begitu juga dengan vaksinasi, saya ajak masyarakat mampu turut bergotong-royong," kata Erick.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, kajian dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan Kosmetik MUI telah selesai dan telah disampaikan untuk pembuatan fatwa serta sertifikasi halal MUI.

“MUI telah bekerja keras untuk memberikan fatwanya,” ujar Muhadjir, dalam acara Pengadaan dan Tindak Lanjut Kedatangan Vaksin Covid-19, Senin (7/12). Berdasarkan fikih Islam, katanya, Covid-19 ini termasuk kategori darurat yang harus dihilangkan dengan cara apa pun.

Jika tak ada satu pun vaksin di dunia yang berstatus halal, tak berarti vaksin Covid-19 tersebut tidak boleh dipakai. “Karena kematian, kedaruratan itu harus disingkirkan menurut hukum agama,” katanya menjelaskan.

Namun, jika ada vaksin yang berstatus halal, vaksin tersebut yang akan menjadi pilihan. Muhadjir Effendy juga menyampaikan, pemerintah tak bisa sepenuhnya menerapkan standar WHO terkait rasio jumlah penduduk yang harus mendapatkan vaksin Covid-19. Pemerintah mengasumsikan tidak seluruh wilayah Indonesia terpapar Covid-19 dengan intensitas yang sama.

Karena itu, pemerintah akan menentukan prioritas wilayah mana saja yang akan mendapatkan program vaksinasi nantinya. “Saya mohon nanti mendapatkan perhatian terutama di dalam menetapkan poin peta siapa saja yang harus divaksin dan siapa yang boleh dianggap tidak berisiko kalau seandainya tidak divaksin, terutama berkaitan dengan lokasi atau tempat di mana mereka berada,” jelas Muhadjir.

Muhadjir juga meminta agar pemberian vaksin dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain.

Sesuai rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional, papar Muhadjir, prioritas imunisasi akan diberikan kepada petugas yang bekerja di garis terdepan seperti petugas medis dan petugas nonmedis termasuk TNI dan Polri. Kemudian juga kelompok risiko tinggi, yakni para pekerja, termasuk pedagang pasar, pelayan toko, dan pekerja di sektor perusahaan industri.

Selain itu, mereka yang masuk dalam kelompok tracing dan kontak kasus Covid-19 serta administrator pemerintahan yang memberikan pelayanan publik juga akan mendapatkan prioritas imunisasi. “Itulah yang akan dilakukan vaksinasi prioritas,” tambahnya.

Berdasarkan amanat Presiden Joko Widodo, pelaksanaan vaksinasi harus diutamakan pada daerah-daerah yang kemungkinan mengalami penumpukan partikel virus. Sebab, kata dia, sebaran Covid-19 di Indonesia memang tidak merata di seluruh daerah.

“Sehingga penanganan vaksin nanti betul-betul efisien, tidak asal hantam rata, tapi betul-betul terseleksi berdasarkan siapa yang paling berada di garda depan, yang sangat rentan sebagai orang yang terinfeksi maupun sebagai penyebar,” jelasnya.

 

Penanganan vaksin nanti betul-betul efisien, tidak asal hantam rata, tapi betul-betul terseleksi.

MUHADJIR EFFENDY, Menko PMK

 

SHARE    

Program vaksinasi ini dilakukan untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat Covid-19. Selain itu, vaksinasi dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok guna melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan terkait dengan ancaman Covid-19.

“Serta melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan dan mendorong produktivitas ekonomi dan meminimalisir dampak negatif dari akibat menurunnya atau terjadinya hibernasi ekonomi di negara kita,” kata Muhadjir.

Pemeriksaan

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengeklaim, pemeriksaan, packing list, termasuk dokumen laporan kedatangan telah dilakukan sebagai bagian memastikan kualitas vaksin. Ia menegaskan, tidak ada kemasan atau isi vaksin yang rusak. Suhu selama perjalanan pengiriman juga menurutnya sesuai dengan prosedur.

Terawan menyebutkan, PT Bio Farma memastikan kendaraan dingin dalam kondisi baik sehingga pengawasan suhu dalam perjalanan bandara sampai ke gudang vaksin dapat terjaga baik. Gudang vaksin yang telah disiapkan, menurut Menkes, juga dengan kapasitas yang dapat menampung vaksin serta sesuai dengan prosedur operasional standar (POS) manajemen rantai dingin (cold chain).

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac yang tiba di Tanah Air, ungkapnya, merupakan bagian pengadaan vaksin tahap pertama sebanyak tiga juta dosis Covid-19 yang inaktivasi. Selanjutnya, vaksin akan segera dievaluasi BPOM untuk kemudian mendapatkan persetujuan penggunaan darurat (EUA).

Kementerian Kesehatan, menurut dia, telah menyiapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten/kota yang selanjutnya data tersebut masuk dalam informasi tim KPCPEN yang akan menyiapkan data sasaran per nama/alamat. Ia memastikan pelaksanaan distribusi vaksin sesuai dengan prosedur cara distribusi obat yang baik (CDOB).

Adapun skemanya vaksin didistribusikan ke gudang vaksin di dinas kesehatan provinsi, kemudian vaksin diedarkan di dinas kesehatan di bawahnya. Terawan juga meminta masyarakat tetap ingat protokol kesehatan pesan ibu, pakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, diplomasi Indonesia akan terus mengawal upaya-upaya pengiriman vaksin selanjutnya. "Termasuk dalam bentuk bulk vaksin atau vaksin dalam bentuk curah," ujar Menlu Retno dalam konferensi pers, Senin (7/12).

Petugas menyemprotkan cairan desinfektan kontainer berisi vaksin Covid-19 setibanya, di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin (7/12). Vaksin Covid-19 produksi perusahaan farmasi Sinovac, Cina tersebut disimpan dalam ruangan pendingin dengan suhu 2-8 derajat celsius. Selanjutnya akan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian mutu oleh tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Bio Farma. - (MUKHLIS JR/ANTARA FOTO)

SHARE    

Selain kerja sama bilateral, saat ini Kemenlu bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan telah melakukan komunikasi dengan PBB di Jenewa untuk pengadaan vaksin multilateral.

Retno menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu dari 90 negara yang akan menerima vaksin 3-20 persen dari penduduk yang berasal dari Gavi Covax Facility. "Diharapkan vaksin multilateral bisa masuk bertahap di Indonesia pada 2021," katanya.

Rp 60,5 Triliun untuk vaksin

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran sebesar Rp 60,5 triliun untuk pengadaan vaksin dan penanganan Covid-19 pada tahun depan. Dana tersebut termasuk pencadangan dari anggaran tahun ini yang mencapai Rp 35,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan Rp 169,7 triliun untuk anggaran kesehatan tahun depan. Hampir 36 persen di antaranya atau sekitar Rp 60,5 triliun sudah disiapkan untuk pembelian dan pengiriman vaksin ataupun program penanganan Covid-19 lainnya di sektor kesehatan.

"Saya ingin sampaikan, program vaksinasi tentu baru mulai dijalankan dan akan berjalan terus di 2021. Oleh karena itu, tahun 2021 juga dianggarkan untuk vaksinasi," tuturnya dalam Konferensi Pers Kedatangan Vaksin Covid-19 secara virtual, Senin (7/12).

Secara lebih perinci, Sri menyebutkan, sebanyak Rp 18 triliun di antaranya digunakan untuk antisipasi pengadaan vaksin Covid-19. Sebanyak Rp 3,7 triliun lainnya dimanfaatkan sebagai antisipasi program vaksinasinya sendiri. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang akan menguji keamanan dan efektivitas vaksin diberikan anggaran Rp 100 miliar.

Dari anggaran Rp 60,5 triliun, pemerintah juga mengalokasikan sekitar dua persen untuk membeli sarana dan prasarana laboratorium, kegiatan penelitian dan pembangunan (litbang), serta pengadaan PCR. "Di mana Kementerian Kesehatan akan melakukan pengadaan sebesar Rp 1,2 triliun," ucap Sri.

 

Kementerian Kesehatan akan melakukan pengadaan sebesar Rp 1,2 triliun.

SRI MULYANI INDRAWATI, Menteri Keuangan

 

SHARE    

Tidak hanya itu, Sri menambahkan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran bantuan iuran JKN bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III. Besarannya mencapai Rp 2,4 triliun.

Sri menjelaskan, dana cadangan Rp 35,1 triliun yang di-carry over dari tahun ini dialokasikan untuk pengadaan vaksin dengan memberikan penugasan kepada PT Bio Farma (Persero). Tetapi, beberapa lembaga terkait di dalam dan luar negeri juga dilibatkan. “Pengadaan direncanakan berjalan selama beberapa tahun, dari tahun ini hingga 2021 dan 2022, sesuai dengan kebutuhan,” katanya.

Sementara itu, proses vaksinasi sendiri akan dilaksanakan berdasarkan kriteria dan prioritas penerima kesehatan dari Kemenkes. Sri mengatakan, beberapa aspeknya adalah prioritas wilayah, penerima vaksin, jadwal vaksinasi, dan tahap pemberian vaksin. Standar pelayanan vaksinasi juga akan ditetapkan oleh Kemenkes.

Sri memastikan, pihaknya akan terus memberikan dukungan dari sisi penganggaran dan perencanaan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. "Terutama yang akan dibayarkan oleh pemerintah," ujarnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyebutkan, kedatangan vaksin Covid-19 di Indonesia akan mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia. Sebab, vaksinasi menjadi satu prasyarat utama untuk perbaikan ekonomi dari sisi domestik.

Perry menjelaskan, episentrum permasalahan yang saat ini dihadapi adalah pandemi Covid-19, baik di skala global maupun Indonesia. Oleh karena itu, penanganan pandemi menjadi sangat penting.

"Ada satu kondisi prasyarat (re: pemulihan ekonomi), yakni vaksinasi dan disiplin protokol Covid-19. Alhamdulillah pemerintah sudah pesan vaksin dan mulai melakukan vaksinasi dalam waktu dekat," tuturnya dalam Webinar Bank Indonesia Bersama Masyarakat, Senin (7/12).

Perry menambahkan, bank sentral turut berkontribusi dengan ikut mendanai pengadaan vaksin Covid-19 melalui berbagi beban dengan pemerintah. Sinergi ini diharapkan dapat terus memperbaiki prospek ekonomi, terutama pada tahun depan, seiring dengan penerapan protokol kesehatan yang disiplin di tengah masyarakat.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengharapkan vaksin ini menjadi game changer untuk memulihkan perekonomian yang gontai dihantam wabah. Susiwijono memprediksi, vaksin akan memberikan stimulus positif untuk mendorong aktivitas perekonomian agar kembali normal.

"Ini betul-betul kami harapkan jadi momentum pemulihan ekonomi kembali. Pak Jokowi sangat concern, kita berjuang untuk mendapatkan vaksin ini," ujar Susiwijono di Kota Bandung, Senin (7/12).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat