Menteri BUMN Erick Thohir bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7). | Republika/Prayogi
27 Nov 2020, 02:00 WIB

Pengelolaan SWF Dijanjikan Transparan

SWF sedang disiapkan pemerintah untuk menambah opsi pendanaan pembangunan selain dari APBN.

JAKARTA -- Pemerintah memastikan sovereign wealth fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang sedang dibentuk akan dikelola secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya akuntabilitas dan transparansi, setiap dana yang ada di SWF dapat dipertanggungjawabkan.

Ihwal pengelolaan SWF disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat menjawab pertanyaan para CEO dalam World Economic Forum (WEF) Special Virtual on Indonesia, Rabu (25/11) malam. Erick menceritakan, dalam forum tersebut ada banyak pertanyaan yang disampaikan para CEO perusahaan dari 20 negara tentang iklim investasi di Indonesia.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Erick menegaskan Pemerintah Indonesia sangat solid dalam penegakan hukum. Indonesia juga telah memangkas birokrasi dan regulasi demi mempermudah investasi. "Apalagi, saat ini kita sedang membuat SWF, yang tidak mau juga disamakan dengan 1MDB (SWF Malaysia), yang terjadi kasus. Kami memastikan pengelolaan SWF transparan dan akuntabel," kata Erick sesuai mendampingi Presiden Jokowi dalam acara WEF.

Ketentuan pembentukan SWF atau LPI diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pasal 162 dituliskan, fungsi lembaga ini adalah meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Terkait

LPI terdiri atas dewan pengawas dan dewan direktur. Posisi dewan pengawas akan diisi menteri keuangan dan menteri BUMN. Selain itu, akan ada tiga profesional yang diusulkan Presiden Jokowi dan disepakati bersama DPR. Sementara, dewan direktur bakal diisi para profesional terkait tata kelola operasional dana investasi. LPI juga membutuhkan dewan penasihat independen yang mewakili mitra strategis LPI.

photo
Foto udara tol Cimanggis-Cibitung seksi I di Depok, Jawa Barat, Ahad (8/11/2020). Pembangunan jalan tol Cimanggis-Cibitung merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pemulihan ekonomi Nasional yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 dan bagian dari enam ruas jalan tol JORR II (Jakarta Outer Ring Road) untuk mengurai kemacetan di kawasan Jabodetabek. - (Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)

SWF sedang disiapkan pemerintah untuk menambah opsi pendanaan pembangunan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengartikan SWF sebagai kendaraan finansial yang dimiliki negara, yang memiliki atau mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke aset-aset yang luas dan beragam. Fungsinya sebagai stabilisasi ekonomi, terutama untuk meningkatkan investasi dan tabungan masyarakat.

Erick mengatakan, pembentukan dana abadi juga menjadi bagian dalam upaya percepatan proyek strategis pemerintah. Ia menambahkan, pemerintah selalu mendukung investasi yang akan dilakukan, baik oleh pengusaha dalam negeri maupun pengusaha luar negeri.

"Oleh karena itu, omnibus law atau program Cipta Kerja dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi Indonesia," ujar Erick.

Erick menjelaskan, invetasi dan pembangunan proyek strategis nasional termasuk dalam program Indonesia Berkembang yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah selama pandemi. Ia mengatakan, pemerintah konsisten melakukan tiga hal.

Pertama, menyelamatkan masyarakat Indonesia dalam program Indonesia Sehat. Selain itu, membuka lapangan pekerjaan melalui program Indonesia Bekerja dan menjalankan program Indonesia Berkembang.

Presiden Jokowi, kata Erick, telah menekankan bahwa tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 harus dijadikan pijakan atau loncatan ke depan. "Oleh karena itu, investasi menjadi bagian terpenting dan ini bagian dari kita menyelaraskan program jangka panjang pemerintah yang lainnya," kata Erick.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, Indonesia harus berkaca dari pengalaman pengelolaan dana investasi Malaysia, One Malaysia Development Berhad atau 1MDB, dalam membangun lembaga pengelolaan investasi (SWF), khususnya dari sisi transparansi informasi yang menjadi permasalahan utama dalam 1MDB.

Yusuf mengatakan, skandal SWF Malaysia terjadi karena berbagai hal. Namun, poin yang sangat kental terasa adalah adanya penyalahgunaan wewenang dari oknum 1MDB untuk memilih instrumen tertentu. Hal tersebut pada akhirnya diketahui mengarah pada keuntungan perdana menteri Malaysia saat itu, Najib Razak.

Oleh karena itu, Yusuf menekankan, transparansi informasi merupakan salah satu kata kunci dalam pengembangan SWF di Indonesia. "Artinya, masyarakat diharapkan juga ikut mengawasi proses bisnis yang dilakukan oleh SWF nantinya," ujar Yusuf kepada Republika, Kamis (26/11).

Yusuf menambahkan, tanggung jawab SWF harus dijelaskan secara detail, termasuk kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. Koordinasi antara kementerian/ lembaga di pemerintah juga diperlukan dalam pengawasan SWF. Misalnya, keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Ini untuk memastikan bahwa tata laksana SWF dijalankan sesuai prosedur good governance," tuturnya.

Sementara itu, untuk memastikan instrumen dan tujuan dana kelola investasi sesuai dengan arah pembangunan, bisa melibatkan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk pengawasan independensi, juga bisa melibatkan auditor independen dari swasta. Pada intinya, Yusuf menjelaskan, pengawasan SWF harus berlapis. "Untuk memperkecil potensi fraud yang mungkin akan terjadi," katanya.

Dengan ketatnya pengawasan, peranan SWF akan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, dalam konteks proses pemulihan ekonomi, SWF dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen pendorong masuknya investasi.

Terobosan 

Presiden Jokowi yang turut menghadiri forum WEF memamerkan UU Cipta Kerja kepada para CEO. Dalam forum itu, Jokowi menyebut Pemerintah Indonesia terus bekerja keras membangun ekonomi yang inklusif, hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungannya, serta mampu beradaptasi dan siap menghadapi krisis.

"Pengesahan UU Cipta Kerja adalah langkah besar kami untuk mempermudah izin usaha dan memberikan kepastian hukum serta memberikan insentif untuk menarik investasi, terutama untuk industri padat karya dan ekonomi digital," kata Jokowi.

Presiden juga menekankan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menuju ekonomi lebih hijau dan berkelanjutan. Menurut Jokowi, geliat pemulihan ekonomi tidak boleh lagi mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan. "Perlindungan bagi hutan tropis tetap menjadi prioritas kami sebagai benteng pertahanan terhadap perubahan iklim," ujarnya.

Jokowi melanjutkan paparannya dengan menyampaikan sejumlah terobosan yang telah dilakukan Indonesia dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Ia menjelaskan, Indonesia telah memanfaatkan biodiesel B30, mengembangkan green diesel D100 dari bahan kelapa sawit yang menyerap 1 juta ton sawit produksi petani, hingga memasang ratusan ribu PLTS di atap rumah tangga.

Indonesia juga mengolah biji nikel menjadi baterai litium yang dapat digunakan di ponsel dan mobil listrik. "Semua upaya tersebut akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru yang sekaligus berkontribusi pada pengembangan energi masa depan," katanya. 


×