JAKARTA --

Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan, vaksinasi nanti akan menggunakan sistem satu data yang dikembangkan PT Telkom dan PT Bio Farma. Erick menyampaikan, kedua BUMN itu tengah melakukan persiapan matang agar proses vaksinasi berjalan dengan optimal.

Erick memastikan data pribadi masyarakat tetap akan terlindungi karena dijamin kerahasiaannya. "Data sangat rahasia, pemerintah juga jelas, data ini tidak boleh lari ke luar negeri yang hanya ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar," kata ujar Erick dalam webinar KPCPEN bertajuk "Persiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19", di Jakarta, Selasa (24/11).

Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma Soleh Udin Al Ayubi mengatakan, proses vaksinasi akan dilakukan secara ketat dengan memanfaatkan teknologi digital. Holding BUMN farmasi, kata Soleh, akan mencantumkan barcode pada setiap jenis vaksin, kemasan vaksin dalam bentuk boks kecil maupun besar, hingga armada yang digunakan untuk mendistribusikan vaksin.

Soleh mengatakan, barcode setiap produk hingga kemasan vaksin akan terintegrasi dengan barcode masing-masing masyarakat penerima vaksin. Holding farmasi juga menyiapkan ruangan pendingin, 218 unit chiller, serta 83 truk dan 67 motor yang dilengkapi alat pendingin dengan suhu dua derajat celsius hingga delapan derajat celsius.

Soleh menilai penggunaan teknologi mutlak diperlukan mengingat kompleksitas proses vaksinasi melibatkan ratusan juta masyarakat. Soleh memaparkan proses pengadaan vaksin, baik kolaborasi dengan perusahaan luar negeri maupun produksi dalam negeri, terus berjalan.

Selain pengadaan, tantangan muncul dalam sisi alokasi vaksin bantuan pemerintah dan vaksin mandiri hingga distribusi yang menjadi prioritas. “Harapannya bisa menghindari banyak kesalahan dan juga mempercepat proses pendaftaran, verifikasi, serta menjamin kualitas vaksin ataupun layanan vaksinasi," ujar Soleh.

Nego harga

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah mengantongi kesepakatan pembelian vaksin dari tiga negara. Saat ini, finalisasi kesepakatan itu tinggal pada negosiasi harga.

Budi memerinci saat ini Indonesia sudah mengantongi kesepakatan pembelian vaksin dari Jerman Pfizer-BioNtech (AS-Jerman), Oxford-AstraZeneca (Inggris), dan juga empat jenis vaksin dari Republik Rakyat Cina (Sinopharm Beijing, Sinopharm Wuhan, Sinovac, dan Cansino).

"Semua sudah kita kontrak itu. Tapi, beberapa opsi lain juga masih berjalan, masih melakukan diskusi," ujar Budi dalam diskusi virtual, Selasa (24/11). Seluruh pengembang itu mengeklaim vaksin mereka telah mencapai efisiensi di atas 90 persen.

Budi menjelaskan, dari tiga negara tersebut juga sudah disepakati berapa jumlah vaksin yang dikirimkan ke Indonesia. Opsi penawaran juga sudah dilakukan tim dengan tiga negara tersebut.

“Alternatifnya secara bilateral, perusahaan ke perusahaan sudah kami lakukan, opsi-opsi penawarannya juga sudah siap. Nah, keputusan akhir soal jenis jumlah dan harga itu wewenang Pak Terawan (Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto). Kami mengontak tujuh atau delapan yang cocok bagi Indonesia," kata Budi.

Budi memerinci yang saat ini masih dalam tahap pembahasan adalah vaksin Moderna dari AS, Sputnik yang dikembangkan perusahaan Rusia, Gamaleya dan Bharat dari India. "Ini masih tahap kontak sih. Kami sudah melakukan kontak dan diskusi. Bilateral sudah kami lakukan, antarperusahaan juga sudah," ujar Budi.

Dalam keterangan resmi masing-masing perusahaan, harga vaksin yang termurah sejauh ini ditawarkan AstraZeneca. Karena terikat kerja sama dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO), perusahaan itu akan menjual ke negara berkembang dengan harga di bawah 3-4 dolar AS per dosis.

Perusahaan-perusahaan lain menawarkan 20 dolar AS sampai 80 dolar AS. Gamaleya juga belum mengumumkan harga, tetapi mereka menjanjikan akan lebih murah dari vaksin Pfizer dan Moderna.

Sebelumnya, Menkes Terawan menyatakan pemerintah bakal mendatangkan 246.575.051 dosis vaksin untuk sekira 107 juta jiwa. Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah menyiapkan Rp 34,23 triliun untuk keperluan vaksinasi.

Anggaran itu memberi ruang senilai 9,9 dolar AS per dosis. Anggaran vaksinasi diketahui tak hanya untuk vaksin, tetapi juga infrastruktur distribusi dan vaksinasi.

Meski begitu, dari total dosis yang didatangkan, hanya 73.964.035 dosis merupakan program bantuan gratis pemerintah untuk 32.158.276 orang. Sebagian besar, sebanyak 150.096.536 dosis untuk peserta vaksinasi mandiri sebanyak 75.048.268 orang. Kemudian, ada 172.661.016 dosis untuk memenuhi waste rate.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat