Sejumlah anggota TNI saat menertibkan spanduk Habib Rizieq Shihab di kawasan Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11). | Republika/Putra M. Akbar
29 Nov 2020, 08:09 WIB

Tentara Turunkan Baliho Rizieq Shihab

Warga sempat melawan saat aparat hendak menurunkan baliho HRS di Petamburan.

JAKARTA — Petugas gabungan, TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan sejumlah baliho dan spanduk tak berizin di Ibu Kota. Salah satu baliho yang ditertibkan berada di Petamburan, yakni baliho penyambutan Imam Besar Front Pembela Islam Muhammad Rizieq Shihab.

Video konvoi dan penurunan baliho Rizieq Shihab oleh TNI sempat viral di media sosial. Dandim 05/01 JP BS Kolonel Inf Luqman Arief mengakui pihaknya menurunkan sekitar 500 personel dalam penertiban ini. "Ini bagian dari kegiatan tiga pilar sebagai patroli pengamanan dan kami juga melakukan pelepasan baliho-baliho yang terpasang tidak sesuai aturan," kata Luqman Arief, Jumat (20/11).

Beberapa kendaraan taktis yang diturunkan dalam pengamanan di wilayah Jakarta Pusat itu adalah empat panser anoa serta puluhan motor yang dikendarai petugas TNI dan Brimob Polri. Pembersihan baliho tak berizin itu didukung Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman.

Bahkan, Dudung mengakui pihaknya memang memerintahkan penurunan baliho Rizieq Shihab di wilayah DKI Jakarta. Perintah diberikan setelah sebelumnya sudah ada upaya penertiban baliho oleh Satpol PP tapi baliho-baliho itu kembali dibentangkan.

Terkait

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu," ujar Dudung di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).

Ia menegaskan, pemasangan baliho memiliki aturan. Seluruh pihak harus menaati aturan pemasangan baliho tersebut, antara lain ditentukan tempatnya dan membayar pajak.

Dudung juga melontarkan pesan keras ke mereka yang dianggap ingin menganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Kritiknya juga kemudian spesifik ditujukan bagi FPI. "Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia yang paling benar. Tidak ada itu. Tidak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja itu. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," kata Dudung. 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta Arifin menegaskan jika baliho yang dipasang di ruang publik tidak diturunkan sendiri pemasang, akan diturunkan aparat keamanan yakni TNI-Polri. "Kami berharap semua baliho-baliho itu diturunkan oleh mereka yang memasang, kemudian apabila tidak diturunkan, kita akan tertibkan, tentu bersama dengan aparat keamanan yang terkait yakni TNI Polri," kata Arifin.

Ia menambahkan, di beberapa tempat di Jakarta seperti di Tebet, baliho dari FPI justru diturunkan oleh sang pemasangnya atau pengurus FPI sendiri. "Ini alangkah indahnya, kalau kita bisa bersama-sama mewujudkan Jakarta yang tertib," ujarnya.

Sejumlah anggota TNI dan polisi juga mendatangi Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat (20/11). Mereka menurunkan sejumlah baliho di depan markas pusat FPI. Tindakan yang dilakukan tentara ini mendapat perlawanan dari warga sekitar.

photo
Sejumlah anggota TNI berpatroli untuk menertibkan spanduk Habib Rizieq Shihab di kawasan Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11). Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan akan menertibkan spanduk Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab yang terpasang sembarangan dan tanpa izin - (Republika/Putra M Akbar)

Sebagian berusaha menahan agar baliho utama bertuliskan 'Revolusi Akhlak' dengan gambar Habib Rizieq Shihab dan beberapa tokoh ulama itu tak diturunkan. Sebagian warga lainnya berusaha memanggil anggota FPI yang ada di dalam gang tempat markas FPI berada.

Tidak lama kemudian, sejumlah orang berseragam loreng putih-abu keluar dari gang menuju tempat baliho diturunkan. Setelah itu, terjadi cekcok antara kedua pihak. Namun, personel TNI tetap menurunkan baliho. 

Melihat hal itu, warga sekitar semakin ramai dan berusaha merebut kembali baliho yang telah diturunkan. Namun, TNI telah mengamankan baliho tersebut ke dalam kendaraan dinas mereka.

Warga dan orang-orang berseragam loreng putih-abu tidak tinggal diam. Mereka mengejar kendaraan yang membawa baliho. Kendaraan itu sempat berhenti karena para warga menghalangi jalan. Akan tetapi, itu tidak berlangsung lama. Kendaraan tersebut kembali melanjutkan perjalanannya.

Salah satu warga menyayangkan sikap tentara yang menurunkan baliho HRS di jalan tersebut. Menurut warga, baliho itu tidak mengganggu ketertiban umum. 

"Kami mencintai Habib Rizieq. Habib tidak pernah mengajarkan kami untuk berbuat munkar, justru baliho yang dicabut itu berisikan pesan untuk berbuat kebaikan seperti ajakan ikut majelis taklim, maulidan. Mudah-mudahan nanti komunikasi lebih dikedepankan daripada tindakan seperti ini," ujar salah satu warga.

Sekretaris Jenderal Dewan Syuro DPD FPI DKI Jakarta, Novel Bamukmin, mengatakan, pemasangan baliho penyambutan tersebut sebagai bentuk kecintaan masyarakat kepada Habib Rizieq Shihab. Hal itu merespons peristiwa pembakaran wajah Rizieq Shihab di depan gedung DPR saat ada sekelompok orang demo beberapa waktu lalu.

"Saya berharap dengan semangat dirgahayu RI maka seharusnya Satpol PP, daerah mana pun di Indonesia bisa menghargai ulama dan ucapan dari Habib Rizieq Shihab," ujar Novel.

Apa yang ditunjukkan TNI dengan menurunkan baliho ini mendapat kritikan dari wakil rakyat di DPR. Anggota Komisi I DPR Willy Aditya menilai tidak ideal bila anggota TNI turut menertibkan baliho. "Saya pribadi bisa memahami mengapa TNI melakukan hal semacam itu. Tetapi menurut saya ini kondisi yang tidak ideal," kata Willy saat dihubungi, Jumat (20/11).

Willy menegaskan, semua aparat sudah memiliki tugas masing-masing. Aspek keamanan lingkungan, kata dia, menjadi domain aparat keamanan, bukan pertahanan.

Urusan kriminal, menjadi urusan polisi. Maka, soal baliho, itu menjadi urusan satpol PP. "Jadi mestinya, dalam hal ini, satpol PP yang melakukan itu. Soal banyak baliho itu melanggar atau tidak, itu urusan pemprov, dalam hal ini DKI," ujar Willy.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta publik tak mempersepsikan secara berlebih video soal TNI yang konvoi dan menurunkan baliho di depan markas FPI ini. Dasco mengaku sudah mengecek terkait kebenaran hal tersebut.

Ia mengatakan tidak ada kegiatan khusus yang dilakukan TNI kemarin. "Yang ada hanya memang iring-iringan TNI yang mau kembali ke markas, yang melewati daerah Petamburan," ujarnya.

photo
Warga menyaksikan sejumlah anggota TNI saat menertibkan spanduk Habib Rizieq Shihab di kawasan Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11). Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan akan menertibkan spanduk Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab yang terpasang sembarangan dan tanpa izin - (Republika/Putra M. Akbar)

Koopsus

Sekretaris Umum DPP FPI, Munarman, menyoroti peristiwa melintasnya kendaraan taktis (rantis) milik pasukan elite Komando Operasi Pasukan Khusus (Koopsus) TNI di dekat markas FPI, Jalan Petamburan, Jakarta. Ia menyebut, pasukan Koopsus bergerak atas restu Presiden Joko Widodo.

"Itu dari Koopsus. Ini unit baru (di tubuh TNI). Dan yang bisa gerakkan pasukan ini hanya Presiden," kata Munarman kepada Republika, Jumat (20/11).

Munarman juga membantah klaim Pangdam Jaya TNI AD Mayjen TNI Dudung Abdurachman terkait mobilisasi pasukan elite tersebut. Dudung sebelumnya menyebut kendaraan taktis yang melintas itu di bawah anak buahnya yang berasal dari Komando Garnisun Tetap I/Jakarta (Kogartap I/Jakarta).

"Jelas di mobilnya yang patroli itu ada tulisan Komando Pasukan Khusus. Jangan ikut-ikutan jadi pembohong dia (Dudung)," kata Munarman.

Munarman mengatakan, terdapat dua jenis tugas TNI sebagaimana diatur dalam UU 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pertama, operasi militer perang.

Kedua, operasi militer selain perang (OMSP). Dalam pasal 74 UU tersebut dinyatakan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, yaitu Presiden. "Nah dengan pengerahan Koopsus ke Petamburan, rakyat tentu tahu, itu perang atau bukan?" kata dia.

Menurut dia, rakyat sudah tahu motif di balik pengerahan pasukan ini. Rakyat tentu juga tahu siapa yang bisa memerintahkan pelaksanaan OMSP. "Jadi untuk OMSP yang berwenang menggerakkan adalah Presiden. Dengan demikian artinya prioritas presiden saat ini adalah operasi militer selain perang terhadap FPI tho," kata Munarman menegaskan.

photo
Satuan Pasukan Khusus TNI melakukan upacara peresmian pembentukan Satuan Komando Operasi Pasukan Khusus Gabungan (Koopssusgab) di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (9/6) - (Republika/ Wihdan Hidayat)

Republika menelusuri, Koopsus TNI merupakan organisasi baru di lingkungan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Koopsus TNI dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.

Personel Koopsus TNI diisi oleh prajurit pilihan dari tiga matra, yaitu Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Korps Marinir, dan Korps Pasukan Khas. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meresmikan satuan ini di Lapangan Denma Mabes TNI, Cilangkap, pada 30 Juli 2019.

Dalam peresmian itu, Hadi sekaligus melantik Brigjen Rochadi untuk menjabat Komandan Koopsus TNI pertama. Rochadi yang saat ini sudah pensiun, sebelumnya menjabat Direktur A Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, untuk kemudian mendapat kenaikan pangkat Mayjen.

Dalam pidato peresmian Koopsus TNI, Hadi menegaskan, keberadaan lahirnya Koopsus bukan berarti menihilkan peran pasukan elite di semua matra TNI. Satuan antiteror yang dimiliki tiga matra TNI, yaitu Satuan 81 Penanggulangan Teror (Satgultor) Kopassus, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) Korps Marinir, dan Satuan Bravo (Satbravo) Korps Paskhas.

Menurut Hadi, pembentukan Koopsus justru ingin menyinergikan pelaksanaan tugas TNI secara gabungan, sebagaimana doktrin TNI matra terpadu, yaitu Tri Dharma Eka Karma. Secara materiil, kata dia, Koopsus sama dengan pasukan khusus di tiga matra, tetapi ditingkatkan lagi di tataran Mabes TNI.

"Secara materil sama, adalah pasukan khusus. Namun kita tingkatkan lagi di tataran Mabes TNI, karena ancamannya juga berbeda, ada ancaman dari darat, laut, maupun udara," kata Hadi kala itu.

photo
Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Petamburan, Jakarta, Jumat (20/11). Sebanyak 500 personel gabungan dari TNI dikerahkan untuk menertibkan spanduk ataupun baliho yang tidak memiliki izin di wilayah yang berada di bawah pengamanan Kodam Jaya/Jayakarta. - (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks, kata Hadi, TNI harus menjadi organisasi yang adaptif yang mampu dihadapkan pada perkembangan teknologi. "Serta, perkembangan taktik dan teknik peperangan yang tidak lagi linier dan konvensional, namun juga asimetrik dan juga nonkonvensional," katanya.

Dalam pelaksanaan tugasnya menanggulangi terorisme, Hadi menegaskan, pasti berkoordinasi dengan kepolisian yang memiliki Detasemen Khusus (Densus) 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Secara struktural, Koopsus dibentuk dalam satu wadah Badan Pelaksana Pusat Mabes TNI memiliki jalur komando langsung di bawah Panglima TNI yang sewaktu-waktu bisa ditugaskan atas perintah presiden.

Komandan Koopsus TNI Mayjen Richard Tampubolon tidak menjawab pertanyaan Republika pada Jumat (20/11), tentang show of force pasukan Koopsus TNI di Petamburan. Beberapa pesan yang dikirim pun hanya dibaca, tapi tidak direspons.


,
×