Suasana kepadatan kendaraan dari arah Garut dan Tasikmalaya menuju Gerbang Tol Cileunyi terjadi di Cipacing, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ahad (1/11). | ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
20 Nov 2020, 02:00 WIB

Libur Akhir Tahun Belum Batal

Jadi atau tidak libur akhir tahun bergantung kepatuhan dalam menjalankan prokes.

JAKARTA – Pemerintah memastikan sampai saat ini belum ada pembatalan libur panjang pada akhir tahun 2020. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, ada atau tidaknya perubahan libur panjang akhir tahun menunggu keputusan dari Presiden Jokowi.

“Untuk sampai saat ini masih tetap sama. Tidak ada perubahan kecuali kalau nanti ada arahan dari presiden,” kata Muhadjir saat dihubungi Republika, Kamis (19/11).

Libur panjang akhir tahun nanti diawali libur Natal pada 24-25 Desember 2020, kemudian dilanjutkan libur pengganti cuti bersama hari raya Idul Fitri 1441 Hijriyah pada 28-31 Desember. Libur ditambah tahun baru 1 Januari yang jatuh pada Jumat, yang berarti berlanjut hingga Sabtu dan Ahad. Maka, jumlah total libur akhir tahun sebanyak 11 hari.

Terkait

Menurut Muhadjir, libur merupakan hak para pegawai atau karyawan. Maka dari itu, kata dia, pemerintah sebisa mungkin memenuhinya. “Ya harus dipenuhi hak itu semuanya,” kata dia.

Hal yang sama dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo. Menurut dia, sampai saat ini, belum ada keputusan baru terkait libur panjang akhir tahun 2020. “Belum ada perubahan keputusan yang baru sampai saat ini,” kata dia kepada Republika.

Wacana agar pemerintah mengevaluasi rencana libur panjang akhir tahun datang dari berbagai pihak, salah satunya dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Mereka mengusulkan libur dan cuti bersama di akhir tahun ditiadakan. Sebab, libur panjang akhir bulan lalu dan beberapa momentum yang sama sebelumnya terbukti meningkatkan kasus positif Covid-19.

Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih mengatakan, libur panjang terbukti banyak mudarat dengan naiknya kasus positif. “Pemerintah bisa melihat positif dan negatifnya, kalau IDI sebagai profesi mengusulkan atau menyarankan mengkaji ulang kebijakan cuti bersama,” kata dia saat dihubungi Republika.

IDI menilai, kondisi saat ini masih berisiko. Orang-orang ketika pergi berlibur pasti terdorong untuk berkerumun dan menyebabkan penularan virus. Sehingga, Daeng menyarankan pemerintah tidak memberlakukan libur dan cuti bersama berikutnya.

Penambahan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Jawa Timur yang dalam beberapa waktu terakhir terus melandai, kini kembali mengalami lonjakan. Staf ahli Rumpun Kuratif Satgas Penanganan Covid-19 Jatim, Makhyan Jibril al-Farabi, mengatakan, tingginya penambahan kasus baru Covid-19 merupakan dampak libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW pada akhir Oktober. 

“Dugaannya memang benar, kemungkinan dampak libur panjang. Disebutkan bahwa pasca-long weekend memang rata-rata kasus di Indonesia naik. Jawa Timur memang mobilitasnya tidak setinggi provinsi lain ketika long weekend kemarin,” ujar Jibril.

Kepatuhan warga

Satgas Penanganan Covid-19 menegaskan, pemerintah belajar dari pengalaman sejumlah libur panjang sebelum ini yang terbukti menaikkan tren kasus Covid-19. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, keputusan jadi atau tidak libur panjang akhir tahun 2020 nanti sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

Wiku mengakui, perkara libur panjang pada akhir Desember nanti memang memunculkan dilema. Desakan mengalir deras dari tenaga medis agar pemerintah meniadakan libur panjang akhir tahun. Hal ini berkaca dari lonjakan kasus Covid-19 yang selalu terjadi pada momen-momen pascalibur panjang tahun ini.

“Keputusan libur panjang sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan),” kata Wiku.

Demi melandaikan kembali tren kasus harian Covid-19, Wiku mengajak masyarakat agar menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Pemerintah, kata dia, akan mempertimbangkan sejauh mana kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan dalam memutuskan jadi atau tidaknya libur panjang akhir tahun ini. 


×