JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menjanjikan, izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan fatwa kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus sudah ada sebelum vaksinasi Covid-19. Hal tersebut guna menjamin keamanan dan kehalalan vaksinasi yang rencananya dilakukan pada akhir tahun ini atau awal tahun depan.

KH Ma'ruf menyatakan, nantinya vaksin yang digunakan untuk vaksinasi masyarakat telah melalui proses uji klinis, izin edar, serta halal berdasarkan fatwa MUI. "Nanti menjelang vaksinasi itu (izin BPOM dan fatwa halal) harus terlebih dahulu keluar, harus sudah ada," ujar KH Ma'ruf saat meninjau pelaksanaan simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskemas Cikarang, Bekasi, Kamis (19/11).

Wapres mengatakan, saat ini sudah ada pemeriksaan awal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan MUI untuk vaksin Sinovac asal Cina. Hal ini dilakukan saat tim perwakilan pemerintah mengunjungi Cina beberapa waktu lalu.

"Jadi, tinggal nanti menunggu hasilnya, vaksinnya sudah ada dan sedang diperiksa yang ada di Beijing itu sudah ada tim bersama BPOM juga dari MUI," kata Ma'ruf yang juga merupakan ketua umum MUI nonaktif tersebut.

Selama ini, kehalalan produk bergantung pada kehalalan bahan baku, proses pengolahan, serta fasilitas yang tak terkontaminasi. Meski begitu, menurut KH Ma’ruf, alasan kedaruratan juga bisa jadi pertimbangan. "Kebolehan itu bisa karena dia halal atau karena dasarnya kedaruratan. Yang penting majelis ulama sebagai lembaga otoritas akan memberikan fatwanya tentang masalah itu," ujar KH Ma’ruf.

Wakil Presiden meninjau pelaksanaan simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskemas Cikarang didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Wapres beserta rombongan selama 20 menit berkeliling meninjau simulasi proses vaksinasi Covid-19 di puskemas tersebut sembari mendengarkan paparan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny.

Ia menjanjikan, tahapan proses sekaligus standar operasional dan prosedur vaksinasi dijalankan dengan baik, mulai dari pendaftaran peserta, screening (pemeriksaan) kesehatan dasar peserta, penyuntikan vaksin, hingga observasi setelah vaksinasi.

"Simulasi ini merupakan bagian dari pada persiapan pelaksanaan daripada vaksinasi secara keseluruhan nanti yang sudah direncanakan oleh pemerintah," ujar KH Ma'ruf dalam keterangan persnya secara virtual, Kamis (19/11).

 Ia menuturkan, sudah dilakukan pelatihan-pelatihan untuk semua petugas. Bahkan, juga sudah direncanakan bagaimana mengelola limbah-limbah dari vaksin tersebut. "Itu bagian dari semua persiapan itu. Jadi, ini persiapan ini betul-betul cukup matang sehingga ketika nanti terjadi vaksinasi itu tidak ada hambatan apa-apa," katanya.

Kepala BPOM Penny K Lukito juga menjanjikan, vaksin Covid-19 bisa beredar di Tanah Air setelah terbukti aman, bermutu, dan berkhasiat. Hal itu bisa dijamin dengan penerbitan izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) dari BPOM.

"Syarat pemberian EUA adalah vaksin harus sudah memiliki data uji klinis fase I dan uji klinis fase II secara lengkap, serta data analisis interim uji klinis fase III untuk menunjukkan khasiat dan keamanan," kata Penny dalam konferensi pers virtual terkait perkembangan uji klinis vaksin Covid-19, Kamis (19/11).

Sejauh ini, menurut Penny, pihaknya sudah mendapatkan laporan utuh uji klinis fase I dan fase II pengembangan vaksin Sinovac yang bakal digunakan di Indonesia. Meski begitu, data fase III belum didapatkan sepenuhnya, terutama dari uji klinis di Brasil. Selain di Indonesia, uji klinis fase III tersebut dilakukan di Bangladesh, Turki, dan Brasil.

Pengujian tahap III vaksin Sinovac di Brasil, kata Penny, sudah dimulai lebih dahulu dibanding Indonesia. Namun, rilis data pengujiannya bakal lebih lambat ketimbang di Indonesia.

Brasil baru bisa memaparkan data uji vaksin Sinovac pada pekan ketiga atau keempat Januari 2020. Sementara, Indonesia rencananya pada pekan pertama atau kedua sudah bisa menyampaikan data uji klinis.

Data dari kedua lokasi uji klinis tersebut nantinya akan dipadukan. Penerbitan UEA juga masih harus menunggu kajian atas data-data uji klinis tersebut. "Harapannya, Januari minggu ketiga dan keempat itu bisa mendapatkan EUA, itu juga apabila data-data yang ada lengkap," kata Penny.

Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) Osmena Gunawan sebelumnya mengatakan, tim vaksin telah berangkat ke Cina untuk melakukan proses survei. Biofarma sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi pun sudah mendaftarkan sertifikasi halal vaksin Covid-19 dari Sinovac.

Osmena menjabarkan, proses audit halal yang dilakukan MUI dalam kunjungan ke Cina mempertimbangkan sejumlah hal, di antaranya asal-usul bahan vaksin, cara proses pembuatan, hingga bagaimana manfaat vaksin tersebut. “Jika nanti (vaksin) sudah di Indonesia, kami harus lakukan koordinasi yang ketat lagi. Bagaimana manfaatnya, kecocokannya, hingga sidang fatwa halalnya,” ujarnya.

‘Jangan Takut Divaksin’

Satgas Penanganan Covid-19 kembali meminta masyarakat agar tidak ragu, khawatir, apalagi takut untuk mendapat vaksinasi. Pemerintah menegaskan, apa pun produk vaksin Covid-19 yang nantinya digunakan, sudah melalui uji klinis untuk memastikan efektivitas dan efikasi serta keamanannya. 

Tak hanya itu, vaksin yang beredar nanti pasti sudah mengantongi izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun dipastikan ikut meneliti kehalalannya. Prinsipnya, vaksin Covid-19 yang nanti disuntikkan kepada masyarakat dipastikan sudah melalui tahapan-tahapan di atas. 

"Pengembangan vaksin covid juga libatkan pakar di bidang kesehatan dan WHO. Apabila ditemukan isu yang perlu ditindak lanjuti, pemerintah akan melaporkan ke WHO dan akan dievaluasi. Pemerintah juga menggandeng MUI untuk memastikan vaksin yang digunakan halal," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam keterangan pers di kantor presiden, Kamis (19/11).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyebutkan, imunisasi secara massal diperkirakan bisa dilakukan akhir 2020 atau awal 2021. Presiden mengingatkan, produk vaksin Covid-19 yang tiba di Indonesia tak bisa serta-merta langsung dipakai. 

BPOM masih perlu meneliti untuk menerbitkan otorisasi penggunaan darurat. Proses tersebut, menurut Presiden, bisa memakan waktu sampai tiga pekan. Belum lagi, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur distribusi vaksin, seperti cold chain atau rantai dingin. 

"Sekali lagi saya tekankan, vaksin yang nanti digunakan aman. Efek samping yang terjadi hanya bersifat minor dan sementara. Efek samping yang bersifat besar sangat jarang ditemui, dan kita harus memonitor dan antisipasi keadaan ini," kata Wiku. 

Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kemenristek BRIN, Ali Ghufron Mukti juga menyampaikan pesan serupa. “Masyarakat tidak perlu takut terhadap vaksin dan program vaksinasi yang nantinya akan dijalankan pemerintah. Kendati begitu, masyarakat harus tetap menjaga kesehatan karena vaksin bukan satu-satunya cara untuk terbebas dari virus Covid-19,” ujar dia.

Terlebih, jika nantinya vaksin Merah Putih produksi dalam negeri sudah bisa digunakan. “Kita targetkan vaksin Merah Putih bisa diproduksi 2021. Faktor yang menjadi fokus pengembangan vaksin Merah Putih tentu keamanannya, kemudian tingkat efektivitasnya,” kata Ali Ghufron.

Deputi Fundamental Research Eijkman Institute, Herawati Sudoyo Supolo juga meminta semua lapisan masyarakat juga harus meyakini pengembangan vaksin itu. “Terkait pengembangan vaksin Covid-19, yang dikembangkan bersama Eijkman ini, kita telah menggunakan pendekatan terbaru yang lebih cepat dan aman, serta mampu memberikan data yang akurat pada pemerintah,” ujarnya.

Ia meyakini, vaksin Merah Putih diyakini akan memberikan kedaulatan nasional. Oleh karena itu, percepatan penemuan kandidat vaksin Merah Putih ini dilakukan secara paralel. “Itu kuncinya, kenapa kita bisa cepat. Kita sudah terbiasa menggunakan platform ini sehingga bisa lebih cepat,” tuturnya.

Dia melanjutkan, saat ini para peneliti juga tidak bekerja dalam senyap lagi. Sebaliknya, para peneliti diminta untuk bisa menjadi komunikator, termasuk memperbaiki komunikasi publik. Gunanya, yaitu memberikan informasi tentang manfaat vaksin kepada pemangku kepentingan dan publik.

 “Kemungkinan kita akan memberikan laporan vaksin Merah Putih pada awal 2021. Menurut saya, vaksin Merah Putih itu jangka panjang. Kita tidak ingin memberikan vaksin Merah Putih yang tidak aman dan tidak manjur. Jadi, kita akan melalui semua prosesnya. Tapi, tetap ada percepatan tadi,” kata  Herawati.

Petugas medis (kanan) menyimulasikan pemberian vaksin Covid-19 di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/11). Simulasi vaksinasi COVID-19 tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyampaikan sosialisasi tentang vaksin COVID-19 yang saat ini masih dalam tahap uji klinis. - (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

SHARE    

Namun, dia menyebut, vaksin bukan segalanya untuk menyelesaikan wabah dalam dunia kedokteran. Upaya pencegahan tetap harus diutamakan daripada pengobatan. Sehingga, meski vaksin ke depannya telah tersedia, protokol kesehatan ia sebut harus tetap dijalankan, khususnya pelaksanaan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat