Panen Perdana Bawang Putih. Petani menjemur bawang putih usai panen di sentra baru pengembangan bawang putih, Desa Taman Sari, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (22/3) | Republika/ Wihdan
14 Nov 2020, 04:43 WIB

Kadin akan Dampingi 2 Juta Petani pada 2023

Peningkatan SDM petani menjadi kunci kemajuan pertanian pada masa yang akan datang.

 

JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan memberikan pendampingan usaha kepada 2 juta petani pada 2023. Melalui pendampingan tersebut, petani diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan.

Tidak hanya kepada petani sawit dan produk perkebunan, Kadin juga berkomitmen mendampingi petani palawija seperti padi dan jagung. Jumlah petani yang bisa didampingi diharapkan makin banyak. “Kami bertekad meningkatkan pendampingan menjadi 2 juta petani pada 2023,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agrobisnis Pangan dan Kehutanan Franky Oesman Widjaja dalam konferensi pers Jakarta Food Security Summit (JFSS) V, Jumat (13/11).

Franky mengatakan, sektor pangan perlu terus dikembangkan. Menurut dia, kebijakan dan kemitraan yang berpihak kepada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan yang mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan harus terus didorong.

Terkait

Hal tersebut selaras dengan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ketahanan Pangan 2019 yang menyatakan pangan dan pertanian merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam sistem agrobisnis dari hulu ke hilir. “Artinya, keberadaan dan kebersamaan petani dengan pengusaha merupakan sebuah keniscayaan,” kata Franky.

Franky mengungkapkan, saat membuka JFSS pada 2015 lalu Presiden Joko Widodo menargetkan kepada Kadin untuk memberi pendampingan kepada 1 juta petani dari sebelumnya 200 ribu petani. Target itu pun sudah berhasil diwujudkan pada awal 2020.

Model kerja sama yang digagas Kadin adalah sistem inclusive closed loop dan membangun ekosistem berusaha. Menurut dia, sistem ini merupakan skema kemitraan saling menguntungkan dari hulu ke hilir sehingga keberlanjutan produksi terjaga dan petani sejahtera.

Pola kemitraan antara petani dan perusahaan dinilai harus mulai dijalankan demi membenahi sistem pangan. Deputi Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdalifah, mengatakan, kemitraan yang diinginkan pemerintah tentu harus menguntungkan petani agar kesejahteraan ikut membaik.

“Klaster pertanian tidak bisa berjalan sendiri, perlu bermitra dengan banyak pihak, baik dengan swasta maupun BUMN,” kata Musdalifah dalam dialog publik yang diselenggarakan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Jumat (13/11).

Ia mengatakan, sebelum bermitra, petani di suatu kawasan sentra produksi harus membentuk kelompok tani yang ditransformasikan menjadi sebuah korporasi. Pengelolaan sistem kelompok yang semula tradisional perlu dibenahi dengan cara yang lebih modern.

Perusahaan yang diajak bekerja sama bertindak sebagai penyerap hasil panen petani. Menurut dia, konsep itu mulai diterapkan secara perlahan pada petani yang fokus membudidayakan komoditas padi. Pasalnya, padi masih menjadi kebutuhan pangan utama masyarakat secara nasional.

“Kemitraan yang dibangun tentu harus sesuai dengan karakter lokasi, komoditasnya, masyarakat setempat, dan sumber daya yang dimiliki. Sebetulnya sudah banyak inisiatif yang dilaksanakan,” kata dia.

Musdalifah meyakinkan kemitraan petani yang saling menguntungkan juga akan secara langsung memangkas rantai produksi beras. Saat ini rantai pasok beras dari hulu ke hilir bisa mencapai lima tahap, yakni dari produsen, distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan konsumen akhir.


×