Petugas medis menyiapkan vaksin saat proses simulasi uji coba vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis (23/10). Pemerintah Kota Depok menggelar simulasi vaksinasi Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (S | Prayogi/Republika
26 Nov 2020, 02:07 WIB

Peluru Perak Vaksin Covid-19

Rencana vaksinasi yang digembar- gemborkan oleh pemerintah pusat, sejumlah menteri, dan kepala daerah, bisa jadi tertunda.

 

Ada pesan penting dari dua kali rapat terbatas soal Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Rapat pada Senin (19/10) kemudian pada Senin (26/10). Penekanan terutama pada kehati-hatian soal vaksin. Presiden Joko Widodo kemarin kembali menegaskan, pemerintah ingin melakukan vaksinasi Covid-19 dengan cepat kepada rakyat. Namun, kecepatan ini harus diimbangi oleh kehati-hatian serta mengikuti tahapan standardisasi internasional soal vaksin dan vaksinasi. 

Artinya apa? Rencana vaksinasi yang semula, sejak akhir September sampai pertengahan Oktober, digembar- gemborkan oleh pemerintah pusat, sejumlah menteri, dan kepala daerah, bisa jadi tertunda. 

Manusia memang boleh berencana, tapi Tuhan jua yang menentukan. Dua pekan terakhir, kita melihat perkembangan uji klinis vaksin tahap III yang cukup mengejutkan. Pertama, soal uji vaksin di Brasil. Salah satu sukarelawannya yang menerima uji vaksin meninggal dunia. Dia seorang dokter muda. Penjelasan bahwa apakah sukarelawan vaksin ini meninggal karena pengaruh suntikan vaksin (apakah dia menerima suntikan berisi vaksin atau plasebo air) atau karena penyakit lain, tidak begitu jelas dipaparkan.

Terkait

Sebelumnya, vaksin yang diuji coba di Inggris juga sempat diberitakan, memengaruhi kesehatan pada satu sukarelawan. Sementara di Indonesia, sejauh ini belum terendus pers dampak uji klinis vaksin yang dilakukan di Jawa Barat sejak bulan lalu. Namun kemarin, kita membaca, di Korea Selatan, uji klinis vaksin justru menewaskan puluhan pasien sukarelawan. 

 
Rencana vaksinasi yang semula, sejak akhir September sampai pertengahan Oktober, digembar- gemborkan oleh pemerintah pusat, sejumlah menteri, dan kepala daerah, bisa jadi tertunda. 
 
 

Selain itu, kita juga belum mendapat kabar soal halal tidaknya vaksin untuk rakyat Indonesia. Saat ini tim dari Majelis Ulama Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Kemenkes dan BUMN farmasi masih berada di Cina untuk melakukan pengecekan. Kemudian kita membaca kabar bahwa soal jaminan vaksin dan uang jaminan yang harus disediakan pemerintah secara cepat. Sementara hasil uji klinis terakhir vaksin belum terlihat.

Sebetulnya, kelompok dokter dan tenaga kesehatan sudah mewanti-wanti soal situasi ini sebulan terakhir. Bagi yang mencermati pernyataan mereka dari Ikatan Dokter Indonesia ataupun dari Kementerian Kesehatan jelas disampaikan: Vaksin ini belum selesai. Masih jauh dari selesai. Saat ini masih berlangsung uji klinis terhadap manusia untuk melihat sejauh mana vaksin memengaruhi penyakit dan kesehatan si penerima vaksin. Hasilnya? Tentu bisa positif menyembuhkan, alhamdulillah. Atau negatif. Maka harus diulang lagi prosedur pembuatan vaksinnya.

Vaksin jelas bukan peluru perak (silver bullet) yang menjadi senjata pamungkas bagi Covid-19. Dengan segala keterbatasan teknologi manusia, meluasnya pagebluk Covid-19, terbatasnya pilihan obat, maka menyandarkan seluruhnya pada vaksin dan vaksinasi jelas bukan pilihan yang bijaksana. Apalagi, bila vaksin tersebut belum terbukti manjur. Pilihan satu-satunya tetap menaati protokol kesehatan: Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. 

Namun, harus diakui, pemerintah membutuhkan vaksin ini untuk menggerakkan ekonomi. Bukan hanya pemerintah, melainkan kita semua, yang terdampak secara ekonomi. Tanpa obat dan vaksin Covid-19 berarti aktivitas belum akan normal. Perekonomian belum akan normal. Bisnis masih lesu. Konsumsi rumah tangga terbatas. Orang miskin bertambah, pengangguran membengkak. 

Kemarin, pemerintah nyaris mengulangi kesalahan yang sama, yang mereka lakukan saat awal-awal pagebluk Covid-19 dan pengesahan RUU Cipta Kerja. Tergesa-gesa soal vaksin. Mengesampingkan pendapat publik. Selalu bersifat defensif. Menutup telinga atas apa yang terjadi di bawah, karena hanya melihat dari atas. Ini jelas bukan cara-cara komunikasi khas Jokowi yang kita kenal saat menjabat sebagai wali kota Solo ataupun gubernur DKI Jakarta. 

Padahal, cara komunikasi Jokowi itu amat sederhana: Mendatangi langsung rakyat kecil, mau mendengar mereka. Kelihatannya mudah. Namun, kita tahu, tidak. Kisruh revisi UU KPK, simpang siur kebijakan di awal Covid-19, sampai kemarin kisruh RUU Cipta Kerja memperlihatkan dengan jelas apa yang terjadi apabila pemerintah tidak mendengar publiknya. Kita berharap vaksin ini tidak demikian akhirnya. 


,
×