Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (tengah) saat meninjau fasilitas produksi vaksin Covid-19 di kantor Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/8). | ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
29 Nov 2020, 08:31 WIB

Presiden Tunjuk Erick Siapkan Strategi

Presiden ingin informasi mengenai peta jalan vaksinasi Covid-19 bisa disampaikan terstruktur

JAKARTA – Presiden Joko Widodo secara khusus meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyiapkan strategi komunikasi tentang vaksinasi Covid-19. Jokowi ingin informasi mengenai peta jalan vaksin Covid-19 bisa disampaikan secara terstruktur kepada masyarakat sehingga tidak terjadi disinformasi dan muncul hoaks.

“Penting sekali lagi strategi komunikasi publiknya disiapkan dengan baik. Saya minta ini timnya Pak Menteri BUMN disiapkan lagi mengenai strategi komunikasi ini, di-back up dibantu oleh Kominfo,” ujar Jokowi dalam sambutan rapat terbatas, Senin (26/10).

Strategi komunikasi terkait rencana vaksinasi Covid-19 dirasa perlu mengingat banyaknya informasi yang tidak benar tersebar di tengah masyarakat. Padahal, menurut Jokowi, vaksinasi merupakan salah satu solusi yang perlu ditempuh untuk membangun antibodi terhadap Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional.

“(Perlu) dijelaskan secara komprehensif kepada publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform di media yang ada,” kata dia.

Terkait

Ditunjuknya Erick Thohir untuk menyiapkan strategi komunikasi vaksinasi bukan tanpa alasan. Produksi dan pengadaan vaksin Covid-19 sendiri melibatkan sejumlah perusahaan pelat merah di bawah naungan Kementerian BUMN.

Sementara, soal komunikasi publik pemerintah, sebenarnya ini bukan kali pertama Presiden Jokowi menegur jajarannya. Dalam rapat terbatas pertengahan Oktober, Jokowi juga meminta jajarannya membangun komunikasi publik yang baik. Jokowi mewanti-wanti terkait penyediaan vaksin Covid-19.

Presiden tidak ingin, kurangnya komunikasi publik justru menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat, seperti halnya yang terjadi pada UU Cipta Kerja.

Presiden juga meminta jajarannya melibatkan sejumlah ormas dan lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah dalam persiapan pengadaan vaksin Covid-19. Menurut Jokowi, dilibatkannya ormas Islam dan lembaga keagamaan penting untuk memastikan kehalalan vaksin bagi umat Muslim.

“Juga, agar kita libatkan dari awal majelis dan organisasi keagamaan MUI, NU, Muhamadiyah, dan ormas-ormas lainnya, terutama dalam menjelaskan manfaat vaksin dan meyakinkan kepada umat mengenai kehalalan dari vaksin,” kata Jokowi.

Pelibatan MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya merupakan salah satu strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19. Pemerintah ingin masyarakat memiliki pemahaman mengenai keamanan sekaligus kehalalan vaksin.

Anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Wawan Gunawan Abdul Wachid mengatakan, vaksin Covid-19 yang unsur halalnya masih dibahas boleh digunakan apabila keadaannya darurat. Hal tersebut dimungkinkan bisa dilakukan.

“Boleh jadi, itu dimungkinkan. Buat pihak-pihak tertentu, karena alasan kedaruratan silakan saja,” kata dia.

Wawan berpandangan, dengan pertimbangan menyelamatkan sekitar 270 juta nyawa manusia, cara darurat boleh digunakan, termasuk vaksinasi yang mungkin mengandung material tidak halal. Oleh karena itu, lanjut dia, jika ketersediaannya bisa disegerakan dengan cara yang darurat, agama pun membolehkan.

“Keadaan darurat bisa mengalihkan keadaan yang semula tidak boleh menjadi boleh,” kata lulusan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga tersebut.

Penggunaan vaksin yang mengandung unsur tidak halal tersebut dapat atau bisa digunakan selama vaksin halal belum ada. Namun, apabila telah berhasil ditemukan maka harus segera beralih. “Ketika sudah ada fasilitas yang halal maka kembali kepada tuntunan perintah Allah dan penjelasan Nabi Muhammad SAW,” ujar dia.

Manajer Divisi Riset dan Pengembangan PT Bio Farma Neni Nurainy mengatakan, vaksin hanya salah satu cara dari sekian banyak upaya penanganan wabah. Jadi, bukan satu-satunya, apalagi senjata pamungkas.

“Jadi, manfaat vaksin, selain mengontrol kematian juga mencegah kecacatan dan komplikasi akibat penyakit,” ujar dia.

Sumber : Antara


,
×