Para petinggi bank syariah BUMN berfoto bersama seusai mengikuti penandatanganan Conditional Merger Agreement untuk Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN di Jakarta, Senin (12/10). | Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Kabar Utama

Tiga Bank Syariah Siap Sinergikan Kekuatan

Bank syariah hasil merger diharapkan memiliki keberpihakan terhadap UMKM

JAKARTA -- Tiga bank syariah yang akan digabungkan menyatakan siap bersinergi untuk memajukan ekonomi syariah. Kekuatan dan keunggulan masing-masing entitas bakal diintegrasikan ke dalam bank hasil merger yang direncanakan terbentuk pada Februari 2021.

PT Bank BRI Syariah Tbk selaku entitas yang akan menerima penggabungan atau surviving entity atas Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menyatakan, tidak akan ada pengabaian nasabah dari segmen tertentu. "Karena fokus kami adalah untuk melayani masyarakat Indonesia sebaik mungkin," kata Direktur Utama BRI Syariah, Ngatari, kepada Republika, Rabu (14/10).

Ngatari mengatakan, segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga akan tetap menjadi perhatian bank hasil merger. Selama ini, UMKM merupakan salah satu fokus bisnis prioritas BRI Syariah. "Setelah merger nanti, UMKM juga akan tetap menjadi fokus bisnis, selain wholesale, consumer, retail, dan lainnya," kata dia.

Proses merger BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah telah resmi dimulai dengan ditandatanganinya conditional merger agreement (CMA) pada Senin (11/10). Ketua Tim Project Management Office dan Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Hery Gunardi pada Selasa (12/10) menyampaikan, ada banyak proses yang harus ditempuh.

Beberapa hal yang harus disepakati adalah mengenai pemetaan produk, pembahasan terkait cabang, hingga penyatuan sistem teknologi. "Kita akan memilih dan mempertahankan yang lebih baik," katanya.

Direktur Utama Bank BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo menyambut upaya integrasi bank syariah milik bank Himbara. Ia menyatakan, BNI Syariah siap bersinergi untuk menghasilkan bank syariah yang lebih kuat dan solid.

Menurut dia, sudah saatnya Indonesia memiliki bank syariah yang besar. Ia mengatakan, bank hasil merger dapat membantu mengembangkan industri halal, seperti makanan halal, fashion halal, hingga pariwisata halal. Ia mengatakan, potensi bisnis industri halal secara global sangat besar. Nilainya mencapai Rp 30 ribu triliun.

"Kami berharap bank syariah hasil merger mampu mengoptimalkan potensi ekosistem halal demi mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk-produk halal dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri," kata Firman, kemarin.

Industri halal merupakan salah satu sektor yang fokus digarap BNI Syariah dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, BNI Syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 2,70 triliun atau sekitar 8,2 persen dari total pembiayaan BNI Syariah. Pembiayaan BNI Syariah di industri halal pada 2019 naik tiga persen dibandingkan periode sama 2018.

PT Bank Syariah Mandiri atau Mandiri Syariah juga menyatakan dukungan penuh terhadap upaya merger. Mandiri Syariah siap bersinergi untuk menciptakan bank syariah yang modern, inovatif serta berskala global.

Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB Subari mengatakan, sinergi bank syariah milik BUMN juga diharapkan mampu meningkatkan inovasi ekonomi dan keuangan syariah menjadi lebih modern. Dalam beberapa tahun terakhir, Mandiri Syariah konsisten melakukan inovasi layanan digital bagi nasabah.

"Insya Allah, bank syariah nasional yang bersatu dan bersinergi ini akan menciptakan bank syariah yang modern, inovatif, berbasis digital, berskala global," katanya, Rabu (14/10).

Bantu UMKM

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi Anwar Abbas mengingatkan agar merger bank syariah milik negara harus menguntungkan UMKM. Dia berharap misi utama merger itu tak hanya mencari keuntungan, melainkan juga untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, terutama memberi angin segar bagi UMKM.

Anwar yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan agar pemerintah menugaskan bank syariah hasil merger untuk fokus kepada UMKM. "Bukan kepada usaha besar," kata Anwar dalam keterangan tertulis, kemarin.

Menurut dia, keberpihakan kebijakan terhadap UMKM perlu ditingkatkan. Salah satu caranya dengan menaikkan batas minimal rasio pembiayaan kepada UMKM.

Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17 Tahun 2015 tentang UMKM, jumlah kredit atau pembiayaan UMKM ditetapkan paling rendah 20 persen terhadap total kredit atau pembiayaan. Anwar menyarankan dibuatnya ketentuan agar bank syariah hasil merger bisa menyalurkan pembiayaan hingga 70-80 persen.

"Bila ini bisa dilakukan maka barulah bank syariah akan bisa berkontribusi bagi tegaknya keadilan ekomomi di negeri ini.”

Harapan serupa disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi. Ia berharap merger dapat membuat bank syariah semakin banyak menyalurkan pembiayaan untuk UMKM. "Jangan sampai merger justru membuat para pelaku UMKM semakin sulit mendapatkan fasilitas pembiayaan," kata dia. 

Bank syariah bakal 'naik kelas' 

Langkah Kementerian BUMN menyatukan tiga bank syariah anak usaha bank Himbara diapresiasi. Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Ekonomi, Umarsyah, merger BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah merupakan cara strategis untuk membuat bank syariah lebih kompetitif.

"Dengan merger ini, bank syariah bisa menjadi lebih kompetitif dan 'naik kelas' karena selama ini selalu menjadi pemain kedua atau ketiga. Langkah ini patut didukung dan diacungi jempol. Erick Thohir (menteri BUMN) sudah mengambil langkah strategis yang cukup bagus," kata Umarsyah kepada Republika, Rabu (14/10).

Umarsyah menyatakan, merger bank syariah bisa berdampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Apalagi, menurut dia, bank syariah selama ini selalu identik dengan UMKM. "Merger ini akan memberikan titik cerah untuk sistem permodalan. Maka ini langkah bagus, terutama untuk UMKM," ucap dia.

Umarsyah juga mengatakan, pemerintah memang telah membuat kebijakan afirmatif yang dirasakan manfaatnya oleh banyak UMKM. Namun, hal tersebut belum berjalan secara optimal karena sistem permodalan untuk UMKM belum terjawab oleh kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat.

"Dengan kehadiran bank syariah hasil merger ini menjadi harapan baru. Artinya, kebijakan afirmatif pemerintah kepada UMKM akan lebih besar lagi," katanya.

 
Dengan kehadiran bank syariah hasil merger ini menjadi harapan baru.
 
 

Bank syariah, lanjut Umarsyah, menerapkan syarat dan ketentuan yang dapat diterima oleh pelaku UMKM. Ini artinya, syarat dan ketentuan tersebut cocok untuk UMKM. "Maka kalau bank syariahnya kuat, upaya dan usaha mereka untuk mem-backup UMKM itu akan lebih terasa lagi," katanya.

Proses merger tiga bank syariah anak usaha bank BUMN telah dimulai dengan adanya penandatanganan conditional merger agreement (CMA) pada Senin (12/10). Proses merger diharapkan rampung pada kuartal I 2021 sesuai komitmen Menteri BUMN Erick Thohir.

Wakil Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Arief Rosyid menilai, aksi merger bisa meningkatkan kapasitas bank syariah yang selama pandemi memiliki kinerja baik dan di atas rata-rata industri perbankan nasional. Angin segar ini dinilai bisa membawa kemajuan ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus ekonomi nasional.

Menurut Arief, merger juga merupakan bukti komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dalam mendorong kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Keberpihakan ini dilanjutkan oleh Menteri Erick yang menginisiasi langkah realisasi menuju penggabungan.

Ia menambahkan, potensi ekonomi syariah di Tanah Air sangat besar, tapi belum digarap optimal. Oleh karena itu, perlu bank syariah skala besar yang bisa menyerapnya dengan lebih cepat. "Mengingat sekitar 70 persen kegiatan ekonomi dan keuangan syariah saat ini masih berpusat di perbankan syariah," kata Arief.

Pengamat Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Banu Muhammad, mengingatkan agar bank syariah bisa terus berfokus untuk mendorong ekonomi keumatan. Banu menilai, arah bisnis bank syariah selama ini sudah berjalan dengan baik, yakni di sektor konsumer, retail, dan UMKM. "Ini karena pihak yang ingin bersyariah atau hijrah adalah sektor retail dan masyarakatnya secara individu."

Kebutuhan ini dijawab dengan memberikan layanan yang didesain untuk retail. Namun, kini muncul kebutuhan dari sektor industri halal yang perlu skala pendanaan lebih besar. "Seperti sekarang, ada dorongan untuk membuat pelabuhan halal, kawasan ekonomi halal," katanya.

Kebutuhan tersebut juga perlu digarap oleh sektor keuangan syariah. Jangan sampai sektor industri halal dinikmati oleh selain lembaga keuangan syariah. Selain itu, rantai industri halal juga mayoritas diisi oleh UMKM.

"Intinya, jika kita bisa melayani umat, pertumbuhannya akan sangat signifikan untuk akselerasi ekonomi syariah," katanya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat