JAKARTA – Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menanggapi pernyataan salah satu dokter WHO yang menyebut lockdown tak lagi penting dilakukan. Wiku menyebut, lockdown memang bukan satu-satunya solusi yang tersedia dalam menangani wabah Covid-19.

“Pernyataan tersebut (dokter WHO) memang benar. Namun, perlu digarisbawahi bahwa lockdown bukanlah satu-satunya solusi dari penekanan laju infeksi Covid-19. Begitu pun dengan vaksinasi yang nantinya akan dijalankan pemerintah,” kata Wiku kepada Republika, Senin (12/10).

Wiku menegaskan, berbagai solusi dari pemerintah akan sia-sia jika tak diimbangi upaya masyarakat mengubah perilaku untuk taat pada protokol pencegahan Covid-19. Wiku optimistis perilaku sesuai protokol kesehatan, seperti cuci tangan, jaga jarak, pakai masker mampu menangkal Covid-19.

“Saya selalu menekankan bahwa upaya paling efektif untuk menyelesaikan pandemi adalah melalui perubahan perilaku untuk membiasakan diri disiplin dengan protokol kesehatan,” ujar Wiku.

Dia mengingatkan, protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sebenarnya solusi paling ekonomis dan mudah dilakukan. Kepatuhan pada protokol kesehatan, kata dia, tak harus mengeluarkan kocek begitu dalam dan merepotkan.

Pengunjung mencari wahana di Dunia Fantasi, Ancol, Jakarta, Senin (12/10). Setelah sempat ditutup sejak 14 September 2020 karena penerapan PSBB di Ibukota, kini kawasan wisata Ancol kembali dibuka seiring dicabutnya status PSBB Jakarta menjadi PSBB transisi. - (Prayogi/Republika)

SHARE    

WHO sebelumnya menyarankan penerapan lockdown untuk mencegah penyebaran virus korona. Selama tujuh bulan ini, penguncian telah digunakan oleh beberapa negara untuk mengendalikan virus korona di seluruh dunia.

Namun, baru-baru ini David Nabarro selaku dokter dari WHO menyerukan para pemimpin dunia berhenti menggunakan penguncian sebagai metode pengendalian utama negara dan ekonomi dari virus korona. Nabarro mengeklaim, satu-satunya yang dicapai dari penguncian ini adalah kemiskinan walau menyebutkan potensi nyawa yang diselamatkan. 

Ketua Satgas Covid-19 IDI, Prof Zubairi Djoerban, menegaskan, bukti ilmiah menunjukkan jika lockdown atau PSBB berhasil mengurangi penularan wabah. Hal itu, kata dia, telah dibuktikan oleh Cina dan beberapa negara lainnya. “Jadi, tidak benar jika lockdown tidak bermanfaat. Justru sangat bermanfaat untuk kesehatan masyarakat,” ujar dia.

Ketika ditanya studi kasus negara-negara Eropa, seperti Inggris, Spanyol, dan Prancis yang gagal melakukan lockdown, ia tak menampiknya. Namun, kata dia, jika hal itu disebabkan keterlambatan dan tidak sesuainya penanganan.

“Sama seperti di Indonesia, kendala dalam pelaksanaan di Eropa sana juga karena human behavior yang mengacau. Di manapun juga sebenarnya pasti begitu,” kata dia.

Pramusaji membersihkan meja makan di restoran Bebek Kaleyo, Kemanggisan, Jakarta, Senin (12/10). Pada penerapan kembali masa PSBB transisi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbolehkan rumah makan membuka layanan makan di tempat dengan menerapkan maksimal pengunjung 50 persen dari kapasitas, menyesuaikan jarak meja satu sama lain dan tidak diperkenankan menyajikan makanan secara prasmanan. - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tak berencana mengubah kebijakan PSBB di Tanah Air dalam waktu dekat ini. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Achmad Yurianto menyatakan, sekarang bukan waktunya mendebatkan kebijakan yang sudah diputuskan pemerintah.

Menurut dia, saat ini lebih penting agar masyarakat menerapkannya secara maksimal. “Sekarang bukan saatnya mendebatkan kebijakan, tapi implementasi kebijakan. Kita sejak awal tidak memilih lockdown,” kata Yuri.

Yuri menyampaikan penerapan PSBB masih dibutuhkan di Indonesia untuk mencegah penularan Covid-19. “Salah besar (mencabut PSBB). Justru tepat wajib pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan batasi aktivitas,” ujar Yuri.

Yuri menekankan, faktor pembawa Covid-19 ialah manusia. Sehingga, menurut dia, yang harus dilakukan ialah disiplin menjalankan protokol kesehatan sekaligus membatasi kegiatan. “PSBB adalah langkah membatasi dan merupakan penguatan disiplin protokol kesehatan,” ujar Yuri.

Bioskop Wajib Izin

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi pada 12-15 Oktober 2020. Dalam PSBB transisi ini, pemprov mengizinkan pusat kebugaran dan bioskop beroperasi.

Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Bambang Ismadi, mengatakan, pihak manajemen harus memenuhi beberapa prosedur sebelum beroperasi kembali. Prosedur tersebut untuk mendapatkan persetujuan teknis dari Pemprov DKI Jakarta.

“Pertama, mengajukan permohonan proposal persetujuan teknis untuk buka usaha. Ditujukan ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin (12/10).

Dia mengatakan, untuk satu manajemen hanya perlu mengajukan satu proposal. Bambang mencontohkan, XXI hanya perlu mengajukan satu proposal untuk seluruh bioskop di bawah naungannya di DKI. Begitu pun dengan manajemen bioskop lainnya.

Petugas membersihkan meja di ruang tunggu salah satu bioskop di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/10). Pemerintah Kota Bandung kembali mengizinkan bioskop kembali beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. - (RAISAN AL FARISI/ANTARA FOTO)

SHARE    

Setelah proposal itu diterima, Dinas Parekraf DKI Jakarta akan mengirimkan tim gabungan. Setelah itu, akan diatur jadwal agar manajemen bioskop dapat melakukan presentasi paparan mengenai kesiapan operasional di hadapan tim gabungan.

“Tim gabungan akan me-review apa yang dipaparkan. Kalau belum sesuai, maka akan dikasih masukan-masukan, ini ditambah kurang. Kalau sudah oke, maka tim akan melakukan survei atau kunjungan ke lokasi yang akan dibuka,” ujar dia.

Selain itu, kata dia, manajemen bioskop juga harus melakukan simulasi mengenai pengoperasian bioskop saat PSBB transisi. Selanjutnya, tim gabungan akan melaksanakan rapat untuk menentukan, apakah bioskop tersebut sudah layak beroperasi atau belum.

Dia menambahkan, pusat kebugaran telah diperbolehkan beroperasi sebelum dilakukan PSBB pengetatan. “Pusat kebugaran sebelumnya sudah pernah diizinkan buka. Sedangkan bioskop sejak PSBB ditetapkan, belum pernah diizinkan buka,” ujar Bambang.

Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin mengatakan, sebelumnya sudah tiga kali izin bioskop untuk beroperasi lagi, tapi semuanya batal. Kemudian, dokumen terbaru pemerintah yang terbit pada Ahad (11/10) itu menjadi izin yang keempat bagi bioskop buka lagi. Dia berharap tak ada perbahan menyoal izin operasional bioskop lagi.

Namun, ada protokol kesehatan baru yang diberlakukan kali ini, yakni kapasitas hanya 25 persen dari total tempat duduk dan jarak minimal 1,5 meter. Padahal, Djonny mengatakan, GPBSI berharap tak ada perubahan kapasitas dari sebelumnya 50 persen.

“Dua puluh lima persen itu jadi problem baru. Bagi duitnya gimana? Apa orang yang punya film mau? Padahal maunya 75 persen. Gimana coba nggak ada filmnya? Itu problem serius,” ujar Djonny.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat