JAKARTA – Pemerintah mengeklaim hasil uji coba klinis tahap III kandidat vaksin Covid-19 menunjukkan hasil menggembirakan. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan segera dibuat rencana vaksinasi sedini mungkin.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, dalam uji klinis tahap III terkait kandidat vaksin Covid-19 hasil kerja sama PT Bio Farma dan Sinovac tidak ditemukan efek samping berat pada relawan.  

"Berdasarkan komunikasi dengan tim uji klinis dengan Prof Kusnadi dan timnya bahwa sampai saat ini uji klinis berjalan dengan lancar dan tidak diperoleh laporan efek yang berat," ujar Retno merujuk pada penjelasan Kusnadi Rusmil selaku ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 di Bandung, Senin (28/9).  

Hal ini, menurut dia, menandakan pengembangan vaksin berjalan dengan lancar dan sejauh ini hasilnya baik. Pemerintah, ujar Retno, juga terus memantau kesiapan PT Bio Farma yang akan menjadi produsen vaksin hasil kerja sama dengan Sinovac yang berasal dari Republik Rakyat Cina (RRC). Tim ahli dari Sinovac telah melakukan tinjauan lapangan ke pabrik milik Bio Farma pekan lalu.

Bio Farma menyiapkan dua lokasi produksi, yakni Gedung 21 sebagai sentra produksi vaksin dengan Sinovac dan Gedung 43 yang akan digunakan untuk memproduksi kandidat vaksin dari CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations).

"CEPI ini adalah vaksin yang melalu mekanisme multilateral dan juga kandidat vaksin lainnya," kata Retno. Kapasitas produksi Bio Farma juga telah dinaikkan dari 100 juta dosis per tahun menjadi 250 juta dosis per tahun.   

Sebagai respons atas kunjungan tim ahli Sinovac ke Bandung, perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga melakukan kunjungan ke laboratorium Sinovac di Beijing, Cina. "Ini merupakan langkah yang diambil otoritas di sini, yakni BPOM, yang sangat hati-hati memastikan safety, efikasi, dan kualitas vaksin," kata Retno.

Selain menjalin koordinasi dengan Sinovac, pemerintah juga masih menjaga hubungan dengan pabrikan farmasi asal Cina lainnya, Sinopharm, dan perusahaan farmasi asal Uni Emirat Arab (UEA), Group 42. Koordinasi yang masih dilakukan terkait dengan data sharing atau pembagian data antara Indonesia, Cina, dan UEA. Calon vaksin yang dikerjasamakan dengan Sinopharm dan G42 rencananya akan diproduksi oleh Kimia Farma.

Sehubungan perkembangan itu, Presiden Jokowi meminta jajarannya segera menyiapkan rencana vaksinasi seawal dan seperinci mungkin.  “Saya minta dalam dua minggu ini sudah ada perencanaan yang detail, kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama,” ujar Jokowi membuka rapat terbatas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui konferensi video di Istana Merdeka, Senin (28/9).

Jokowi menginginkan, setelah uji coba vaksin selesai dilakukan dan siap digunakan oleh masyarakat, vaksinasi dapat langsung dilaksanakan.

Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mematangkan peraturan presiden (perpres) dan peta jalan terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat. Perpres tersebut nantinya akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk menjalankan vaksinasi secara massal.

Pemberian vaksin diyakini menjadi salah satu akselerator pemulihan ekonomi, menyusul kembali pulihnya aktivitas masyarakat nantinya. "Pemerintah sudah menyiapkan perpres, kemudian roadmap terkait vaksinasi," ujar Airlangga, Senin (28/9).

Melalui perpres tersebut, pemerintah juga menyusun mekanisme pencatatan terkait pihak-pihak yang sudah diberikan vaksin dan dan dipantau efektivitasnya. Artinya, vaksinasi bukan tahapan final, melainkan masih ada pemantauan terkait efektivitasnya dalam menangkap infeksi virus korona. "Nanti dalam vaksin itu perlu dilakukan tracing siapa yang mendapatkan dan bagaimana efektivitasnya," kata Airlangga.

Vaksinasi direncanakan mulai dilakukan akhir 2020 ini. Dana yang disiapkan untuk vaksinasi tahun ini mencapai Rp 3,8 triliun. Sementara untuk 2021 mendatang, dana yang disiapkan sebesar Rp 18 triliun. 

Mengingat jumlahnya yang terbatas, tahap awal vaksinasi akan menyasar kelompok prioritas, seperti tenaga kesehatan yang menangani langsung pasien Covid-19.  Di luar kelompok prioritas, pemerintah juga menyiapkan jalur vaksinasi mandiri yang terdiri dari individual atau perorangan dan korporat. "Presiden meminta dalam satu minggu ini bisa dilaporkan (perkembangan pembahasannya)," kata Airlangga. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat