Pedagang koran melayani calon pembeli di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, Senin (27/7). | ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
29 Sep 2020, 05:30 WIB

Pemerintah Siapkan Belanja Iklan Media

Masyarakat bisa salah langkah akibat dijejali informasi hoaks jika tak ada produk jurnalistik.

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menyiapkan pos anggaran belanja iklan untuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, belanja iklan ini nantinya dilakukan melalui media nasional maupun lokal hingga akhir tahun.

“Kominfo juga sedang menyiapkan media placement untuk KPC PEN melalui media nasional dan lokal sampai Desember 2020, sudah disepakati antara Menteri BUMN (KPC PEN), Menkeu sebagai BUN (Bendahara Umum Negara), dan Menkominfo,” ujar Johnny melalui pesan singkatnya, Senin (28/9).

Menurut Johnny, belanja iklan melalui media ini nantinya akan dianggarkan melalui realokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN 2020 sektor KPC PEN. “Dibiayai melalui realokasi DIPA APBN 2020 sektor KPC PEN kepada DIPA Kominfo,” ujar dia.

Johnny mengatakan, langkah ini juga bagian upaya pemerintah memberikan insentif kepada media yang terdampak pada masa pandemi Covid-19. Sebelumnya, kata Johnny, pemerintah telah mengeluarkan tujuh insentif, di antara satu poinnya juga menginstruksikan agar semua kementerian mengalihkan anggaran belanja iklannya, utamanya iklan layanan masyarakat kepada media lokal.

Terkait

photo
Pedagang menyusun tumpukan koran di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, Senin (27/7/2020). Pemerintah mengeluarkan sejumlah insentif untuk menopang industri media massa agar tetap mampu bertahan selama pandemi Covid-19 di antaranya berupa pengapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi kertas koran. - (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Terkait hal ini, Kemenkominfo, kata Johnny telah menyurati kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah untuk mengalihkan belanja iklan tersebut ke media. “Terutama iklan layanan masyarakat ke media nasional dan media lokal, ya proses itu sedang berjalan,” ujar Johnny.

Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat Januar P Ruswita pun menilai wajar jika pemerintah didorong untuk hadir menyelamatkan keberlanjutan industri pers. "Adanya permintaan beberapa anggota DPR kepada pemerintah agar lembaga-lembaga negara dan instansi-instansi pemerintah hadir menyelematkan keberlanjutan industri pers, menurut saya sangat wajar bahkan suatu keharusan," ujar Januar kepada Republika, Senin (28/9).

Ia mengatakan, kondisi industri pers saat ini, di satu sisi terdampak oleh pandemi Covid-19 yang berakibat pendapatannya terjun bebas. Di sisi lain, industri pers harus tetap menjalankan fungsinya, yakni menghasilkan produk-produk jurnalistik informatif dan mencerdaskan.

Selain itu, industri pers berperan mengakselerasi perubahan perilaku masyarakat dalam masa adaptasi kebiasaan baru hidup berdampingan dengan virus Covid-19. Salah satunya, kekhawatiran maraknya informasi hoaks dan palsu di media sosial dan media online abal-abal. 

"Kalau sampai industri pers menghentikan produk jurnalistiknya, masyarakat akan terpengaruh dan melangkah salah akibat benaknya dijejali informasi-informasi tidak benar," katanya.

Karena itu, sejauh prioritas untuk kepentingan publik, tentunya kebijakan-kebijakan afirmatif sangat diperlukan. "Jika diberlakukan segera akan sangat berarti bagi penyelamatan keberlanjutan industri pers," ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPR Ahmad M Ali mendorong pemerintah memberi perhatian lebih terhadap keberlangsungan media di masa pandemi Covid-19. Sebab, adanya pandemi Covid-19 membuat pendapatan perusahaan menurun dan berpengaruh terhadap anggaran belanja media. Hal ini juga mengancam keberlangsungan industri media dan produk media tersebut.

“Bisa dibayangkan kalau teman-teman jurnalis tidak bisa lagi dipekerjakan oleh industri media. Hoaks, disinformasi, dan lainnya akan merajalela. Kerja jurnalis itu harus didukung pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, kementerian dan lainnya harus punya kebijakan afirmatif belanja media,” katanya. 

 

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengungkapkan ide dasar disepakatinya pemberian insentif untuk insan pers oleh pemerintah. Nuh mengatakan, pemahaman masyarakat terkait Covid-19 secara keseluruhan diperlukan untuk meningkatkan partisipasi publik.

“Tanpa partisipasi publik, tidak mungkin. Karena itu, siapa yang bisa melaksanakan, meningkatkan partisipasi publik, ya kawan-kawan media, yang bisa menyampaikan informasi, kebijakan dan seterusnya, itu kan kawan-kawan media,” kata Nuh.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini menganggap penting bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan media. Khususnya spesialisasi dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Oleh karena itu saya sudah berapa bulan yang lalu sama Bu Menkeu, setelah saya bertemu dengan Pak Presiden, ketemu Bu Menkeu sama Pak Menkominfo sepakat untuk digulirkan (insentif untuk media),” ujar Nuh. Dia memastikan, yang mendapatkan insentif tersebut adalah media yang memang sudah terdaftar di Dewan Pers.


×